Relawan Gender Kontak dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SBD nomor Urut 3
NTT-News.com, Tambolaka – Ketua Relawan Gender Paket KONTAK, Merlyn Nani Boeloe Kabupaten Sumba Barat Daya menyebutkan bahwa dukungan pihaknya bukan saja atas kesepakatan bersama kaum perempuan pejuang kesetaraan Gender di daerah itu tetapi bermula dari pengamatan langsung bahwa paket KONTAK dikehendaki kalangan masyarakat arus bahwa atau masyarakat kecil untuk kembali memimpin SBD 5 tahun yang akan datang.
“Dukungan arus bawah ini bukan mereka partai yang mengusung kedua figur terbaik SBD ini, tetapi karena ketokohan dr Kornelis Kodi Mete dan Christian Taka yang belum bisa tergantikan oleh kandidat yang lain. Selain itu belum ada kandidat lain yang mampu memberikan bukti memperhatikan perempuan dan mensejahterakannya, dan kita kuati yang ada nanti malah mencari keuntungan untuk pribadi,” tandasnya disela-sela acara deklarasi, Sabtu 3 Maret 2018 di GSG Waitabula.
Menurutnya, dengan kekuatan dukungan masyarakat dia berharap, kita mendapatkan posisi sebagai kepala daerah dr Kornelis Kodi Mete tetap konsisten untuk memperhatikan masyarakat kecil dan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki serta pemberdayaan yang berbasis pada perempuan juga, tanpa harus mencari keuntungan. “Sebagai pelayan rakyat harus tetap total seperti bapak dokter menjadi Bupati sebelumnya,” tegas Merlyn.
Dia juga menuturkan bahwa dukungan ini juga merupakan inisiatif bersama kaum pejuang Gender SBD, sebab dari rekam jejak kedua figur dari Paket KONTAK masih tidak tercela. “Dokter Nelis sudah pensiun dari ASN di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, sudah dari jauh sebelumnya sangat merakyat. Dari situlah anggota Pejuang Gender siap menjadi relawan untuk dukung Paket KONTAK,” pungkasnya.
Baginya juga, Pasangan dr. Kornelis Kodi Mete dan Marthen Christian Taka adalah sama-sama Birokrat murni, sehingga dua orang ini sudah teruji menjadi bupati dan wakil bupati SBD yang pantas mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena, ia berharap pula bahwa jika pasangan ini terpilih, melakukan pembinaan bakat dan keterampilan bagi perempuan serta pendampingan secara spesifik sehingga wanita tidak memiliki keterampilan lain yang dapat menunjang perekonomian keluarga dan daerah agar tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat. (JEP)
Marianus Sae-Emi Nomleni saat menggelar Konferensi Pers di Kantor PDIP NTT
NTT-News.com, Kupang – Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Marianus dan Emi mendaftar pada Senin 8 Januari 2018 dengan membawa serta SK dukungan dari dua partai pengusung, yakni PDIP dan PKB.
Marianus Sae-Emi Nomleni yang di kenal dengan tagline Membangun Dari Desa ini, mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan membawa misi utama mengejar ketertinggalan, mempercepat pembangunan.
Kedatangan Marianus Sae-Emi Nomleni yang didampingi Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry, Sekretaris DPD Partai PDIP Nelson Matara, Ketua DPW PKB Yucun Lepa, Ketua Tim pemenangan Viktor Mado Watun serta kader dan simpatisan PDIP maupun PKB maupun relawan dengan iring-iringan motor trail dan ratusan masa yang mengantar kantor KPU provinsi.
Sebelum mendaftar ke KPU NTT dalam konferensi pers Marianus Sae – Emi Nomleni mengucapkan limpah terima kasih kepada PDIP dan PKB yang sudah bersedia mengusung mereka untuk bertarung sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT. “Kami mengucapkan Terima Kasih kepada PDIP dan PKB yang sudah mengusung kami sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur,” ucap Marianus Bupati Ngada dua Periode itu.
Marianus juga menuturkan bahwa kepercayaan yang diberikan ini menjadi tanggung jawab besar bagi pihaknya kepada seluruh rakyat NTT untuk bisa keluar dari yang namanya ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, lanjutnya dengan pengalaman membangun Ngada keluar dari ketertinggalan dalam kurun waktu 3 Tahun menjadi modal untuk membangun NTT perlahan-lahan lebih cepat dan keluar dari ketertinggalan dengan melanjutkan Program Desa Mandiri Anggur Merah di masa kepemimpinan Frans Lebu Raya ini.
Selain itu Marianus menjelaskan bahwa persoalan ketertinggalan 18 Kabupaten di NTT menjadi masalah semua masyarakat pimpinan daerah yang perlu menjadi perhatian bersama. “Untuk itulah kami juga hadir, saya akan melanjutkan Anggur Merah. Di Ngada juga ada yang namanya Program Perak, namanya saja yang berbeda tetapi sebenarnya sama untuk rakyat,” tandas Marianus.
Marianus juga mengaku bahwa dirinya akan berusaha membawa NTT ini menjadi sejahtera, sebab persoalan kemiskinan Ia sudah rasakan dan sudah tau bagaimana caranya mengatasi, sebab menurutnya Ia pernah bertani selama lima tahun karena dililit persoalan ekonomi dan hidup sebagai anak yatim piatu.
“Apa yang dirasakan rakyat NTT saat ini saya sudah pernah alami, saya tau bagaimana mengatasi masalah kemiskinan. Saya pernah menjadi petani dan saya terpaksa saat itu harus berhenti sekolah karena hidup sebagai anak yatim piatu, saya harus kembali ke kampung dan bertani, setelah itu baru sekolah lagi dan sampai seperti ini,” bebernya.
Marianus juga menambahkan bahwa ada 4 sektor yang perlu menjadi perhatian utama untuk keluar dari ketertinggalan Yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat. untuk itu, dirinya bersama ibu Nomleni akan melakukan hal yang sama seperti di Ngada untuk memberantas ini semua.
“Langkah-langkah yang saya dan ibu Nomleni lakukan untuk mempercepat pembangunan dengan melakukan efisiensi anggaran serta pembangunan mulai dari desa dengan perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan dan Pemberdayaan ekonomi rakya semuanya itu di mulai dari Desa,” tambahnya. (rey)
Jajaran Pimpinan Komisi B Kabupaten Kupang, dari kanan: Agus Tanau, Albert Meok, dan Ferdy Adu
NTT-News.com, Oelamasi – Tindakan pembatalan anggaran yang kerap dilakukan secara sepihak oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam dokumen induk maupun APBD perubahan mendapat kecaman wakil rakyat Kabupaten Kupang dalam sidang pembahasan anggaran tahun 2017 kali ini.
“Kami minta dengan tegas agar ketua TAPD tidak melakukan pembatalan sepihak terhadap beberapa program yang telah dibahas dan ditetapkan. Baik tingkat komisi maupun Badan Anggaran (banggar),” kritik Komisi B DPRD Kabupaten Kupang kepada Bupati Kupang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pembahasan (LHP) terhadap Nota Keuangan dan RAPBD TA. 2017, Kamis (8/12/16) di gedung dewan, Oelamasi.
Komisi B berharap, sebaiknya Pemkab Kupang konsisten terhadap apa yang sudah disepakati dalam pembahasan anggaran tahun 2017, pasalnya dalam pelaksanaan APBD induk Tahun Anggaran 2016 waktu lalu terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak diakomodir oleh ketua TAPD sehingga mengorbankan masyarakat.
“Komisi akan lakukan pengawasan ekstra pada pelaksanaan APBD induk 2017 nanti, jika masih ada pembatalan sepihak oleh ketua TAPD maka, kami akan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ancam komisi B dalam release yang diterima media ini.
Untuk itu komisi B berharap keharmonisan antar lembaga baik legislatif eksekutif harus dibangun melalui komunikasi yang intens. Pada semua program pembangunan harus dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah dibangun sehingga kepercayaan dapat dipupuk demi pembangunan di Kabupaten Kupang.
Sepintas LHP Komisi B DPRD Kabupaten Kupang dengan komposisi Ketua Agustinus Tanau, wakil ketua Adris Ferdy Adu, Sekretaris Alberthus Meok, beranggotakan Metusalak Tnunay, Sofia Melelak-de Haan, Benediktus Humau, Nimrot Leka, Bernard Bait, Ferdinandus Teuf, Noldy A. Sioh dan terakhir Leonard Lomu Nifu yang tidak mengikuti agenda penting pembahasan komisi dikarenakan sedang mengikuti kegiatan partai di luar daerah. (*/rey)
Parlamen News
Pose Bersama Pengurus Golkar Saat Musda Kabupaten Kupang
NTT-News.com, Oelamasi – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kupang mempertanyakan estimasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2017.
Pasalnya, tertuang dalam nota keuangan atas perencanaan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Tahun 2017 dalam sidang V masa persidangan I pemerintah estimasikan PAD sebesar Rp 100.967.086 Meliar (M).
Sedangkan estimasi PAD Tahun 2016, berjumlah Rp 96.917.553.984 M. Hasil ini menujukan terjadi kenaikan estimasi PAD hanya Rp. 4.050.037.102,- M.
Atas kenaikan ini dipertanyakan oleg Fraksi golkar dan meminta penjelesan rinci pemerintah sebab, kenaikan Rp.4 M lebih ini, bila diproyeksikan dengan kenaikan tahun sebelumnya berarti lebih rendah dari hasil audittied ril APBD Tahun 2014 dan 2015 lalu, yakni sebesar Rp.6.135.009.876 M.
Target ini, lanjut fraksi dalam rilis yang diterima media ini, menunjukan bahwa sekarang jauh lebih rendah dari angka realisasi ril berdasarkan audit APBD Tahun 2014 dan 2015. “Jumlahnya cukup singnifikan karena mencapai Rp2.084.972.774 M, mohon penjelasan pemerintah,” tulis mereka.
Terpantau hadir dalam pembukaan sidang APBD II Tahun 2017 dari Fraksi partai lambang pohon beringin, Ketua Fraksi, Habel Nixon Mbate, Sekertaris Agustinus Tanau S.Sos, anggota I Jerry Manafe SH, M.Th dan anggota II, Daniel Taimenas SH. (George)
Suasana Rakerda I PDIP di Kupang
NTT-News.com, Oelamasi – Penundaan atau pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2016 oleh pemerintah pusat merupakan pelajaran berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
Penyebab penundaan atau pemangkasan DAU Tahun berjalan itu juga bagian dari kurangnya ketelitian oleh pemrintah dalam proses perencanaan sampai dengan pengelolan program dan keuangan.
Sehingga, di Tahun 2017 mendatang Pemerintah Daerah di bawah komando Bupati Kupang, Ayub Titu Eki bersama Wakil Bupati Korinus Masneno, diharapkan mampu memperhatikan tata rencana, pengelolahaan, asas pemanfaatan keuangan agar jangan tersandung hal yang sama.
“Karena telah terjadi penundaan/pemangkasan DAU Tahun berjalan, maka kami Fraksi menyarankan kepada pemerinta agar melakukan perencanaan sampai dengan pengelolahan program dan keuangan benar-benar diperhatikan, agar realisasi penyerapan lebih matang,” tulis fraksi itu yang dibacakan dalam pemandangan umum Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang, terhadap nota keuangan Bupati Kupang dalam masa sidang V masa persidangan I, Rabu (30/11) di gedung DPRD setempat.
Hal lain, Fraksi PDIP pada sidang V masa persidangan I atas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang Tahun 2017 itu juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Daerah yang terus menjalin hubungan baik dengan lembaga wakil rakyat.
“Kami berikan apresiasi atas terciptanya hubungan kemitraan. Dinamika kemitraan terus berkembang ke arah lebih baik. Perbedaan kita memberikan makna, maksud, dan kepantasan capain dari setiap kebijakan dan program yang bermuara ke rakyat yang lebih diutamakan,” tandas Fraksi Banteng moncong putih.
Dalam rilis Fraksi diterima media ini, fraksi tidak merincikan jumlah total anggaran DAU dari pemerintah pusat yang ditunda atau yang dipangkas. Namun, Fraksi berpesan agar demi kelancaran, efektifitas dan efisiensi waktu maka fraksi sangat mengharapkan pembahasan di komisi banggar lebih konperhensif.
Tertanda, Fraksi Partai besutan Megawati Sukarno Putri, Ketua Ibrahim Un, Sekertaris Bernad Bait, para anggota diantaranya, Johanis Mase, Soleman Dethan, Desi Balo-Foeh. (George)
Logo DPRD
NTT-News.com, Oelamasi – Kalangan DPRD Kabupaten Kupang menemukan kejanggalan rancangan alokasi penggunaan APBD 2017 lebih banyak tersedot untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta dan daerah lainnya, biaya rapat dan sewa hotel, honor tim dan uang lembur dan sebagainya.
Temuan Dewan terungkap saat memberikan pemandangan umum fraksi terhadap pengajuan nota keuangan dan rancangan APBD 2017 dalam Sidang Paripurna V Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Kupang. Dokumen pemandangan umum ini diperoleh media ini, Jumat (2/12/2016).
Fraksi PKPI dalam dokumen itu mengungkapkan. terlalu banyak anggaran yang dialokasikan hanya untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah seperti Jakarta dan kota-kota lain maupun biaya perjalanan dinas dalam daerah.
“Uang dianggarkan lebih banyak untuk belanja transportasi, biaya rapat-rapat dan sewa hotel, honor tim dan uang lembur. Semua itu terbungkus rapi dalam setiap program kegiatan SKPD-SKPD,” tulis Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Kupang.
Kondisi demikian, tulis Fraksi PKPI, menunjukkan TAPD dan tim asistensi tidak cermat dalam menyusun dokumen rancangan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017. “Fraksi PKPI berharap dalam pembahasan anggaran di tingkat komisi dan banggar, supaya lebih teliti. Sehingga tidak terkesan asal jadi dan menguntungkan pihak tertentu,” demikian tulis Fraksi PKPI Fraksi yang beranggotakan Metusalak Tnunay (Ketua), Semuel Koroh (Sekretaris) dan Daud Ullu (anggota).
Berikutnya Fraksi Golkar mengungkapkan rancangan alokasi anggaran yang disampaikan lembaga penyiaran publik Radio Siaran Kabupaten Kupang (RSKK) tidak sesuai atau sinkron dengan program kerja yang diusulkan.
Misalnya, tulis Fraksi Golkar, ada program kerja RSKK untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dengan indikator kinerja jarak sekolah dasar maksimal dari pemukiman.
“Herannya kegiatannya adalah pelatihan dan bimtek bagi aparatur RSKK di Surabaya dan Jakarta. Lalu apa hubungannya jarak maksimal sekolah dasar dari pemukiman dengan kegiatan program pelatihan dan bimtek aparatur di Jakarta dan Surabaya?,” kritik Partai Golkar.
Sementara Fraksi Partai Nasdem menemukan bahwa struktur rancangan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017 yang diusulkan eksekutif lebih besar untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, belanja ATK, akomodasi (belanja tidak langsung) lebih besar 56 persen dari pada belanja langsung (belanja publik) seperti bangun infrastruktur jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya yaitu cuma 44 persen dari total besar RAPBD sebesar Rp 1.234.440.165.131,00 (Rp 1,2 Triliun lebih).
“Fraksi minta pemerintah untuk menjelaskan masalah ini. Kami berharap porsi belanja langsung harusnya lebih besar bagi kepentingan yang langsung dirasakan rakyat,” tulis Fraksi Partai Nasdem. Fraksi ini beranggotakan Ny. Dra. Sofia Malelak de Haan (Ketua), Benediktus Humau, SE (sekretaris), Ferdinandus Lafu Daos, S. Fil (anggota) dan Piter Yulius Takoy (anggota). (*/rey)
Parlamen News
Bendera Hanura
NTT-News.com, Oelamasi – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta kepada pemerintah agar anggaran yang dibahas dalam sidang rancangan penggunaan anggaran tahun 2017 lebih memprioritaskan masalah kesenjangan sosial seperti Kekeringan yang hampir setiap tahun melanda wilayah Kabupaten Kupang.
Fraksi Hanura memandang Pemerintah dalam rancangan anggaran harus berpihak kepada kebutuhan rakyat, bencana kekeringan, jika tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, maka secara objektif Fraksi Hanura menyatakan semua yang dilakukan, kelak hanyalah meninggalkan ‘air mata bukan mata air’.
“Masalah kesejahteraan sosial selalu berdampak pada peningkatan angka kriminalitas seperti masalah human trafficking, pencurian dan lain sebagainya, serta turut menyumbang peningkatan grafik kemiskinan di Kabupaten Kupang,” ujar Shinta Lado-Mesakh saat membaca Pandangan Umum Fraksi dalam sidang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Rabu 30 November 2016.
Dalam pandangan Fraksi Hanura, mengajak semua elemen di DPRD agar memikirkan fenomena kekeringan yang terjadi, sehingga prioritas anggaran untuk mengatasi masalah kekeringan, yakni membangun sumber air, seperti embung, bendungan, sumur bor maupun manual menyeluruh di 24 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kupang.
”Jika ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin tanah Timor akan seperti tanah Betawi, yang mana Jakarta bukan lagi milik orang Betawi, seperti judul film Si Doel Anak Sekolahan, bisa saja suatu saat akan seperti anak tanah yang terjajah ditanahnya sendiri. Kami tidak sungkan menyatakan ini, karena merupakan fakta rill yang terjadi, imbasnya terjadi kesenjangan sosial kesejahteraan di masyaraka,” kritik Fraksi Hanura.
Tidak hanya itu, lanjut Fraksi, harus disertai pembukaan lahan pertanian secara luas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan hasil pertanian yang baik, dapat pula membangun SDM secara utuh serta SDA yang luar biasa pula. (*/rey)
Parlamen News
Bendera Hanura
NTT-News.com, Kupang – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Kupang mengusulkan pemberian Nama Jalan dengan nama para tokoh yang berjasa untuk wilayah Kabupaten Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT).
Usulan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017. Usulan tersebut juga dimaksudkan agar nama para tokoh yang berjasa bisa diabadikan pada sejumlah jalan di kabupaten Kupang.
Usulan dalam pemandangan umum Fraksi Hanura saat itu dibacakan anggota Fraksi Hanura Shinta Lado-Mesakh dalam sidang penyampaian Pemandangan Umum Fraksi, Rabu (30/11/16), di Gedung Lancip Civic Center Oelamasi. Pada saat itu seluruh anggota fraksi yang dipimpin Anton Natun, Sekretaris Noldy Sioh beserta anggota Welhelmus Falukas menghadiri sidang tersebut.
”Sebagaimana pernah dikemukan Hanura dalam pendapat akhir Fraksi beberapa waktu lalu, maka kami kembali meminta agar pemerintah segera realisasikan pemberian nama jalan sesuai nama tokoh-tokoh, sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka untuk Kabupaten Kupang,” jelas Fraksi Hanura yang dibacakan Shinta.
Ruas jalan serta nama tokoh yang diusulkan Fraksi Hanura, diantaranya jalan jurusan Oesao – Oekabiti dinamai tokoh pendidikan, dr. Hendrik Ataupah, jalan jurusan Oekabiti – Buraen diberi nama pahlawan Nasional, Alexander Abineno, selanjutnya jalan raya jurusan Oesao – Noekele diberi nama jalan mantan Bupati Kupang Drs. Antonius Ananias Adi, sedangkan jalan poros tengah Amfoang diberi nama sesuai perintisnya yakni Bupati Ayub Titu Eki.
Selain itu, Ch. Oematan, Yoppi Moningka, Paul Lawa Rihi dan mantan Bupati Ibrahim A. Medah juga diusulkan Hanura pada segmen jalan lain agar diabadikan sebagai nama jalan.
”Kita ingin mengenang para Tokoh dari kabupaten Kupang yang memiliki jasa melalui pemberian nama-nama jalan, untuk itu kami usulkan untuk ruas-ruas jalan agar diberi nama mereka,” usul Fraksi Hanura. (rey)
Parlamen News
Sekretaris Fraksi PKP Indonesia Kabupaten Kupang, Semuel Koroh
NTT-News.com, Oelamasi – Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) DPRD Kabupaten Kupang menyoroti pemanfaatan Pasar Nonbes Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang yang terkesan mubasir.
Fraksi yang dinahkodai Metusalak Tnunay dan Sekretaris, Samuel Koroh serta anggotanya Daud Ullu ini, menuangkan kritik dan sorotan tersebut dalam Pemandangan Umum Fraksi PKPI terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran, 2017, Rabu (30/11/16) siang di gedung dewan, Oelamasi.
PKPI beralasan, Pemanfaatan Pasar yang dibangun menggunakan dana miliaran rupiah ini tidak terpelihara serta mubazir, alhasil dana yang digelontorkan Pemkab Kupang melalui Dinas Perindustrian Dan Perdagangan terkesan tidak jelas pemanfaatannya.
“Pemerintah Kabupaten Kupang harus bisa menjelaskan lagi secara gamblang dan harus bisa dimanfaakan pasar yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah ini. Setelah bangun pemerintah jangan diam begitu saja, tetapi membuat sesuatu yang bisa menarik minat masyarakat untuk mengadakan aktivitas jual beli disana,” kata Semuel Koroh kepada media ini.
Semuel mengingatkan, agar ke depan peerintah benar-benar memperhitungkan secara matang dan melakukan survey terlebih dahulu baru melakukan sesuatu. “Ini bukti kerja asal-asalan kan, sekarang pasar ada, tapi siapa yang manfaatkan. Ini terkesan proyek jadi-jadian supaya dinilai SKPD itu punya kerja,” tandasnya. (George)
Parlamen News
Logo DPRD
NTT-News.com, Oelamasi – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Jerry Manafe, menuturkan keterlambatan pembahasan rancangan Perda APBD induk selalu terus berjamaah setiap tahun di Kabupaten itu.
“Ini tahun terjadi lagi karena mungkin para pejabat sedang sibuk dengan tim sukses mempersiapkan strategi kemenangan dalam pilkada Kabupaten Kupang tahun 2018 yang akan datang. Akhirnya pekerjaan pokok jadi terbengkalai seperti,” kata Manafe, Senin (21/11/2016).
Jerry Manafe berharap secepatnya TAPD yang dikoordinir Sekda memasukkan dokumen rancangan Perda APBD 2017 ke DPRD Kabupaten Kupang untuk dipelajari sebelum digelar pembukaan sidang paripurna.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun, meminta Bupati Kupang, Ayub Titu Eki agar lebih bijak lagi dalam mengeluarkan pernyataan. “Sehingga situasi menjadi sejuk dan tidak membuat heboh. Nanti yang bingung rakyat, yang rugi rakyat pula,” kata Natun.
Natun menduga keterlambatan menyerahkan dokumen rancangan perda APBD induk kepada Dewan untuk dibahas karena adanya upaya sinkronisasi dan penyesuaian-penyesuaian nomenklatur anggaran tiap SKPD yang baru saja dirampingkan, dipisahkan dan digabungkan.
“PP Nomor 18 Tahun 2016 mewajibkan pembentukan organisasi pemerintah daerah yang lebih ramping lagi. Tentunya ini berdampak pada penyusunan RKA dan KUA/PPS. Sebab harus disesuaikan dengan nomenklatur atau kode rekening mata anggaran setiap SKPD,” jelas Natun.
Ia minta agar masalah itu disikapi dengan baik. Dan tentunya pemerintah pusat tidak akan memberikan sanksi atas keterlambatan tersebut.
Ketua Komisi B, Agus Tanau mengaku sudah mendapat informasi langsung dari Bupati Kupang melalui SMS soal ancaman pencopotan tersebut.
“Secara pribadi saya dukung langkah Pak Bupati itu. Sebab soal keterlambatan menyerahkan dokumen rancangan APBD induk itu sering terjadi. Bahkan Dewan yang dituding sebagai biang keterlambatan pembahasan anggaran daerah,” kata Tanau. Ia mengungkapkan, saat pembahasan KUA/PPS baru-baru ini, justru yang diserahkan ke Dewan adalah dokumen lama.
“Saya sampai marah besar. Padahal KUA/PPS harus disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan daerah yang baru terbentuk akibat adanya perampingan, pemisahan dan penggabungan,” ungkap Tanau.
Ia menduga keterlambatan terjadi karena para pejabat dimobilisasi untuk kepentingan pilkada 2018. “Akibatnya pembahasan dokumen rancangan perda APBD induk jadi terbengkalai,” demikian Tanau. (*/rm)
Parlamen News
