(Refleksi Putusan (Hakim) yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”)
Oleh : Robertus Salu, SH
Advokat pada Kantor Rudolfus Tallan, SH,MH & Partners
Penulis
Kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (rechtsstaat) yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan. Dengan demikian negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku di masyarakat harus berdasarakan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang.
Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata, karena tentunya Putusan Hakim Merupakan Cermin Rasa Keadilan bagi masyarakat.
Undang – undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan para pencari keadilan, dalam pasal 2 ayat 1 jelas diterangkan bahwa, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang menurut hemat penulis mempunyai makna bahwa putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, makna ini juga sangat luas dan penting karena, tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja namun sangat erat kaitannya dengan Makna Tuhan Sang Pencipta Hidup.
Dengan demikian Hakim memiliki Tanggung jawab besar Kepada Sang pencipta. Dewasa ini terjadi fenomena yang luar biasa dalam penegakan hukum di Indonesia. Sering kita temukan begitu banyak putusan-putusan hakim yang dirasakan sangat merugikan rasa keadilan masyarakat. Banyak putusan hakim yang justru mengkebiri rasa keadilan dalam masyarakat, dimana putusan hakim tersebut dirasakan sering tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Keberpihakan putusan hakim yang cenderung merugikan rasa keadilan masyarakat tentu tidak bisa terlepas dari banyaknya pengaruh dan tekanan dalam proses peradilan. Pengaruh pemegang kekuasaan maupun pengaruh ekonomi merupakan salah satu alasan atau penyebab putusan hakim tidak berpihak pada yang benar. Jika putusan hakim sudah terkontaminasi dengan kepentingan – kepentingan ataupun motif lain, maka putusan hakim tersebut dapat dipastikan tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidak percayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum, dan berbagai hal – hal lainnya.
Maka dari itu makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Didalam Undang -Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHAP di atur jelas dalam pasal 197 Ayat 1 Huruf a menyatakan Surat Putusan Pemidanaan Memuat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan Ayat 2 menyatakan Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 Huruf a,b,c,d,,e,f,h,j,k dan I dalam Pasal ini mengakibatkan Putusan BATAL DEMI HUKUM.
Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam Criminal Justice System, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.
Menurut Bismar Siregar (gegole,26 mei 2016), kata Demi bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan.
Betapa mulianya posisi hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan hakim sangat berdampak pada pencari keadilan dan kepada Sang Pencipta.
Apabila keputusan hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan. oleh karena itu seorang hakim diharapkan harus mampu memberikan Putusan yang berpihak pada rasa keadilan itu. Namun sangat disayangkan banyak Putusan Hakim yang Menyimpang dari Kebenaran sehingga cermin rasa keadilan tidak dirasakan oleh mereka para pencari keadilan.
Terlepas dari hai itu tentunya Sebagai seorang manusia biasa, hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif. Begitu pula dalam mengambil keputusan, hakim kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat haus kekuasaan, egoistik, kemunafikan dan sifat-sifat buruk lainnya yang dapat memperburuk citra hakim itu sendiri. Inilah tantangan berat seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannnya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.
Dari ilustrasi diatas maka yang menjadi pertanyaan Penulis adalah bagaimana pertanggung jawaban seorang Hakim kepada Tuhan mana kalah Putusannya dibatalkan oleh Hakim Tinggi / Hakim Agung karna dinilai salah menerapkan hukum? atau mana kalah Putusan Hakim diinterfensi oleh hal lain sehingga menyebabkan Putusannya itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan?
Dimanakah Letak Pertanggung jawaban seorang Hakim Kepada Tuhan Sang Pencipta? Dan tentunnya hal demikian merupakan sebuah penurunan harkat dan martabat Sang Pencipta karna putusan yang tidak memberikan rasa keadilan yang mengatas namakan Tuhan Sang Pencipta, hemat Penulis secara batinia merupakan sebuah Pelecehan terhadap iman kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Sang Pencipta Kehidupan.
Dengan demikian Penulis mencoba memberikan sebuah solusi yang menurut hemat penulis lebih tepat diterapkan demikian apabila kepala putusannya Berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA, karena tentunya dasar nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis sedikit menggambarkan mengenai Makna dari ke lima sila dalam PANCASILA.
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan.
Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab; mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradap terhadapnya.
Sila ketiga : Persatuan Indonesia; menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara.
Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilan; mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.
Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/ptr)
Ilustrasi Politik uang
NTT-NEWS.COM, Dalam usaha mempengaruhi pilihan pemilih, salah satu persoalan yang sering terjadi dalam pemilu adalah praktek money politic atau Politik uang. Politik uang dalam desain demokrasi merupakan persoalan besar karena menyangkut kualitas proses dan out come pemilu.
Bagi kandidat yang bersaing, politik uang mengakibatkan kompetisi yang tidak sehat dalam percaturan politik. PolItik uang menjadi preferenci pemilih menjadi tidak outentik. Alih-alih akan memperjuangkan kepentingan rakyat, namun setelah terpilih, justru memperdagangkan mandat yang disandangnya sebagai peminpin demi kepentingan pribadi dan golongan.
Dalam jangka panjang, politik uang juga menjadi ancaman dalam membangun pemerintahan yang bersih. Praktek politik uang menjadi tempat persemaian benih korupsi. Pemimpin yang terpilih karena politik uang akan berusaha mengembalikan biaya produksi politik sebelumnya melalui korupsi.
Politisi yang melakukan politik uang dapat penulis pilah menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah politikus yang tidak membumi, berjarak dengan rakyat, atau politikus dengan track record yang buruk. Politikus seperti ini menggunakan uang untuk menutupi wajah buruknya dalam kanca politik.
Kategori kedua adalah politikus karbitan, instan, dadakan atau salah penempatan. Politikus jenis ini melakukan politik uang karena politikus ini menjadi makluk asing dibelantara pemilih. Politikus seperti ini menganggap politik uang adalah cara yang paling tepat dan mungkin untuk menerabas ketidaktahuan mereka dirimba raya di mana mereka dicalonkan.
Kategori ketiga dari politikus yang menggunakan politik uang adalah politisi yang memiliki perasaan saling tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa kompetitor mereka akan bertindak jujur dalam kampanye. Cara bertindak ini menjadi semacam stimulus bagi kandidat lain yang semula tidak memakai politik uang menjadi terpengaruh untuk menggunakan politik uang.
Menggunakan politik uang juga merupakan sebuah bentuk yang sangat tidak beretika, dimana hak-hak politik pemilih dikebiri oleh para pemodal yang nantinya akan terpilih menjadi pemimpin, kelak tidak akan pernah memperhatikan rakyatnya, apabila memperhatikan masyarakat, itu juga ketika ada maunya.
Fenomena politik uang ini seperti siklus yang tidak berkesudahan. Ini merupakan bentuk pembunuhan krakter terhadap anak cucu kita kelak, dimana kita sudah menanamkan benih-benih demokrasi yang tidak baik. Hal ini akan berdampak dimana akan adanya pengkaplingan jabatan, dan korupsi yang berjemaah.
Sebagai Generasi muda yang peduli akan hal ini, saya mengajak pembaca sekalian untuk tidak terperangkap dan menjadi pelaku politik uang. Katakan “No Money Politic” dan katakan Sayang pada Demokrasi. Sekian
Penulis: Petrus Usboko
Wartawan NTT-News.com
Illustrasi Jambret
NTT-NEWS.COM, Kupang – Aksi penjabretan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali terjadi, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga ketika ingin melarikan diri usai menjambret salah satu pekerja swalayan.
Sang Putri yang kebetulan di bonceng oleh pelaku harus mendapatkan perawatan intensif setelah kendaraan yang di tumpangi pelaku saat beraksi menabrak sebuah mobil ketika hendak meloloskan diri.
Nasib naas dialami gadis cilik yang masih berusia 8 tahun ini karena menjadi korban kecelakaan akibat perbuatan ayahnya sendiri. Sambil menahan sakit diiringi tangisan sang putri harus menjalani perawatan intensif di ruang tindakan Rumah Sakit Umum W.Z Yohanes Kupang.
Doarte Pinto pelaku jambret saat di interogasi aparat kepolisian mencoba mengelak dan beralasan bahwa uang sebesar Rp 200.000 tersebut diperoleh dari korban bukan karena menjambret namun dipinjamkan korban yang baru saja dikenal di jalan.
Suasana gaduh di rumah sakit pun tak terhindarkan saat warga yang penasaran membanjiri ruangan sambil melontarkan ancaman serta makian akibat tindakan pelaku yang nyaris mengorbankan jiwa anaknya sendiri.
Sementara itu Yustus Talaen yang menjadi korban mengaku awalnya pelaku menghampirinya hendak menukarkan uang, namun usai di berikan pelaku langsung melarikan diri menggunakan motor sambil memboncengi seorang gadis cilik.
“Dia bilang mau tukar uang, begitu saya kasih uang pecahan lima puluh ribu, dia (Doarte Pinto) langsung melarikan diri bersama gadis kecil yang dia bonceng. Tidak jauh dari situ dia tabrak mobil,” kata Yustus, Rabu 10 Juni 2015 malam.
Sang anak setelah menjalani perawatan medis, pelaku jambret langsung dijemput aparat dan digiring menuju kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (GK)
Buaya Muara
NTT-NEWS.COM – SEJAK 2011 hingga 2015 sudah 17 nyawa melayang karena keganasan buaya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan, tak terhitung berapa orang yang terluka karena diserang hewan buas tersebut. Walau sudah banyak korban, hingga kini belum ada solusi. Berdasar pendapat ahli, buaya kian ganas karena habitanya mulai terganggu.
Berdasar catatan Timor Express, korban keganasan buaya di NTT mulai terjadi pada Desember 2011 lalu. Kasus ini terjadi di Kabupaten Lembata. Korbannya adalah Antonius Boli Wolor. Korban terakhir adalah Filipi de Araujo. Kasus ini terakhir ini terjadi di Noelbaki, Kabupaten Kupang, 9 Mei 2015.
Dari 17 korban meninggal tersebut, paling banyak terjadi di Kabupaten Kupang, Malaka, Kota Kupang, Lembata dan Rote Ndao. Khusus untuk Kota Kupang terjadi dua kasus, masing-masing terjadi di Pantai Namosain dan Pantai Lasiana.
Maraknya kasus keganasan buaya ini membuat masyarakat mulai resah. Apalagi, buaya sudah mulai masuk ke area wisata.
Berdasar data dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) NTT, di wilayah tersebut terdapat lima habitat buaya. Yakni di Reo (Ngada), Maubesi (Malaka), Manipo (Kabupaten Kupang), Noelmnia (TTS) dan Walakiri (Sumba Timur). Spesis buaya yang hidup di NTT adalah buaya muara atau lebih dikenal dengan istilah Latin Crocodylus Porosus. Ini adalah spesis terganas.
Ahli Reptil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hellen Kurniati mengatakan buaya muara mempunyai tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Buaya ini bisa hidup di air asin dan air tawar. Daerah jelajahnya di laut, hulu sungai, pantai berpasir halus, hutan bakau dan sungai berair tawar. “Jadi daerah jelajahnya sangat luas,” ujarnya.
Setiap buaya muara dewasa yang hidup di alam mempunyai daerah teritorial yang menjadi daerah kekuasaannya. Daerah teritorial tersebut umumnya tempat mencari makan, berjemur diri, kawin dan membuat sarang untuk bertelur. Salah satu penyebab buaya berjelajah ke daerah lebih luas adalah kurangnya makanan di daerah teritorialnya, seperti ikan, mamalia kecil dan burung.
Khusus untuk mangsa, menurut Hellen, makin besar tubuh buaya, maka mereka akan mencari mangsa yang lebih besar. Salah satu mangsanya adalah manusia. Sifat berburu mangsa pada buaya adalah menunggu dan mengamati. “Jadi manusia yang umumnya menjadi mangsa sedang tidak banyak bergerak, seperti sedang mencuci, mandi, buang air di tepi sungai, atau sedang memancing,” kata Hellen.
Hellen juga mengingatkan bahwa buaya jarang terlihat oleh mata manusia. Buaya adalah tipe pemburu yang diam. Ia bergerak diam-diam namun cekatan dalam menyerang mangsa. Ia bahkan bisa melompat dengan sangat cepat sejauh tiga meter dari dalam air.
Buaya muara yang super agresif itu tak hanya di pantai atau sungai, ia bisa saja merambat ke badan air lainnya seperti selokan atau kolam yang tertutup semak-semak dan lain-lain.
“Buaya dapat melakukan perjalanan darat untuk menyeberang dari satu badan air ke badan air yang lain. Buaya berukuran besar bisa mengelabui manusia dengan berendam di dalam air pada kedalaman hampir 30 centimeter selama lebih dari satu jam,” katanya.
Salah satu penyebab buaya rajin ke tepi pantai adalah adanya bangkai hewan atau ikan. Menurut Hellen, buaya sangat tertarik dengan bangkai ikan yang dibuang sembarangan, apalagi dekat dermaga atau tempat orang beraktifitas. “Bangkai harus dibuang atau dikubur di tempat yang jauh dari perairan,” kata Hellen.
Selain itu, Hallen juga melarang warga untuk membuang isi perut ikan dari perahu atau dermaga ke dalam air. Menurutnya, membuang isi perut ikan atau umpan yang tidak terpakai ke dalam air secara cepat akan menarik buaya untuk mengais buangan tersebut. Atau mungkin buaya lebih tertarik menyerang manusia.
Menurut Hellen, berdasar hasil penyelidikan membuktikan bahwa ketika buaya telah berhasil menyerang dan membunuh korban di sebuah wilayah, yang mana tempat itu dikunjungi orang setiap hari, biasanya buaya tersebut akan kembali lagi untuk mengulangi serangan tersebut.
“Jadi pembangunan pembatas sederhana, papan peringatan atau penghalang dari kayu diperlukan untuk memberikan peringatan dan perlindungan kepada manusia untuk mencegah tragedi yang berulang,” saran peneliti LIPI itu.
Sementara itu, Dadang Suryana dari BBKSDA NTT mengatakan, daerah-daerah potensi habitat buaya di Timor adalah hutan bakau Maubesi di Kabupaten Malaka, TWA Manipo di Kabupaten Kupang, muara Noelmina di perbatasan Kabupaten Kupang dan TTS dan muara Nunkurus di Kabupaten Kupang.
Selanjutnya terdapat di Waingapu di Sumba Timur dan di Reo di pantai utara Ngada. “Beberapa tahun terakhir juga kita lihat buaya sering muncul di daerah pesisir Pantai Nunkurus, Pantai Merdeka, Kelapa Tinggi, Manikin, Lasiana, Oeba dan Ketapang Satu,” sebut Dadang.
Menghadapi kasus-kasus buaya tersebut, BBKSDA NTT melakukan sejumlah upaya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. BBKSDA juga membentuk unit penanganan satwa serta menyiapkan peralatan khusus untuk penanganan buaya.
“Kita juga langsung respon laporan masyarakat dengan mendatangi langsung lokasi. Di lokasi-lokasi tertentu kita pasang papan peringatan,” ujar Dadang. (Sam/ito)
Sumber: JPNN Grup
