Penyidik Patut Jadikan Pernyataan Pendamping Desa SBD sebagai Informasi Penting

  • Bagikan
Kanit Tipiter Polres Sumba Barat Bripka Martin Djurumana,SH bersama Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Heri Nahak,SiK dan Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA,Gabriel Goa || foto Doc. NTT-News.com

NTT-News.com, Tambolaka – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia yang turut serta mengkawal berjalannya proses penyidikan semua pihak yang dimintai keterangan terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Alexander Saba Kodi, Kabid Pemdes Rinto Dangga Loma dan staf yang berperan sebagai penghubung, Elisabet Ki’i di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), meminta agar Polisi menjadikan pernyataan Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pendamping Desa sebaga informasi penting.

“Pernyataan Pendamping Desa terkait Bimtek patut dijadikan informasi penting karena untuk apa ada Bimtek lagi karena Pendamping Desa-lah yang sangat berkompeten menjadi Pendamping Teknis di Desa karena mereka sudah dilatih khusus untuk pengelolaan Dana Desa sebagai program unggulan Jokowi untuk memajukan Desa,” kata Koordinator Kompak Indonesia, Gabriel Goa, Selasa 8 Juli 2019.

Baca Juga:  Kades Manu Toghi Diduga Korupsi Dana Lampu Sehen 2016

Menuturnya, selain mereka (pedamping desa) juga dibekali untuk sungguh-sungguh menggunakan dana desa secara transparan dan tepat sasaran serta tidak untuk dikorupsi dan KPK RI diminta Presiden Jokowi untuk ikut mengawal penggunaan Dana Desa.

Fakta membuktikan Tim KPK RI secara khusus dipimpin Irjen Pol Basaria Panjaitan, SH,MH, saat itu turun ke SBD melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dihadapan jajaran Pemkab se-Sumba dan semua Kepala Desa se-Sumba Barat Daya serta kepada ibu-ibu Forkopimda se-Sumba dan ibu-ibu Penggerak PKK.

“Sungguh menyedihkan sekali bahwa sosialisasi Tim KPK RI dikangkangi peserta sosialisasi dan tetap melakukan korupsi dengan modus operandi Bimtek di Jakarta. Bukan mempercayakan penuh kepada Pendamping Desa yang sudah dilatih dan berkompeten untuk Bimtek langsung secara praksis di desa malah mauke Jakarta. Jadi apa yang disampaikan oleh pendamping Edis Gena, harus jadi acuan penyidik untuk panggil semua Kades, Bupati, Plt Sekda yang banyak membela terduga koruptor. Ada indikasi konspirasi dan mereka itulah diduga kuat juga terlibat dalm konspirasi ini,” beber Gabriel.

Baca Juga:  Lampu Sehen Bermasalah, Patje Saubaki Direkomendasikan untuk di PHK

Kompak juga menyatakan sikap, agar mendesak Pendamping Desa dan Kepala Desa beserta jajaran di Sumba Barat Daya untuk mendukung dan bekerjasama dengan Polres Sumba Barat untuk usut tuntas dan proses hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis

Mereka juga mendesak KPK RI dan Bareskrim Mabes Polri beserta masyarakat dan Pers, kawal proses hukum Tindak Pidana Korupsi di Sumba Barat Daya serta terus mengingatkan Polres Sumba Barat agar dalam penegakan hukum agar tidak hanya menajam ke bawah lalu menumpul ke atas, apalagi mempetieskan dan mengesbatukan perkara Tindak Pidana Korupsi ini.

Baca Juga:  Terjaring OTT, Delapan dari 11 Staf PT Pelni Kupang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Menanggapi hal itu, salah satu Pendamping Desa yang namanya tidak ingin dipublikasikan media ini mengatakan bahwa di kecamatan tempat dia ditugaskan tidak pernah muncul yang namanya Bimtek Aparatur, bahkan cenderung beberapa Kepala Desa tidak melakukan asistensi melalui pendamping.

“Kadang langsung ke camat ini Kades mereka, jadi kalau ada Bimtek memang itu dipaksakan untuk ada, tapi tidak pernah ada dalam pembahasan RPJMD dan Musyawarah desa. untuk menggali lebih jauh soal itu maka Panggil dan periksa juga Operator Kabupaten ibu Ivon, minta user dan Pasword Siskeu Desa. Dalam aplikasi itu lengkap tentang RPJMDes. Kuncinya ada disitu,” kata narasumber tersebut.

Penulis : Rey M

  • Bagikan