Dandim SBD Soroti Kerja Kades dan RS. Karitas serta BPBD Tangani Covid-19

  • Bagikan
Dari Kiri ke Kanan, Bupati SBD dr. Kornelius Kodi Mete, Wakil Bupati Marthen Christian Taka, S.IP, Dandim 1629/SBD Letkol (Inf) La Ode Mohammad Sabarudin saat Rapat Evaluasi PPKM Level III

NTT-News.com, Tambolaka – Komandan Komando Distrik Militer (Dandim)/1629 Sumba Barat Daya (SBD) Letkol (Inf) La Ode Mohammad Sabarudin menyoroti kinerja kepala desa (Kades), Rumah Sakit (RS) Karitas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang dinilainya belum maksimal dan belum tahu cara bekerja dalam upaya penanganan Covid-19.

Bahkan untuk Kepala Desa, Dandim menyebut ada kepala desa yang bekerja hanya untuk menipu warganya selama menjabat sebagai Kepala Desa.

“Banyak kepala desa kita di sini tidak tahu kerja. Mereka tidak tahu mau buat apa untuk menekan penyebaran Covid-19 ini. Bahkan ada yang tipu masyarakat dengan mengisi disinfektan dengan air. Ada itu. Malah saat kita tanya anggaran untuk penanganan Covid-19 banyak kepala desa yang bingung tidak tahu uangnya kemana,” kata La Ode.

Baca Juga:  Wakil Bupati SBD Rayakan Ultah Bersama Staf di Rujab

Selain Kepala Desa, Dandim juga menyoroti BPBD SBD sebagai Garda terdepan urusan Covid-19 ini tapi baginya tidak ada sama sekali dalam urusan ini.

“Belum lagi BPBD. Tidak ada kan. Harusnya mereka berada di garda terdepan dalam urusan Covid-19 ini tapi tidak ada sama sekali. Belum lagi kalau kita bicara soal update BOK dan Oksigen. Harusnya dilakukan setiap hari sehingga kita tahu kerja kita bagaimana, kekurangan kita dimana. Bukannya saat kondisi meningkat kita masih pikir lagi mau isolasi dimana dan seterusnya,” ujar La Ode dalam rapat evaluasi pelaksanaan PPKM III, Selasa 10 Agustus 2021 di Rumah Jabatan Bupati SBD.

Baca Juga:  SBD Belum Punya Alat Deteksi Virus Corona

Kerja tenaga medis di rumah sakit pun jadi bahan evaluasinya, khusus RS Karitas. Selama ini terkesan tertutup sehingga rentan sekali menimbulkan masalah, bahkan data berbeda dengan yang diperoleh provinsi dan di Kabupaten.

“Data RS kita di sini pun kadang berbeda dengan provinsi. Yang saya lihat data kita ada itu tapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Ini yang kadang menjadi masalah,” tambahnya.

Selain itu, La Ode menambahkan peningkatan angka Covid-19 juga disebabkan lambatnya tracing yang dilakukan oleh tim gugus tugas. Sehingga kelemahan semacam ini sedapat mungkin diminimalisir dalam PPKM Level III agar mampu memberikan dampak signifikan bagi penurunan Covid-19 di SBD.

Baca Juga:  Dua Warga SBD Reaktif Sesuai Hasil Rapid Test

Tak luput dari kritikannya, penegekan hukum dalam menerapkan aturan penanganan covid-19 dinilainya masih lemah, sehingga pihaknya meminta pihak kepolisian untuk lebih tegas dalam urusan penegakan hukum ini.

“Kami TNI memang hadir untuk hukum tapi tidak punya hukum itu. Teman-teman polisi kami minta tegas jangan diam karena kalau demikian maka masyarakat kita anggap ini biasa-biasa saja dan masalah ini tidak akan selesai-selesai,” katanya.

Rey M

  • Bagikan