Perdes Retribusi Meredam Pungli di Kampung Ratenggaro

  • Bagikan
Wisatawan asal Rusia saat mengisi daftar Kunjungan di Pos Masuk area destinasi wisata

NTT-News.com, Kodi – Peraturan Desa (Perdes) nomor 5 tentang Retribusi Desa Maliti Bondo Ate suatu angin segar bagi wisatawan lokal, domestik dan mancanegara yang hendak mengunjungi destinasi wisata Kampung dan Pantai Ratenggaro di Kecamatan Kodi Bangedo, pasalnya perdes tersebut telah menghilangkan persepsi dan tindakan melakukan pungutan liar di dalam maupun di luar kampung adat Ratenggaro.

Kepala Desa, Maliti Bondo Ate Matius Rakatoda kepada media ini mengatakan, Perdes tersebut telah ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2019 lalu. Sementara penerapan daripada Perdes tersebut terhitung sejak 5 Februari 2020.

Baca Juga:  TNI Resmikan Taman Wisata di Wilayah Perbatasan RI-RDTL

“Ini kita sudah jalankan, belum sampai satu bulan kita tarik retribusi parkir dan bea masuk ke area destinasi wisata Kampung adat dan Pantai Ratenggaro. Setiap pengunjung diwajibkan mentaati Perdes untuk membayar biaya masuk dan parkir dan setiap masyarakat juga harus mentaati Perdes ini,” kata Matius Sabtu 22 Februari 2020.

Dia menjelaskan, bahwa setiap orang yang ke destinasi wisata itu diwajibkan membayar karcis masuk sesuai dengan kategori, seperti wisatawan lokal dari Pulau Sumba harus bayar Rp 10 ribu, sementara wisatawan domestik atau di luar Sumba membayar Rp 20 ribu, sedangkan untuk wisatawan mancanegara membayar Rp 40 ribu untuk sekali masuk.

Baca Juga:  Gua Maria, Wisata Religi Menarik Hasil Revitalisasi TNI

“Untuk parkir mobil Rp. 10 ribu dan Rp 5 ribu untuk kendaraan bermotor roda dua. Untuk kendaraan tidak boleh bawa masuk ke dalam wilayah destinasi wisata, semua kendaraan wajib parkir di lahan parkir sekitar pos masuk, tujuannya agar tidak merusak lingkungan kampung dan pantai,” jelasnya.

Terkait beberapa mantan wisatawan yang berwisata di daerah itu dan meninggalkan kesan buruk tentang penerimaan dan pelayanan di area pariwisata baik itu berkaitan dengan pungutan liar seperti isi buku tamu wajib membayar sejumlah uang, Matius menuturkan bahwa hal itu tidak Ia ketahui dan menganggap bahwa tidak pernah terjadi.

Baca Juga:  Ratenggaro, Kampung adat Warisan Marapu Berbalut Digital

“Isu itu saya rasa tidak pernah terjadi karena tidak pernah ada yang melapor ke pengurus kampung adat maupun ke pemerintah desa. Kami rasa itu hanya cara untuk merusak citra, sebab kejadian di darat tapi lapornya di media sosial. Ini hanya dilakukan oleh yang tidak bertanggung jawab agar jangan ada lagi wisatawan yang datang disini,” tandas Matius.

Penulis : Lorens

  • Bagikan