Diduga Kuat Proyek-Proyek APBN di NTT Dimonopoli Kaum Kuat Modal Jakarta

  • Bagikan
Koordinator Kompak Indonesia, Gabriel Goa

NTT-News.com, Jakarta – Koordinator KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia), Gabriel Sola Goa mengendus dugaan adanya monopoli proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh pengusaha luar atau kaum kuat modal dari Jakarta sehingga mengabaikan pengusaha lokal yang ada di NTT.

Pernyataan itu dilontarkan aktivis anti korupsi dan perdagangan manusia ini, mengingat banyak kejanggalan dalam pemenangan tender proyek APBN di NTT dan mayoritas di dominasi oleh pengusaha-pengusaha luar dan lebih parahnya lagi, dalam proses pelelangan proyek tersebut tidak mengedepankan penawaran urutan terendah dalam pemenangan tender.

Dia mengatakan, Saat ini pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT) era Jokowi menjadi prioritas utama melalui alokasi APBN, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT rendah dan masuk kategori Provinsi dengan angka kemiskinan nomor 3 di Indonesia.

Baca Juga:  KPK Harus Awasi Praktek KKN Pemberian Award terhadap Penyelenggara Negara

Fakta membuktikan bahwa potensi-potensi unggulan NTT di sektor petanian, peternakan, kelautan dan pariwisata serta SDM-nya sangat luar biasa namun belum dikelola secara profesional dan maksimal.

Perhatian Negara ke NTT melalui alokasi dana APBN untuk mempercepat pembangunan di NTT diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum Pejabat Kementerian dan Lembaga berkolusi dengan kaum kuat modal dari Jakarta dan mengabaikan Pengusaha Lokal di NTT.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa pihaknya terpanggil untuk pencegahan terhadap praktek KKN dalam realisasi proyek Negara melalui dana APBN, “maka kami dari KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyatakan, pertama, mendesak Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi NTT dan Polda NTT untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTT, jika ditemukan adanya Dugaan Kuat KKN agar segera diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegas Gabriel Minggu 28 Februari 2021.

Baca Juga:  Tender Proyek Lanjutan Pekerjaan Bendungan dan Irigasi Baing Patut Dipertanyakan

Fakta membuktikan, lanjutnya, selama ini diduga kuat proses lelang BP2JK Wilayah NTT syarat KKN dan mengabaikan Peraturan Perundang-undangan dan juklak serta juknisnya seperti proses lelang peringkat 13 yang memenangkan paket pekerjaan untuk paket pekerjaan Irigasi di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021.

“Fakta hukum lain perusahaan yang beberapa dokumennya sudah mati dimenangkan oleh Panitia Lelang proyek jalan di kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021. Ada juga tender proyek lanjutan pekerjaan Bendungan dan Jaringan Irigasi Sub D.I di Baing Kabupaten Sumba Timur tahun 2021 dimana pemenangnya berada diurutan buntut tapi dimenangkan dan mengabaikan penawaran terendah dari pertama dan seterusnya,” bebernya.

“Ada lagi bukti PPK terlibat langsung dalam pekerjaan Proyek di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 diduga kuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum paket dilelangkan sudah bocor terlebih dahulu kepada oknum pengusaha luar paket pekerjaan di wilayah perbatasan Belu,” lanjutnya.

Baca Juga:  Penyidik Patut Jadikan Pernyataan Pendamping Desa SBD sebagai Informasi Penting

Ada juga proyek perbatasan di Kabupaten Belu hanya oknum pengusaha luar yang mengerjakan paket pekerjaan proyek jalan nasional dan Pokjanya yang sama juga memenangkan oknum pengusaha tersebut, diduga kuat sudah di ketahui perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin lingkungan untuk Asphalt Mixing Plant (AMP).

Oleh karena begitu banyak permasalahan yang diduga kuat penuh dengan persengkokolan maka dirinya mendesak Kapolri dan Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Kementerian PUPR mendukung Kapolda NTT dan Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait Dugaan Kuat praktek KKN dalam proyek-proyek APBN di NTT.

“Kami juga mendesak KPK RI dan Komisi III DPR RI melakukan pengawasan terhadap adanya dugaaan mafiosi KKN dalam proyek-proyek Negara lewat APBN di NTT,” tanda Gabriel Goa

Lorens M

  • Bagikan