Pilkades, Pemda Malaka Dinilia Kebiri Hak Politik Masyarakat

  • Bagikan
Petrus Kanisius Nahak, Mantan Sekertaris DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Periode 2012-2014
Petrus Kanisius Nahak, Mantan Sekertaris DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Periode 2012-2014
Petrus Kanisius Nahak, Mantan Sekertaris DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Periode 2012-2014

NTT-News.com, Malaka – Petrus Kanisius Nahak menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Bupati Malaka, Stef Bria Seran terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2016, Bupati hanya menginginkan figur yang mau bekerja sama dengan Pemerintah.

“Pernyataan Bupati Malaka itu hanyalah ketakutan semu, tidak ada RPJMDes yang bertentangan RPJMD karena Pemdes dan Pemda itu harus bersinergi dalam Program Kerja,” ungkap Sekertaris DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Petrus Kanisius Nahak kepada NTT-News.com, Senin (28/11).

Baca Juga:  Yance: Pilkades di Malaka ditunggangi Kepentingan Pemerintah

Kanisius pun menilai Pemerintah Daerah Malaka tidak Konsisten dalam mengurus Pilkades Serentak. “Sebagai pimpinan daerah harus lebih konsisten untuk mengurus Pilkada serentak ini, bukan soal suka dan tidak suka, dukung tidak dukung itulah yang menjadi tujuan lahirnya Perbup untuk menjegal lawan Politik,” lanjutnya.

Terkait kebebasan dalam Demokrasi, Mantan Sekertaris DPC GMNI Cabang Kefamenanu ini mengatakan Pemda Malaka tidak menjunjung tinggi Nilai Demokrasi.

Baca Juga:  SBS-DA: Revolusi Pertanian Untuk Kesejahteraan Masyarakat Malaka

“Demokrasi di tingkat desa harus diberikan kebebasan, bukannya Pemda mengebiri Hak Politik dari Masyarakat dengan mengeluarkan Perbup,” paparnya. (Peter)

  • Bagikan