Penulis Opini: Nasarius Selsius Kua
Opini – Menjadi anggota dewan (calon dewan/ legislatif) menjadi harapan dan kebanggaan bagi sebagian masyarakat di tanah air ini, dan menjadi harapan masyarakat bagi calon dewan yang terpilih nantinya agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya. Selain tugas mulia yang diemban juga memiliki status sosial yang menjadi perhatian di masyarakat.
Masyarakat berharap agar semua calon dewan untuk bisa menjaga situasi agar tetap kondusif dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali ini. Selain itu, para calon dewan harus tetap mengedepankan kejujuran dan memiliki sikap yang profesional, yang selalu memikirkan kepentingan masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat merupakan cara efektif untuk meraih simpati masyarakat karena akan terjalin komunikasi yang efektif antara Calon Anggota Dewan dengan masyarakat.
Besar harapan masyarakat para caleg memiliki integritas yang tinggi. Dengan demikian, menjadi wakil rakyat adalah yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Melihat perkembangan banyaknya caleg merupakan suatu berkah untuk membangun daerah lebih maju ke depan. Sosialisasi caleg ke masyarakat harus terbuka dan meluas, hal ini penting agar masyarakat tahu kualitas seorang caleg.
Para calon legeslatif harus mengetahui apa sesungguhnya harapan masyarakat terhadap calon legislatif. Terlepas dari posisi para caleg dari berbagai baju seragam, dimata masyarakat sesungguhnya yang paling penting adalah tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai subjek yang bersalah ketika salah memilih orang dalam pemilu nanti. Seharusnya jauh sebelum mereka menjadi calon Legeslatif yang sudah pasti menjadi salah satu pilihan masyarakat nantinya, tentunya sudah paham betul apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat saat ini.
Anggota dewan harus mampu memiliki jiwa merakyat dan bersikap rendah hati. Anggota Dewan yang memang ada untuk masyarakat dan menjadi pelayan masyarakatlah yang sekiranya pantas menjadi anggota dewam impian dan harapan rakyat.
Calon legislatif, harus memiliki niat yang ikhlas. Hati yang ikhlas di sini maksudnya adalah hati dari calon legislatif itu benar-benar untuk melayani masyarakat. Bukan mereka yang Cuma ingin bekerja dan memperoleh manfaat ekonomi atau nama baik melaluinya.
Tidak dapat dipungkiri, jujur memang hal yang mutlak harus ada agar seseorang bisa dipercaya, yaitu selaras antar ucapan dan tindakannya. Calon legislatif haruslah bertanggung jawab dan sangat memahami tugasnya, yaitu di sini sebagai pelayan masyarakat.
Hendaknya juga memahami bahwa tanggung jawab tentang kehidupan masyarakat yang lebih baik juga merupakan salah satu tugas yang harus di capai olehnya melalui kedudukan dan kekuasaan yang dia emban nantinya. Cerdas serta memang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota dewan-pun haruslah kita pertimbangkan.
Anggota Dewan harus mampu memahami Pancasila, UUD 45 dan Undang-Undang serta Mampu menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Untuk menjadi anggota dewan (DPRD) tidaklah cukup hanya dengan paham dalam hal lobi-lobi politik demi mensejahterakan masyarakat.
Oleh karena itu untuk menajadi anggota dewan harus mampu memahami dan mendalami arti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD). Para calon anggota legislatif (Caleg) harus mampu memahami Pancasila, langkah-langkah dan cara tugas anggota dewan serta menjaga etika norma-norma.
Bilamana hal tersebut sudah dijalankan maka akan dapat membuat masyarakat yakin akan simpati terhadap apa yang telah dilakukan, oleh karenanya setelah duduk menjadi anggota dewan juga harus mampu menerapkannya dengan baik, dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan pribadi.
Kita tahu, Dewan di daerah yang disebut DPRD salah satu fungsi pokok adalah melakukan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat besar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk terhadap pelayanan publik.
Di daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Para anggota Dewan di daerah harus berperan besar dalam mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerah. Salah satu fungsi Dewan di daerah adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD relatif masih kurang berkembang, terutama pengawasan terhadap pelayanan publik.
Peningkatan fungsi pengawasan DPRD tentu saja akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Selain fungsi pengawasan tersebut, calon dewan (DPRD) harus benar-benar memahami dan mengerti mengenai fungsi dan tugasnya, agar masyarakat tidak memegang harapan pada permasalah-permasalahn yang bukan merupakan tanggungjawab anggota dewan (DPRD). Selain itu masyarakat juga perlu tahu tentang tanggungjawab dan tugas apa yang akan diemban oleh seseorang yang akan duduk di lembaga DPRD nanti.
Calon dewan (DPRD) harus mampu memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik adalah merupakan pengawasan eksternal, yang fungsinya untuk memastikan bahwa pelayanan publik di daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan manfaatnya sampai ke masyarakat. Fungsi pengawasan akan meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi penganggaran, maupun fungsi representasi.
Usulan perubahan peraturan maupun pembuatan peraturan baru di daerah akan jauh lebih baik apabila didasarkan pada hasil indentifikasi terhadap kondisi riil penyelenggaraan pelayanan publik. Pembahasan Rancangan APBD yang diajukan oleh pihak eksekutif juga akan memiliki dasar yang kuat apabila didasarkan pada hasil pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan pelayanan publik di tahun-tahun sebelumnya.
Harapan masyarakat, siapapun yang terpilih menjadi anggota dewan nantinya, seragam apapun yang dipakai, dan dari mana pun asalnya, maka harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai dewan (DPRD) dengan baik, harus adil, amanah, harus berani jujur, bermoral, berkualitas, mampu membela kepentingan masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat, lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, dan dapat melakukan peningkatan fungsi pengawasan DPRD yang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan, agar masyarakatdapat menikmati pelayanan publik yang optimal dan prima.
Semoga harapan menjadi anggota dewan dan harapan masyarakat tersebut terkabulkan. (Nasan Kua)
Penulis Opini: Nasarius Selsius Kua
OPINI – Hampir setiap daerah dapat dipastikan ada fenomena kendaraan Plat Merah salah digunakan termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Nagekeo. Penggunaan kendaraan Dinas tanpa ada rasa malu meskipun untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Fenomena ini meresahkan dan membodohi masyarakat awam.
Bahwa mobil dinas itu diberikan Nopol khusus untuk diketahui oleh masyarakat bahwa itu pejabat negara dan mobilnya dibeli dengan uang rakyat. Jadi rakyat berhak tahu bahwa itu dibeli dengan uang rakyat.
Bermacam – macam trik bagi pengguna kendaraan dinas, ada yang menggandakan Plat dari merah ke hitam, bahkan ada yang cuek dengan situasi yang ada. Tanpa merasa bersalah kita sering menjumpai kendaraan Dinas di pasar, tempat pariwisata, bahkan ada yang menggunakan untuk mengangkut pakan ternak.
Entah siang atau malam, seliweran kendaraan yang dibeli dengan uang rakyat itu menyusuri sepanjang jalan sesuai dengan kebutuhan. Plat merah disamarkan dari masyrakat umum. Kendaraan Dinas digunakan buat mendukung pekerjaan, misal buat perjalanan dinas urusan pekerjaan dll.Tapi yang sering kita jumpai disamarkan buat kepentingan pribadi biar tidak ketahuan, ya di buka plat . Banyak mobil dinas yang dipake buat plesir pribadi bahkan keluarga dan ini sudah menjadi rahasia umum kelakukan bagi para pengguna kendaraan Dinas.
Lebih miris lagi, jam dinaspun, kendaraan dinas digunakan oleh anak atau istri untuk kepentingan yang bukan urusan Dinas. Adapun menggunakan untuk kepentingan pribadi dan apabila mengalami kecelakaan, maka kendaraan yang rusak masuk dalam daftar anggaran Dinas untuk perbaikan. Tak jarang pula pengemudi kendaraan PLAT MERAH nyetirnya ugal-ugalan dan membahayakan pengguna jalan yang lainnya.
Hematnya Pemerintah Nagekeo segera menyikapi persoalan ini dan jangan membiarkan sampai berlarut-larut. Bisa dibuat perda untuk pemakai kendaaran dinas, kalau ditemukan menggunakan kendaraan dinas bukan urusan Dinas dikenakan sanksi biar ada efek jera untuk kedepannya. Dan semua kendaraan Dinas wajib di parkir di kantor, kalau urusan dinas baru bisa dipergunakan dan bukan dibawa pulang kerumah untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
(Nasan)
Komisioner KPU Sumba Timur, Oktavianus Landi
Pemilihan umum serentak tahun 2019 telah di depan mata. Tanggal 17 April 2019, pemilih akan berduyung-duyung menuju TPS untuk menentukan dan menyalurkan pilihan politiknya yang dinyatakan dalam surat suara. Hasil perolehan suara akan menentukan siapa yang akan memenangkan kontestasi pemilu tahun 2019. Pemenangnya akan mendapat legitimasi publik dan memiliki kekuasaan atas nama rakyat untuk menjadi pejabat negara atau mereka yang akan menjadi wakil rakyat maupun menjadi pemimpinan negara ini.
Bila pada tahun 2014, antara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (baca: pileg) dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (baca: Pipres) masih dilaksanakan secara terpisah maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 maka kedua pemilu ini dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019.
Merujuk pada peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal, makna serentak kedua jenis pemilu ini tidak hanya serentak pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara tetapi juga serentak pada tahapan kampanye. Tahapan kampanye, baik untuk pileg maupun pilpres telah dimulai sejak secara serentak tanggal 23 Sepetmber 2018 lalu, bahkan kampanye berbetuk rapat umum dan iklan media juga akan serentak dimulai tanggal 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019, sehari sebelum masa tenang.
Kampanye dimaksudkan untuk merebut dukungan masyarakat (baca: pemilih). Dukungan masyarakat akan diukur dengan seberapa besar peserta pemilu mendapatkan suara dari pemilih. Dalam pileg, semakin banyak suara pemilih yang diperoleh partai politik akan berkorelasi dengan jumlah kursi yang diperolehnya. Sedangkan dalam pilpres, pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi pemenang kontestasi. Disinilah gengsi politik berlaku, apalagi dalam politik berlaku sistem “zero-sum” dimana kemenangan satu pihak berarti kekalahan pihak lain (Firmazah, 1997).
Kampanye dalam Pemilu
Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskankan bahwa kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu guna menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Dalam tataran seperti ini tentunya kampanye dapat dimaknai sebagai upaya peserta pemilu dalam melakukan sosialisasi politik.
Firmanzah (1997) menggambarkan bahwa kampanye merupakan sarana bagi kontestan pemilu untuk mengkomunikasikan ide dan inisiatif politiknya. Masing-masing kontestan akan saling berlomba menawarkan produk politik mereka kepada publik. Pada tahapan ini fungsi kampanye bertujuan untuk membangun citra (image) di masyarakat.
Citra yang kuat dan terpatri dihati masyarakat akan memudahkan masyarakat mengidentifikasi partai politik, caleg atau capres-cawapres yang akan dipilih. Sebaliknya citra yang tidak kuat, tidak memberikan petunjuk yang kuat kepada masyarakat apakah partai politik atau caleg atau pasangan calon yang ada apakah layak dipilih atau tidak. Hal ini berpotensi memunculkan banyak golput.
Untuk membangun citra politik yang kuat tentunya kontestan perlu menciptakan inovasi politik dan mengeluarkan jurus kampanye yang produktif. Peserta pemilu akan mengembangkan berbagai terobosan politik untuk memperebutkan perhatian dan opini publik. Kampanye tidaklah semata-mata kampanye tentang pelaksanaan pemilu tetapi juga melakukan kampanye untuk mendapatkan simpati atau apresiasi publik.
Pada tataran ini kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu dapat dimaknai sebagai upaya pencitraan
Disisi lain, peserta pemilu diawajibkan melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak saja digariskan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tetapi juga ditegaskan dalam UU tentang Nomor 2 tahun 2018 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik.
Partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik yang tujuannya selain mencerdaskan masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini kampanye menjadi ajang bagi peserta pemilu untuk melakukan upaya pendidikan politik.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Keinginan masyarakat (pemilih) untuk hadir di TPS dan memberikan suaranya menjadi tolok ukur sejauhmana partisipasi pemilih untuk ikut serta memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi. Agar dapat membantu pemilih dalam memilih maka peserta pemilu, baik itu partai politik, calon anggota legisltif (caleg) maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu membangun citra (image) yang kuat dan terpatri di hati masyarakat.
Citra yang kuat akan memudahkan masyarakat untuk mengidentifikasi peserta pemilu sehingga masyarakat (pemilih) dapat menentukan pilihannya: memilih atau tidak memilih. Sebaliknya citra yang tidak kuat, tidak memberikan petunjuk yang kuat kepada masyarakat apakah partai politik atau caleg atau pasangan calon yang ada layak dipilih atau tidak. Citra yang tidak kuat berpotensi berpotensi menjadikan masyarakat apatis dalam pemilu (golput) atau menjadikan masyarakat enggan untuk hadir dan memilih di TPS.
Untuk membangun citra politik yang kuat tentunya kontestan perlu menciptakan inovasi politik dan mengeluarkan jurus kampanye yang produktif. Inovasi politik dimaksudkan untuk menghasilkan terobosan guna memenangkan kompetisi dalam memperebutkan perhatian dan opini publik.
Dalam peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. Dalam konteks membangun citra diri inilah, partai politik, caleg dan atau pasangan calon presiden dan wakil presiden akan melakukan komunikasi politik yang mampu menegaskan dirinya sebagai kontestan yang patut dipilih oleh pemilih.
Sosialisasi dan Kampanye
Bagi peserta pemilu, memperkenalkan citra diri partainya dan atau calegnya maupun pasangan calonnya ke masyarakat (pemilih) merupakan ajang kampanye. Tentunya akan menonjolkan keberadaan dirinya sebagai peserta pemilu dengan harapan masyarakat akan memilih partainya, calegnya dan atau pasangan calonnya. Kegiatan yang mirip seperti ini sesungguhnya juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik oleh KPU maupun Bawaslu, namun cakupannya yang berbeda.
Salah satu tugas dan tanggung penyelenggara pemilu adalah memperkenalkan semua peserta pemilu, semua caleg dan semua pasangan calon secara adil dan setara ke masyarakat (pemilih).
Harapannya adalah masyarakat terdorong untuk memberikan pilihannya di TPS dan ini tentunya berkenaan dengan tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, masyarakat juga akan memiliki referensi yang memadai dan akurat dalam menentukan pilihannya. Hal ini tentunya berkenaan konteks masyarakat yang cerdas dalam memilih maupun kedaulatan pemilih. Kegiatan yang dilakukan penyelenggara ini merupakan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih.
Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh (semua) peserta pemilu dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggaran memiliki tujuan yang sama dengan orientasi yang berbeda. Tujuannya adalah penyadaran politik dan partisipasi masyarakat. Bila peserta pemilu berorientasi agar dirinya menang dalam pemilu, maka penyelenggara pemilu berorientasi masyarakatlah yang menang dalam pemilu. Karena itu perlu bersinergi antara kampanye oleh peserta pemilu dan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu.
Pemilu dan Kampanye
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mempertemukan dua kepentingan besar, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan elit politik. Berkenaan dengan kampanye, irisan dua kepentingan ini terlihat dari fungsi strategis pemilu, diantaranya fungsi komunikasi politik, pendidikan politik, rekruitmen elit politik, evaluasi politik serta sirkulasi kekuasaan secara teratur dan damai.
Berangkat dari fungsi pemilu diatas, dalam berkampanye, peserta pemilu harus mampu menyajikan menu fungsi-fungsi pemilu tersebut. Kampanye hendaknya bisa menjadi media komunikasi politik antara peserta pemilu dan masyarakat. Kampanye merupakan momentum untuk mencerdaskan masyarakat secara politik. Kampanye merupakan media bagi peserta pemilu untuk menyajikan kader-kader terbaiknya untuk dipilih oleh masyarakat.
Kampanye juga merupakan ajang untuk melakukan evaluasi politik dalam konteks pemerintahan, berbangsa dan bernegara. Dan terkahir, kampanye harus berlangsung secara teratur, tertib dan damai.
Ketika tahapan kampanye berlangsung, kepentingan masyarakat dan elit politik seyogyanya berinteraksi timbal balik. Proses interaksi ini tentunya sangat dinamis karena melibat seluruh peserta pemilu dan seluruh elemen masyarakat. Secara bersamaan, pemilu juga kontestasi, maka tidak heran bila pada tahapan kampanye ini berpotensi munculnya konflik. Padahal konflik tidak saja merugikan peserta pemilu dan masyarakat tetapi juga merugikan kehidupan demokrasi.
Bagi peserta pemilu, tahapan kampanye merupakan tahapan penting. Tidak saja dalam pengertian untuk memenangkan pemilu tetapi juga untuk kehidupan demokrasi. Karena itu, sangat diharapkan bahwa kampanye tidak saja hanya sebatas melakukan sosialisasi dan pencitraan diri sebagai peserta pemilu tetapi juga melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.
Saat ini tahapan kampanye sedang berjalan dan akan akhir tanggal 13 April 2019 mendatang. Kualitas kampanye merupakan cerminan dari kualitas peserta pemilu dan kualitas pemilih. Kampanye yang berkualitas akan melahirkan pemilu yang berkualitas pula. Kualitas pelaksanaan tahapan kampanye akan turut menentukan arah kualitas pemilu dan demokrasi di negara kita ini. Salam demokrasi. ***
****
Penulis: Oktavianus Landi, tinggal di Waingapu, Sumba Timur. Saat ini menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur yang membidangi divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kampanye.
Pater Yohanes Misionaris asal Indonesia, berkarya di Filipina
Oleh: Pater Yohanes Kopong Tuan MSF
NTT-News.com – Bukan untuk menuduh, tapi sebuah himbauan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala kemungkinan dan jurus yang digunakan untuk memenangkan “pertarungan” ruang demokrasi pada pilpres 2019. Pengalaman pilkada serentak 2017, membuktikan bahwa ketika usaha untuk menarik simpati dan empati pemilih melalui kerja nyata yang gemilang tidak bisa dilawan, maka jurus jitu terakhir adalah membangun opini melalui kampanye agama, suku, ras dan kriminalisasi, bahkan ajaran yang sebenarnya baik diputar balikan sedemikian rupa untuk menakuti para pemilih yang nota bene sederhana.
Upaya-upaya menuju ke arah sana sebenarnya mulai nampak, dengan postingan di wall-wall facebook yang menunjukan dengan jelas dan tegas bahwa ketika kerja nyata yang memang sedang dan sudah dilakukan tidak bisa ditandingi dengan sekedar ide dan data yang valid, maka segala hal yang dilakukan oleh pihak lawan yang tentunya sudah dipikirkan dengan matang dalam sebuah analisa yang dipertanggungjawabkan dianggap sebagai sebuah kegagalan.
Dan serakan celoteh yang hanya menyerang kelemahan yang berdasarkan asumsi pribadi akan memuncak pada sebuah perlawanan yang dianggap bisa mengalahkan lawan yaitu isu agama, suku dan kriminalisasi. Dan unsur yang akan menyertai isu-isu ini berada pada sebuah penantian momentum yang tepat, misalnya pernyataan yang dianggap sebagai “salah bicara” atau “perlakuan” tidak adil pada pihak lawan, yang dengan itu dijadikan sebagai satu kekuatan isu untuk melakukan gerakan demosntrasi besar-besaran untuk melegitimasi kebenaran asumsi mereka.
Berhadapan dengan kewaspadaan atas kampanye mengatasnamakan agama, suku dan kriminalisasi seharusnya juga menjadi kewaspadaan dari kelompok yang selama ini memang mengkampanyekan perdamaian, persatuan melalui kerja-kerja nyata yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kita tidak hanya melawan isu-isu murahan seputar kampanye atas nama agama, suku dan kriminalisasi, tetapi juga perlu memiliki strategi pemutus mata rantai kampanye hitam bukan dengan cara-cara kotor tetapi dengan gerakan optimisme tanpa ketakutan, yang mana meski ada ancaman, masyarakat tetap meyakini bahwa ancaman itu hanya sebuah cara bodoh yang hendak merusak persatuan.
Usaha yang bisa dilakukan adalah melakukan dialog terbuka dengan siapapun, bersetiakawan dengan siapapun, menerima kritikan atau bahkan hujatan tanpa harus membalas dengan hujatan serta memberikan pernyataan yang membangun kesejukan dan menumbuhkembangkan rasa aman dan adil tanpa harus membalas setiap komentar miring tentang pihak lawan.
Ketika setiap kampanye atas nama agama, suku dan kriminalisasi tidak harus ditanggapi dan dikomentari dengan saling menyerang, maka percayalah bahwa jurus apapun yang digunakan sebagai serangan fajar menjelang pilpres 2019 akan dengan sendirinya runtuh luluh lantah tak berkeping.
Mewaspadai dan mencegah dengan cara yang santun, dengan bahasa yang elegan maka kita tidak akan pernah jatuh pada strategi dan jurus “jitu” kampanye atas nama agama, suku dan kriminalisasi.
NTT: Gerbang Toleransi
Paus Fransiskus mengatakan bahwa; Politik, pertama-tama adalah sebuah pelayanan,” “Politik itu bukan budak dari ambisi-ambisi pribadi, dari oragansi kelompok atau dari kelompok pencari keuntungan,”
Berpijak pada pesan Paus Fransiskus di atas, maka jelas bahwa pilpres 2019 sebagai salah satu ruang demokrasi politik yang harus dijadikan sebagai landasan membangun dan memperkuat semangat toleransi dalam bentuk pelayanan tulus.
Harus diakui bahwa, Indonesia bahkan dunia mengakui Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah propinsi yang paling toleran dan menjadi contoh toleransi bagi daerah dan negara lain.
Meski demikian harus diakui pula bahwa, menjelang setiap pemilu baik pilkada, pileg maupun pilpres, isu-isu sara dan kampanye hitam yang memecah belah persatuan dan mengganggu semangat toleransi menjadi hidangan murahan yang paling diminati oleh kelompok intoleran dan pemecah belah persatuan. Bukan tidak mungkin, di NTT sendiripun meski secara terselubung bertumbuh kembang kelompok-kelompok intoleran.
Budaya toleransi NTT yang diperkuat oleh semangat gotong royong, semangat kita adalah saudara menjadi pengikat kuat tenunan toleransi di wilayah NTT. Dari berbagai macam kegiatan keagamaan, semua suku dan agama saling bersilaturahmi dan berkontribusi bagi terlaksana dan suksesnya kegiatan tersebut.
Nafas gotong royong dan silaturahmi wajib dijaga oleh semua insan NTT untuk menunjukan bahwa pemilu adalah jalan untuk semakin memperkuat rasa kebangsaan yang kita mulai dari NTT dan pemilu sebagai ruang demokrasi untuk membangun peradaban bangsa yang lebih baik yaitu persatuan dan persaudaraan dalam perbedaan.
Perbedaan pilihan harus diterima sebagai sebuah demokrasi dan hak asasi manusia. Namun jangan sampai perbedaan pilihan justru melemahkan semangat pelayanan. Perbedaan pilihan menjadi jembatan untuk tetap mengedepankan semangat saling melayani sebagai pijakan kuat mempertahankan toleransi di NTT menuju Nusa Terindah Toleransi di bumi NTT. (*/rm)
Fellyanus Haba Ora
*Oleh: Fellyanus Haba Ora, S.Pt., M.Si
Warga Kota Kupang
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang telah usai dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 silam. Hasil demokrasi ini menetapkan Dr. Jefirstson Richset Riwu Kore, MM., MH dan dr. Hermanus Man sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kupang terpilih untuk periode 2017-2022 dengan perolehan 87.160 suara (52,85%) mengungguli pesaingnya SAHABAT (Jonas Salean, SH., M.Si dan Nikolaus Frasiskus) yang hanya mengumpulkan 77.745 suara (47,14%) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kupang Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2017 pada tanggal 16 Maret 2017. Dengan demikian maka pada tanggal 22 Agustus 2017, Dr. Jefirstson Richset Riwu Kore, MM., MH dan dr. Hermanus Man resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.53-3187 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Walikota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan KPU Kota Kupang dan memperhatikan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.13131/115/II/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Mengesahkan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Masa Jabatan 2017-2022.
Pasca pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kupang terpilih maka tradisi politik yang umum terjadi adalah mutasi jabatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Kupang. Hal ini diduga umum dilakukan oleh pemimpin yang baru sebagai bentuk balas jasa politik terhadap ASN yang terlibat dalam tim sukses semasa kampanye. Bukan rahasia lagi bahwa ASN di daerah semasa proses politik terjadi kubu-kubuan dalam mendukung pasangan calon kepala daerah. Meskipun secara aturan ASN dilarang untuk berpolitik praktis, namun dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dimana Kepala Daerah mengambil alih peran ASN di daerah seutuhnya maka ASN terjebak dengan politik praktis. Dengan demikian Undang-Undang tersebut sering kali menciderai nilai hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Contoh catatan jejak digital keterlibatan ASN bisa dinilai dan diperhatikan dalam Pilkada Kota Kupang 2017 di media online vnewsmedia.com (12 Maret 2016) yang melaporkan keterlibatan Sekda, Asisten II, Kabag Humas, dan beberapa pejabat Kota Kupang lainnya turut serta mendaftarkan calon Walikota dan Wakil Walikota ke Sekretariat Partai Gerindra pada 10 Maret 2016 silam. Kemudian moralpolitik.com (15 Maret 2016) melaporkan incumbent petahana saat mendaftar di Sekretariat Partai Nasdem didampingi oleh belasan pegawai berdinas lengkap dipimpin Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Kupang menggunakan kendaraan dinas. Seputarntt.com (19 Februari 2016) dan nttterkini.com (19 Februari 2016) melaporkan keterlibatan Asisten I, Asisten III, Kadisperindag, Kadispenduk, Kepala BPPT, Kabag Humas, Kabag Tata Pem, dan sejumlah staf pada dinas tersebut mendampingi incumbent petahana mengekor dibelakang DH 1 dan dikawal foreder Satpol PP Kota Kupang saat mendaftar di Sekretariat PDIP. Demikian juga, moralpolitik.com (11 Agustus 2016) melaporkan bahwa saat deklarasi petahana di Grand Mutiara Ball Room sebagai Walikota incumbent, masif keterlibatan ASN dalam pergerakan massa dari wilayah masing-masing, grup paduan suara, pengantar tamu, dan peran lainnya. Bahkan ASN telah hadir dan bertugas sejak pukul 12.00 Wita saat masing jam dinas ASN.
Sehubungan dengan jejak digital tersebut di atas, sewajibnya saat Dr. Jefirstson Riwu Kore dan dr. Hermanus Man telah dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kupang, maka sewajarnya untuk sesegera mungkin memutasi pejabat yang diduga lawan politik seperti nama-nama jabatan di atas. Hal ini sesuai tradisi politik di daerah bahwa pemenang politik wajib untuk memutasi pejabat tim sukses menduduki jabatan-jabatan strategis sebagai imbalan jasa politik, dan ASN yang jagonya kalah siap untuk melepas jabatan dengan konsekuensi politik tidak akan dipromosi selama lima tahunan. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Jefirstson sang Walikota Kupang atau biasa disapa Jeriko. Walikota Kupang ini mengeliminasi tradisi politik tersebut yang diduga telah mengakar sepanjang periode politik. Satu tahun sudah sejak dilantik menjadi Walikota, Jeriko belum memutasi ASN lawan politik. Singkat alasannya, membangun Kota Kupang dengan profesional lebih penting untuk kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan balas jasa politik.
Konsekuensi profesional ini dilakukan Jeriko sang Walikota Kupang akan memperkokoh idealisme seorang pemimpin tidak bisa diatur-atur. Tradisi balas jasa politik hilang dengan sendirinya. Bahkan Jeriko dianggap berbeda dalam mengepalai Pemerintah Kota Kupang karena belum ada isu yang mengarah ke pembuktian adanya dinasti politik dalam pemerintahannya. Bukti nyata akhir ini adalah saat seorang oknum inisial LK yang mengaku tim sukses Jeriko mengancam Kepala Sekolah SMP 3 Kupang akan dibunuh jika tidak memberikan proyek, membuktikan bahwa diantara tim sukses dan keluarga Jeriko sang Walikota Kupang tidak ada jatah-jatahan proyek, termasuk jabatan. Hal ini bisa saja dianggap berbeda dengan Walikota sebelumnya dalam lensantt.com (22 Juli 2016) yang mengaku bahwa proyek-proyek dan jabatan yang ada di Pemkot dibagi-bagi ke keluarga.
Jefri Riwu Kore sebagai Walikota Kupang pun dalam masa waktu lebih dari setahun ini, telah membuktikan bahwa dinasti politik dan balas jasa politik melalui pemerintahannya benar-benar akan dihilangkan, dan digantikan dengan yang lebih profesional. Semasa pemerintahan terdahulu, penentuan jabatan di lingkup pemerintah hanya melalui Baperjakat saja. Namun dipemerintahan Jeriko sebagai Walikota Kupang, penentuan reposisi dan mutasi harus berdasarkan pertimbangan dan uji kelayakan dari Asesor. “Kita lakukan sesuai aturan. Tidak asal mutasikan orang. Harus ada asesor profesional yang ikut terlibat supaya mutasi yang dilakukan benar-benar bisa meningkatkan kinerja seseorang. Mutasi dilakukan agar tugas dan fungsi pelayanan itu bisa berjalan maksimal”, jelas Jeriko pada fajar.co.id (25 Agustus 2018). Adanya asesor ini maka akan memutus mata rantai jual beli jabatan. Dengan demikian balas dendam politik akan musnah.
Catatan sejarah berikutnya adalah terkait dengan jatah-jatahan proyek. Tradisi dimana saja bahwa proyek-proyek selalu dikuasai oleh mereka yang katanya tim sukses, keluarga atau orang-orang dekat pemimpin. Namun tradisi itu diputus oleh Jeriko sang Walikota Kupang saat membangun kerjasama (Memorandum of Understanding) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan kerjasama ini sebenarnya untuk membenah sistem kerja dan menerapkan pola keterbukaan baik itu perijinan, proyek dan lainnya demi menghindari indikasi terjadinya pola tindakan korupsi di tubuh pemerintahan (nttterkini.com, 23 Februari 2018). Catatan sejarah ini membuktikan bahwa Jeriko sang Walikota Kupang ingin mengeluarkan/menghilangkan Kota Kupang dari peringkat 1 (satu) kota terkorup dari 50 kota di seluruh Indonesia, dimana 90% korup tersebut terjadi di institusi pemerintahan. Keberanian Walikota ini pun langsung dikritik habis-habisan oleh tim sukses, tim keluarga dan orang-orang dekat karena tidak lagi memiliki ruang untuk bisa mengkorupsi seluruh perijinan, proyek, jabatan, dan lainnya seperti tradisi-tradisi yang umumnya terjadi (nttterkini.com, 23 Februari 2018).
Tidak salah jika saat ini semua mata tertuju ke Jefri Riwu Kore sang Walikota harapan Indonesia di Pemerintah Joko Widodo sebagai Presiden RI bahwa Jeriko adalah pemutus mata rantai anomali tradisi politik. Anomali tradisi politik yang telah mengakar bertahun-tahun hampir diseluruh pemimpin daerah yang ada di Indonesia, Jeriko terbit sebagai salah satu contoh pemutus mata rantai tersebut. Semoga anomali tradisi politik ini akan benar-benar hilang seutuhnya dari Indonesia umumnya. (*)
Beny Daga
(Sebuah pemikiran kecil soal konsep deradikalisasi berbasis keluarga)
Non scholae, sed vitae discimus — “Kita belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup” — Tiba-tiba melintas dikepala saya soal kosa kata latin ini, yang diajarkan oleh salah seorang guru pastor (alm) Rm. Crispinus V. Riberu saat duduk di Seminari Menengah (Sekolah Calon Imam) belasan tahun silam.
Pepatah latin yang dipopulerkan oleh Seneca, seorang filsuf sekaligus pujangga Romawi masa itu cukup untuk menggambarkan bahwa yang terpenting dari pendidikan itu bukan soal seberapa banyak kita melewati grade dan mampu menyandang seberapa banyak gelar dalam sistem akademik yang kita lewati, tetapi bagaimana kita membuat pendidikan itu menjadi hidup, berisi dan memiliki nilai – nilai yang tepat guna untuk diaplikasi dalam rutinitas kita secara manusiawi dan holistik.
Gambaran peristiwa teror bom di sejumlah wilayah di Indonesia yang banyak memakan korban bisa kita pahami dari aspek ini. Bahwa jika sekolah, pendidikan dan hidup tidak berbanding lurus artinya ketika seseorang terjebak dalam pola pikir, sekolah hanya sebatas aturan kemudian pendidikan hanyalah urusan angka – angka maka esensi dari sekolah dan pendidikan untuk hidup tidak akan tercapai, hidup tidak memiliki isi dan mudah rapuh, hidup akan tercemar beragam persoalan sosial yang sangat complicated dan ruang – ruang ekspresi kita akan mudah dibanjiri oleh ajaran atau aliran sesat yang terkoneksi langsung dengan rutinitas kita hingga moral, etika dan sisi baik kita tergerus oleh perlakuan kejam, keji, jijik dan mematikan.
Jika kita perhatikan secara jernih para pelaku bom bunuh diri atau akrabnya disebut gerombolan teroris yang nekat melakukan aksi ‘amalia’ yang saya kira juga keliru dalam ajaran agamanya, bukanlah orang – orang biasa dalam konteks pengetahuan dan pemahaman soal hidup ( agama dan pendidikan ). Kelompok teroris ini punya pengetahuan yang memadai mulai dari bagaimana caranya membangun jaringan, bagaimana mempraktekan pola perekrutan yang tertata, bagaimana mengembangkan kemampuan IT yang handal bahkan bisa merakit bom hingga memperkuat kontra intelijennya dengan diperkaya paham dan doktrin sesat mematikan berlabel jihad. Ini menunjukan kepada publik bahwa kemampuan – kemampuan diatas dipelajari bukan berkontibusi untuk kehidupan tetapi melalui ‘sekolah’ amalia, jihad atau lainnya dengan melibatkan anak – anak dan keluarga yang jelas – jelas bertentangan dengan ajaran agama sebagai jalan mencapai ajal yang sangat tidak beradab dan manusiawi.
Narasi diatas memberi pesan kepada kita bahwa hidup yang berisi dan bernilai dalam keluarga itulah taman belajar dan sekolah sesungguhnya. Penting untuk kita warisi dalam keluarga sebagai unit lingkungan terkecil dari masyarakat, bahwa keluarga adalah sekolah terbaik yang tidak ada duanya, orang tua dan kaka atau adik kita adalah tutor ( guru ) yang memiliki kwalitas jauh lebih hebat yang kita jumpai, disamping tanggungjawab utamanya kita sebagai orang tua adalah mampu membuat keluarga kita takjub setiap saat ketika kita memperkaya hidup keluarga kita dengan nilai – nilai dan ajaran yang bermoral, beragama dan beretika.
Hal ini tidak lantas membuat kita kehilangan rasa percaya kepada sekolah atau lembaga pendidikan formal, penting juga untuk menimbah sisi positif hidup kita dari sekolah atau lembaga pendidikan formal. Kemampuan sosialisasi kita dipertajam, semamgat gotong royong bahkan hidup kita ditempah dan diasah sedemikian rupah hingga kita bisa menerima teman – teman yang memiliki perbedaan dengan kita baik agama, suku, ras dan budaya. Poin – poin inilah untuk melengkapi pendidikan yang kita peroleh dari keluarga sebagai sekolah pertama dalam hidup. Keluarga menjadi pintu pertama untuk menangkal setiap kemungkinan – kemungkinana yang berbau intimidasi, rasisme, intoleransi, provokasi dan radikalisme.
Kontekstualnya dengan peristiwa pengeboman yang tersebar dibeberapa lokasi di tanah air ( yang dominan menjadi pelaku adalah keluarga / suami, istri dan anak – anak — anak – anak sebagai korban ) bisa kita baca sebagai gagalnya keluarga memfasilitasi dan mempraktekan nilai – nilai hidup yang bermartabat untuk menangkal paham sesat, kemudian disatu pihak keluarga terus mereduksi cara berpikir dengan mendasarkan hidup pada doktrin – doktrin ‘hitam’ yang dijejalkan secara terus menerus kepada anggota keluarga sebagai pembenaran dari ajaran keliru yang disampaikan oleh ideolog – ideolog ekstrimis hingga mempertebal sikap intoleransi kepad anggota keluarga, bahwa hidup yang bernilai itu melakukan aksi keji berlafal agama, dan melakukan aksi bom bunuh diri untuk menyempurnahkan jihad sesungguhnya. Disinilah letak gagalnya keluarga memanifestasikan nilai – nilai dari hidup yang diterima dari Sang Khalik.
Bahwa tugas negara memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya tentu sebagai sebuah keharusan, tetapi kemudian kita melempar semua kekacauan, kejahatan kemanusiaan, intimidasi, intolransi dan provokasi seolah – olah mutlak sebagai hal yang diproduksi oleh negara itu sedikit keliru. Negara gagal? Iya! Kemudian bagaimana dengan agama dan pemuka agamanya? Keluarga dan anggota keluarganya? Atau lingkungan dan masyarakatnya? Kalau menyebut gagal tentu terlalu ekstrim tetapi agama, pemuka agama, masyarakat, tokoh masyarakat dan lingkungan kecolongan! Semua kita punya tanggungjawab yang sama, publik punya kontribusi lain terhadap intoleransi yang melahirkan pola tingkah para teroris untuk melakukan ‘amalia – nya’ sebagai satu – satunya tujuan hidup yang keliru. Publik terlalu diam dan membiarkan pihak – pihak atau orang disekitar kita menggaungkan seruan yang terkesan sarkatis, memberi angin pada kompolotan yang jelas bertentangan dengan nilai atau falsafah yang terkandung dalam Pancasilan dan termakhtub dalam UUD 1945.
Keutamaan kita untuk memerangi aksi – aksi terorisme haruslah menjadi sebuah prinsip yang terus dipelihara sejak dari keluarga, lingkungan, masyarakat dan negara. Bagian yang tidak terpisah dari keberanian kita untuk membangun jejaring sebagai usaha preventif terhadap aliran atau paham yang perlahan berurat akar dalam struktur kehidupan kita hanyalah dengan bersikap terbuka dan kritis, kontrol tinggi terhadap lingkungan dimana kita berada dan menyaring informasi atau nilai – nilai yang akan dipraktekan oleh keluarga kita masing – masing, juga menghargai perbedaan dan mengisi setiap kekuarangan kita atau sesama kita dengan bersilaturahim dan berbagi informasi.
Dari banyak press reales pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, pelaku bom bunuh diri di beberapa titik di wilayah Indonesia ini memiliki kesamaan karakter, latar belakang, pola target dan model serangan. Kesemuanya mengikutsertakan anak – anak sebagai pelaku nom bunuh diri ( satu keluarga ). Ini modus baru yang dipakai ketika melakukan aksinya yang jika tidak cepat diatasi bukan tidak mungkin akan adalagi korban berjatuhan dan menjadi contoh buruk bagi masa depan anak – anak kita.
Pada titik ini bukan saatnya kita berdebat untuk mencari dan ‘mengamankan’ posisi kita, bukan juga waktunya untuk melempar kesalahan pada agama atau penganut agama lain. Ini waktunya kita memperkuat dan memberikan hal – hal positif secara terus menerus dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita dan di tengah masyarakat kita bahwa kita hanya bisa meraih poin – poin yang berkualitas dan berperikemanusiaan tanpa menciderai sesama kita.
Saat yang paling tepat bagi kita untuk berani membuat keputusan besar terhadap beringas dan kejinya aksi – aksi teroris di sekitar kita dengan mengadopsi nilai – niali hidup bermartabat yang menghargai perbedaan sebagai sebuah pilihan hidup dengan terus merajut kebhinekaan kita untuk menangkal masuknya paham – paham radikalisme yang berniat memporak – porandakan tenun kebangsaan kita dan merobek – cabikkan keberagaman kita sebagai sebuah peradaban. ***
Marhaban Ya Ramadhan
selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadhan 1439 Hijriah Kamis, 17 Mei 2018 untuk semua sadara dan saudariku yang merayakannya, mohon maaf lahir dan batin.
Salam
Beny Daga, KP & Rekan
Kamis, 17 Mei 2018
(Refleksi Putusan (Hakim) yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”)
Oleh : Robertus Salu, SH
Advokat pada Kantor Rudolfus Tallan, SH,MH & Partners
Penulis
Kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (rechtsstaat) yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan. Dengan demikian negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku di masyarakat harus berdasarakan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang.
Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata, karena tentunya Putusan Hakim Merupakan Cermin Rasa Keadilan bagi masyarakat.
Undang – undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan para pencari keadilan, dalam pasal 2 ayat 1 jelas diterangkan bahwa, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang menurut hemat penulis mempunyai makna bahwa putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, makna ini juga sangat luas dan penting karena, tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja namun sangat erat kaitannya dengan Makna Tuhan Sang Pencipta Hidup.
Dengan demikian Hakim memiliki Tanggung jawab besar Kepada Sang pencipta. Dewasa ini terjadi fenomena yang luar biasa dalam penegakan hukum di Indonesia. Sering kita temukan begitu banyak putusan-putusan hakim yang dirasakan sangat merugikan rasa keadilan masyarakat. Banyak putusan hakim yang justru mengkebiri rasa keadilan dalam masyarakat, dimana putusan hakim tersebut dirasakan sering tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Keberpihakan putusan hakim yang cenderung merugikan rasa keadilan masyarakat tentu tidak bisa terlepas dari banyaknya pengaruh dan tekanan dalam proses peradilan. Pengaruh pemegang kekuasaan maupun pengaruh ekonomi merupakan salah satu alasan atau penyebab putusan hakim tidak berpihak pada yang benar. Jika putusan hakim sudah terkontaminasi dengan kepentingan – kepentingan ataupun motif lain, maka putusan hakim tersebut dapat dipastikan tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidak percayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum, dan berbagai hal – hal lainnya.
Maka dari itu makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Didalam Undang -Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHAP di atur jelas dalam pasal 197 Ayat 1 Huruf a menyatakan Surat Putusan Pemidanaan Memuat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan Ayat 2 menyatakan Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 Huruf a,b,c,d,,e,f,h,j,k dan I dalam Pasal ini mengakibatkan Putusan BATAL DEMI HUKUM.
Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam Criminal Justice System, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.
Menurut Bismar Siregar (gegole,26 mei 2016), kata Demi bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan.
Betapa mulianya posisi hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan hakim sangat berdampak pada pencari keadilan dan kepada Sang Pencipta.
Apabila keputusan hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan. oleh karena itu seorang hakim diharapkan harus mampu memberikan Putusan yang berpihak pada rasa keadilan itu. Namun sangat disayangkan banyak Putusan Hakim yang Menyimpang dari Kebenaran sehingga cermin rasa keadilan tidak dirasakan oleh mereka para pencari keadilan.
Terlepas dari hai itu tentunya Sebagai seorang manusia biasa, hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif. Begitu pula dalam mengambil keputusan, hakim kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat haus kekuasaan, egoistik, kemunafikan dan sifat-sifat buruk lainnya yang dapat memperburuk citra hakim itu sendiri. Inilah tantangan berat seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannnya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.
Dari ilustrasi diatas maka yang menjadi pertanyaan Penulis adalah bagaimana pertanggung jawaban seorang Hakim kepada Tuhan mana kalah Putusannya dibatalkan oleh Hakim Tinggi / Hakim Agung karna dinilai salah menerapkan hukum? atau mana kalah Putusan Hakim diinterfensi oleh hal lain sehingga menyebabkan Putusannya itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan?
Dimanakah Letak Pertanggung jawaban seorang Hakim Kepada Tuhan Sang Pencipta? Dan tentunnya hal demikian merupakan sebuah penurunan harkat dan martabat Sang Pencipta karna putusan yang tidak memberikan rasa keadilan yang mengatas namakan Tuhan Sang Pencipta, hemat Penulis secara batinia merupakan sebuah Pelecehan terhadap iman kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Sang Pencipta Kehidupan.
Dengan demikian Penulis mencoba memberikan sebuah solusi yang menurut hemat penulis lebih tepat diterapkan demikian apabila kepala putusannya Berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA, karena tentunya dasar nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis sedikit menggambarkan mengenai Makna dari ke lima sila dalam PANCASILA.
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; menuntut setiap warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan kepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan.
Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab; mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradap terhadapnya.
Sila ketiga : Persatuan Indonesia; menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara.
Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilan; mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.
Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat Indonesia. (*/ptr)
Ilustrasi Politik uang
NTT-NEWS.COM, Dalam usaha mempengaruhi pilihan pemilih, salah satu persoalan yang sering terjadi dalam pemilu adalah praktek money politic atau Politik uang. Politik uang dalam desain demokrasi merupakan persoalan besar karena menyangkut kualitas proses dan out come pemilu.
Bagi kandidat yang bersaing, politik uang mengakibatkan kompetisi yang tidak sehat dalam percaturan politik. PolItik uang menjadi preferenci pemilih menjadi tidak outentik. Alih-alih akan memperjuangkan kepentingan rakyat, namun setelah terpilih, justru memperdagangkan mandat yang disandangnya sebagai peminpin demi kepentingan pribadi dan golongan.
Dalam jangka panjang, politik uang juga menjadi ancaman dalam membangun pemerintahan yang bersih. Praktek politik uang menjadi tempat persemaian benih korupsi. Pemimpin yang terpilih karena politik uang akan berusaha mengembalikan biaya produksi politik sebelumnya melalui korupsi.
Politisi yang melakukan politik uang dapat penulis pilah menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah politikus yang tidak membumi, berjarak dengan rakyat, atau politikus dengan track record yang buruk. Politikus seperti ini menggunakan uang untuk menutupi wajah buruknya dalam kanca politik.
Kategori kedua adalah politikus karbitan, instan, dadakan atau salah penempatan. Politikus jenis ini melakukan politik uang karena politikus ini menjadi makluk asing dibelantara pemilih. Politikus seperti ini menganggap politik uang adalah cara yang paling tepat dan mungkin untuk menerabas ketidaktahuan mereka dirimba raya di mana mereka dicalonkan.
Kategori ketiga dari politikus yang menggunakan politik uang adalah politisi yang memiliki perasaan saling tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa kompetitor mereka akan bertindak jujur dalam kampanye. Cara bertindak ini menjadi semacam stimulus bagi kandidat lain yang semula tidak memakai politik uang menjadi terpengaruh untuk menggunakan politik uang.
Menggunakan politik uang juga merupakan sebuah bentuk yang sangat tidak beretika, dimana hak-hak politik pemilih dikebiri oleh para pemodal yang nantinya akan terpilih menjadi pemimpin, kelak tidak akan pernah memperhatikan rakyatnya, apabila memperhatikan masyarakat, itu juga ketika ada maunya.
Fenomena politik uang ini seperti siklus yang tidak berkesudahan. Ini merupakan bentuk pembunuhan krakter terhadap anak cucu kita kelak, dimana kita sudah menanamkan benih-benih demokrasi yang tidak baik. Hal ini akan berdampak dimana akan adanya pengkaplingan jabatan, dan korupsi yang berjemaah.
Sebagai Generasi muda yang peduli akan hal ini, saya mengajak pembaca sekalian untuk tidak terperangkap dan menjadi pelaku politik uang. Katakan “No Money Politic” dan katakan Sayang pada Demokrasi. Sekian
Penulis: Petrus Usboko
Wartawan NTT-News.com
Illustrasi Jambret
NTT-NEWS.COM, Kupang – Aksi penjabretan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali terjadi, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga ketika ingin melarikan diri usai menjambret salah satu pekerja swalayan.
Sang Putri yang kebetulan di bonceng oleh pelaku harus mendapatkan perawatan intensif setelah kendaraan yang di tumpangi pelaku saat beraksi menabrak sebuah mobil ketika hendak meloloskan diri.
Nasib naas dialami gadis cilik yang masih berusia 8 tahun ini karena menjadi korban kecelakaan akibat perbuatan ayahnya sendiri. Sambil menahan sakit diiringi tangisan sang putri harus menjalani perawatan intensif di ruang tindakan Rumah Sakit Umum W.Z Yohanes Kupang.
Doarte Pinto pelaku jambret saat di interogasi aparat kepolisian mencoba mengelak dan beralasan bahwa uang sebesar Rp 200.000 tersebut diperoleh dari korban bukan karena menjambret namun dipinjamkan korban yang baru saja dikenal di jalan.
Suasana gaduh di rumah sakit pun tak terhindarkan saat warga yang penasaran membanjiri ruangan sambil melontarkan ancaman serta makian akibat tindakan pelaku yang nyaris mengorbankan jiwa anaknya sendiri.
Sementara itu Yustus Talaen yang menjadi korban mengaku awalnya pelaku menghampirinya hendak menukarkan uang, namun usai di berikan pelaku langsung melarikan diri menggunakan motor sambil memboncengi seorang gadis cilik.
“Dia bilang mau tukar uang, begitu saya kasih uang pecahan lima puluh ribu, dia (Doarte Pinto) langsung melarikan diri bersama gadis kecil yang dia bonceng. Tidak jauh dari situ dia tabrak mobil,” kata Yustus, Rabu 10 Juni 2015 malam.
Sang anak setelah menjalani perawatan medis, pelaku jambret langsung dijemput aparat dan digiring menuju kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (GK)
Buaya Muara
NTT-NEWS.COM – SEJAK 2011 hingga 2015 sudah 17 nyawa melayang karena keganasan buaya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan, tak terhitung berapa orang yang terluka karena diserang hewan buas tersebut. Walau sudah banyak korban, hingga kini belum ada solusi. Berdasar pendapat ahli, buaya kian ganas karena habitanya mulai terganggu.
Berdasar catatan Timor Express, korban keganasan buaya di NTT mulai terjadi pada Desember 2011 lalu. Kasus ini terjadi di Kabupaten Lembata. Korbannya adalah Antonius Boli Wolor. Korban terakhir adalah Filipi de Araujo. Kasus ini terakhir ini terjadi di Noelbaki, Kabupaten Kupang, 9 Mei 2015.
Dari 17 korban meninggal tersebut, paling banyak terjadi di Kabupaten Kupang, Malaka, Kota Kupang, Lembata dan Rote Ndao. Khusus untuk Kota Kupang terjadi dua kasus, masing-masing terjadi di Pantai Namosain dan Pantai Lasiana.
Maraknya kasus keganasan buaya ini membuat masyarakat mulai resah. Apalagi, buaya sudah mulai masuk ke area wisata.
Berdasar data dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) NTT, di wilayah tersebut terdapat lima habitat buaya. Yakni di Reo (Ngada), Maubesi (Malaka), Manipo (Kabupaten Kupang), Noelmnia (TTS) dan Walakiri (Sumba Timur). Spesis buaya yang hidup di NTT adalah buaya muara atau lebih dikenal dengan istilah Latin Crocodylus Porosus. Ini adalah spesis terganas.
Ahli Reptil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hellen Kurniati mengatakan buaya muara mempunyai tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Buaya ini bisa hidup di air asin dan air tawar. Daerah jelajahnya di laut, hulu sungai, pantai berpasir halus, hutan bakau dan sungai berair tawar. “Jadi daerah jelajahnya sangat luas,” ujarnya.
Setiap buaya muara dewasa yang hidup di alam mempunyai daerah teritorial yang menjadi daerah kekuasaannya. Daerah teritorial tersebut umumnya tempat mencari makan, berjemur diri, kawin dan membuat sarang untuk bertelur. Salah satu penyebab buaya berjelajah ke daerah lebih luas adalah kurangnya makanan di daerah teritorialnya, seperti ikan, mamalia kecil dan burung.
Khusus untuk mangsa, menurut Hellen, makin besar tubuh buaya, maka mereka akan mencari mangsa yang lebih besar. Salah satu mangsanya adalah manusia. Sifat berburu mangsa pada buaya adalah menunggu dan mengamati. “Jadi manusia yang umumnya menjadi mangsa sedang tidak banyak bergerak, seperti sedang mencuci, mandi, buang air di tepi sungai, atau sedang memancing,” kata Hellen.
Hellen juga mengingatkan bahwa buaya jarang terlihat oleh mata manusia. Buaya adalah tipe pemburu yang diam. Ia bergerak diam-diam namun cekatan dalam menyerang mangsa. Ia bahkan bisa melompat dengan sangat cepat sejauh tiga meter dari dalam air.
Buaya muara yang super agresif itu tak hanya di pantai atau sungai, ia bisa saja merambat ke badan air lainnya seperti selokan atau kolam yang tertutup semak-semak dan lain-lain.
“Buaya dapat melakukan perjalanan darat untuk menyeberang dari satu badan air ke badan air yang lain. Buaya berukuran besar bisa mengelabui manusia dengan berendam di dalam air pada kedalaman hampir 30 centimeter selama lebih dari satu jam,” katanya.
Salah satu penyebab buaya rajin ke tepi pantai adalah adanya bangkai hewan atau ikan. Menurut Hellen, buaya sangat tertarik dengan bangkai ikan yang dibuang sembarangan, apalagi dekat dermaga atau tempat orang beraktifitas. “Bangkai harus dibuang atau dikubur di tempat yang jauh dari perairan,” kata Hellen.
Selain itu, Hallen juga melarang warga untuk membuang isi perut ikan dari perahu atau dermaga ke dalam air. Menurutnya, membuang isi perut ikan atau umpan yang tidak terpakai ke dalam air secara cepat akan menarik buaya untuk mengais buangan tersebut. Atau mungkin buaya lebih tertarik menyerang manusia.
Menurut Hellen, berdasar hasil penyelidikan membuktikan bahwa ketika buaya telah berhasil menyerang dan membunuh korban di sebuah wilayah, yang mana tempat itu dikunjungi orang setiap hari, biasanya buaya tersebut akan kembali lagi untuk mengulangi serangan tersebut.
“Jadi pembangunan pembatas sederhana, papan peringatan atau penghalang dari kayu diperlukan untuk memberikan peringatan dan perlindungan kepada manusia untuk mencegah tragedi yang berulang,” saran peneliti LIPI itu.
Sementara itu, Dadang Suryana dari BBKSDA NTT mengatakan, daerah-daerah potensi habitat buaya di Timor adalah hutan bakau Maubesi di Kabupaten Malaka, TWA Manipo di Kabupaten Kupang, muara Noelmina di perbatasan Kabupaten Kupang dan TTS dan muara Nunkurus di Kabupaten Kupang.
Selanjutnya terdapat di Waingapu di Sumba Timur dan di Reo di pantai utara Ngada. “Beberapa tahun terakhir juga kita lihat buaya sering muncul di daerah pesisir Pantai Nunkurus, Pantai Merdeka, Kelapa Tinggi, Manikin, Lasiana, Oeba dan Ketapang Satu,” sebut Dadang.
Menghadapi kasus-kasus buaya tersebut, BBKSDA NTT melakukan sejumlah upaya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. BBKSDA juga membentuk unit penanganan satwa serta menyiapkan peralatan khusus untuk penanganan buaya.
“Kita juga langsung respon laporan masyarakat dengan mendatangi langsung lokasi. Di lokasi-lokasi tertentu kita pasang papan peringatan,” ujar Dadang. (Sam/ito)
Sumber: JPNN Grup
