Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man
NTT-News.com, Kupang – Sebanyak 28 Pejabat di Pemerintahan Kota Kupang, mengikuti seleksi pemetaan profil kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama atau biasa disebut seleksi Pimpinan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mutasi sesuai standar kompetensi jabatan.
Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man saat membuka seleksi tersebut, mengatakan bahwa pihaknya mau menempatkan pejabat-pejabat yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu serta memiliki kapabilitas.
Menurut dia, para pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengikuti uji kompetensi tersebut sebelumnya telah menduduki jabatan sebagai pimpinan OPD pada susunan organisasi pemerintah yakni dinas, badan dan lembaga.
Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel), Yohana Lisapally mengatakan hasil dari seleksi uji kompetensi bertujuan melakukan pemetaan, sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota (Pemkot) Kupang guna menempatkan dan menentukan posisi sesuai dengan kemampuan.
“Sebelum dilakukan mutasi, pemkot melakukan ini agar ada masukan dan rekomendasi bagi kepala daerah guna penempatan jabatan yang tepat,” kata Yohana, Senin 15 Oktober 2018.
Seleksi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan selama empat hari yang terdiri dari tes bidang managerial yang dilakukan oleh tim assesor selama dua hari, dan kompetensi bidang yang dinilai oleh pansel, sekaligus penilaian motivasi, minat, bakat dan perilaku. (rey)
Hits: 124
Stan Kabupaten TTS di Waikabubak Sumba Barat
NTT-News.com, Waikabubak – Stan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan satu diantara 16 stan Kabupaten/Kota di NTT yang ikut memamerkan sejumlah kerajinan tangan pada acara peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) se- NTT di Sumba Barat, Rabu 10 Oktober 2018 lalu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS Drs. Seperius Sipa,M.Si mengatakan, kehadiran Kabupaten TTS pada acara peringatan Hari Aksara Internasional ke-53 Se-NTT ini, ingin menunjukkan bahwa Kabupaten TTS juga perlu berpartisipasi dalam berbagai perlombaan, seperti cerdas cermat, menyanyi, sosio drama, stan dan lain sebagainya.
“Untuk persiapan kami dari Kabupaten TTS sudah siap. Bersamaaan acara ini juga kami memarkekan sejumlah kerajinan tangan yang di bawa langsung dari TTS,” ujar Seperius.
Seperius juga berharap agar, HAI tetap dilaksanakan setiap dua tahun sekali di setiap Kabupaten yang mendapat giliran, dengan adanya Hari Aksara Internasional ini untuk membangkitkan motivasi masyarakat menuntaskan buta huruf dan putus sekolah.
“Di Kabupaten TTS juga ada Gerakan Anak Masuk Sekolah (GAMAS) gerakan ini mencari anak-anak yang tidak masuk sekolah dari rumah ke rumah, di tempat-tempat umum untuk dibawa ke sekolah. Saya berharap agar pendidikan Kabupaten TTS itu minimal SMA untuk anak-anak, sedangkan untuk orangtua ada paket A, B, dan C,” tutup Seperius. (Yunia)
Hits: 163
Papan Peringatan menggunakan Kondom di tempat Prostitusi Kota Kupang
NTT-News.com, Kupang – Sosialisasi rencana penutupan Tempat Prostitusi Karang Dempel di Kecamatan Alak Kota Kupang mulai dilaksanakan pemerintah Kota Kupang. Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengelola Wisma di Karang Dempel (KD) meminta agar penutupan dimulai dulu dari Tempat Prostitusi di depan Kantor Walikota Kupang, yakni di Hotel Bole Kale dan Hotel Citra.
Pengelola Wisma Bukit Citra Lestari, Muksin, mengatakan bahwa niat pemerintah boleh-boleh saja, tetapi rencana penutupan jangan tebang pilih, sebab tempat Prostitusi Citra dan Bole Kale juga harus ditutup.
“Jangan beralasan karena dua tempat ini ijinnya hotel, tetapi prakteknya disana adalah tempat pelacuran juga. Saya ini keluar masuk di tempat itu, pak. Saya tau disana sama persis dengan praktek yang terjadi di KD. Jadi kalau mau tutup maka tutup juga Citra dan Bole Kale, disitu lebih dekat dengan kantor pemerintahan dan di pusat Kota,” kata Muksin saat sesi dengar pendapat dalam sosialisasi pemerintah Kota Kupang, Kamis 11 Oktober 2018 sore.
Dia menegaskan bahwa pihaknya juga membayar pajak kepada pemerintah seperti yang dilakukan oleh dua hotel yang beroperasi di tengah Kota Kupang itu.
“Jangan hanya kami saja yang mau ditutup, kami juga bayar pajak Rp.700.000 per blok setiap bulan. Kalau memang mau tutup, silahkan tutup saja semuanya, tetapi ingat, perlu dipikirkan lagi baik-baik dampaknya. Anak-anak saya jam 12 malam tidak layani lagi dan tidak boleh keluyuran, tetapi di tempat-tempat Karaoke dan lain-lain saya lihat dengan mata kepala, mereka dijemput entah kemana, tidak tau apakah menggunakan alat kontrasepsi atau tidak,” paparnya.
Hal senada disampaikan seorang PSK aktif, Adelia, mengatakan bahwa Prostitusi sebenarnya bukan hanya terjadi di Karang Dempel, tetapi di luar dari itu banyak dan lebih liar dari pada KD yang teratur. Jika memang mau tutup KD, jangan pilih-pilih, tutup juga kos-kosan, Pitrad dan Spa karena praktek yang terjadi di tempat-tempat ini sama dengan yang terjadi di KD.
sementara Kamto salah satu warga di daerah yang hendak ditutup itu mempertanyakan rencana penutupan KD. Apanya yang mau ditutup, sementara status dari beberapa tempat yang disebut ini adalah statusnya penginapan. Tetapi memang harus diakui beralih fungsi menjadi tempat praktek prostitusi. Ini tugas pemerintah untuk menutup jika disana terjadi praktek penyalahguaan ijin.
“Jadi kalau mau tutup kenapa hanya karang dempel. Alasannya akan mulai menyisir dari bagian barat Kota Kupang dulu, terus kenapa Bole Kale dan Citra yang ada di depan kantor Walikota Kupang tidak lebih dahulu ditutup. Tutup saja semuanya, Kota Kupang ini besar berapa sih sampai harus mulai dari bagian barat. Kalau mau kota ini bersih, langsung satu kali tutup semua,” tandasnya.
Dia meminta pemerintah agar jangan hanya main tutup tempat prostitusi dengan mengaca pada Doli di Surabaya, Malaysia dan India. Karena di daerah itu juga belum tentu sudah benar-benar bersih dari pelacuran, justru disana lebih parah.
“Memang tidak ada lagi tempat lokalisasi yang diijinkan, tetapi disana, di hotel-hotel besar terjadi prostitusi yang sangat jelas. Jadi saya pikir rencana penutupan ini mohon di tinjau kembali,” tegas Kamto. (rey)
Hits: 256
Para Pelamar CPNS yang hendak mengirim berkas mereka di Kantor Pos Indonesia, Aesesa
NTT-News.com, Mbay – Para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Nagekeo memadati Knator Pos Indonesia di Aesesa untuk mengirimkan berkas-berkas lamaran mereka ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo.
Ratusan pelamar CPNS 2018 di Nagekeo itu, tampak antre di Kantor Pos Aesesa Kabupaten Nagekeo, tidak Peduli itu Panas teriknya Matahari, mereka terus menunggu walaupun berjam-jam untuk antre meskipun kelihatan mereka rela meskipun berdesak-desakan dalam ruangan tersebut.
“Saya mau kirim berkas tujuan Nagekeo. Harus antre kalau tidak bisa masuk, dan sampai jam sekarang Loket Belum di buka,” papar Aris, salah satu pelamar, 10 Oktober 2018.
Pelamar lain, Densi mengaku sejak jam 09.00 Wita sampai jam 02.00 sore masih ikut antre dan belum terlayani.
“Kami sudah antre sejak jam 9 sampai jam 02.00 sore antrean makin bertambah banyak. Dan petugas yang melayani hanya 1 orang saja. Kemungkinan besar kami sampe malam akan menunggu terus disini,” paparnya.
Pantauan NTT-News.com, para pelamar tak hanya berjubel di dalam ruangan. Di luar ruangan juga tampak dipenuhi pelamar, dan Para pelamar tampak duduk di bawah Naungan Pohon depan halaman kantor Pos.
Tidak hanya itu para Pelamar ada yang datang jauh-jauh pun ikut berantrian. Hebatnya mereka tetap tegar dan semangat bahkan sabar dalam mengikuti Prosedur. (Vhiand)
Hits: 184
Puluhan massa demonstran di Kantor Bupati SBD
NTT-News.com, Kadul – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) diusir massa demonstran yang mendatangi Kantor Bupati di daerah itu untuk menuntut, mereka kembali dipekerjakan setelah dipecat sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK Bupati.
Pengusiran Kepala BKD, Yeremias Wunda Lero lantaran pertemuan bersama dengan dirinya telah dilakukan dimasa cuti kampanye dari Bupati Markus Dairo Talu. Pada saat itu Yeremias, mengaku takut di non jobkan sehingga memparaf SK pemberhentian sekian banyak tenaga guru kontrak dan diganti dengan tim dan kolega dari Bupati.
Pada saat itu, Yeremias hendak menemui demonstran di depan kantor Bupati tetapi ramai-ramai massa yang hadir meneriaki Yeremias bahwa mereka tidak ingin lagi bertemu dengan dirinya karena Yeremias terlalu berpikir untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keberlangsungan pendidikan di SBD.
Koordinator lapangan, Mateus Mete Doli mengatakan bahwa pihaknya tidak mau lagi bertemu Kepala BKD karena waktu itu sudah bilang dia hanya paraf memenuhi keinginan Bupati dan tidak ingin di non jobkan.
“Kalau dia sudah takut di non jobkan untuk apa lagi datang dan mau bertemu dengan kami. Karena bertemu dengan dia saja tetap tidak ada titik terangnya,” kata Mateus di depan kantor Bupati SBD, (28/9/2018).
Massa yang tidak menerima kehadiran Yeremias, ribut dan meminta agar yang keluar dan menemui massa adalah Bupati SBD, Markus Dairo Talu.
“Kami datang disini untuk ketemu Bupati menangis kembali janji Bupati. Bupati bilang akan merevisi SK yang ada dengan mempekerjakan kembali Tenaga Kontrak yang lama dan Tenaga Kontrak Yang baru dipending dan diakomodir pada saat perubahan anggaran. Itu yang kami tagih saat ini. Bupati yang kami ingin datang kesini untuk bertemu kami,” tandas Mateus yang diiyakan massa yang hadir. (Rm)
Hits: 457
Ilustrasi Pembangunan Perpustakaan
NTT-News.com, Oelamasi – Kepala Sekolah Dasar Negeri (Kepsek SDN) Osiloa, Andina Lawa S.Pd manyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan di sekolah yang Ia pimpin itu akan dilakukan secara transparan dan terbuka luas informasinya bagi masyarakat.
“Kita itu dapat total (bantuan) dana (Sebesar) Rp. 144.3430.000,-. Terus, pencairan itu dua tahap, tahap pertama kita sudah tarik hari Senin itu, 101 juta, sedangkan sisanya masih di Bank,” demikian jawaban Andina kepada Wartawan di ruang kerjanya Rabu, (19/09) siang pasca masyarakat setempat meminta pihak sekolah tidak tertutup dalam pengelolahan anggaran.
Menurut Andina, pembangunan yang sudah dilaksankan pihak sekolah yang terbentuk dalam kepanitiaan itu baik guru sekolah bersama masyarakat akan mengutamakan asas pemberdayaan.
“Karena swakelola artinya kita kelola sendiri dengan kita (Wajib) memberdayakan masyarakat (Sekitar), kemudian disitu sebelum kita (lakukan) penarikan (Uang) kita bentuk tim, sesuai petujuk yang ada. Setelah itu, didalam tim teknis pembangunan, ada melibatkan masyarakat, jadi kita undang masyarakat disini dan kita prioritaskan mereka (pekerja) adalah para pendiri pertama (sekolah),” tandasnya.
Berkaitan dengan ada informasi yang telah diberitakan media ini mengenai belum diumumkannya pagu dana bantuan pembangunan sampai ke masyarakat atas nama panitia kiranya mohon dimaklumi.
“Jadi saya baca diberita itu juga bahwa tidak adanya transparan (anggaran), transparan maksudnya apa…? Belum tahu jumlah dana, mungkin! Karena mungkin dong (Masyarakat) sampai saat ini belum ini, tapi beta (Saya) sudah buat habis papan pengumuman. Jadi, Ka Ama yang buat, Om Herman (Pendiri Sekolah) punya anak yang buat, jadi mungkin dia masih sibuk karena katong (kita) juga baru kasih turun bahan jadi sebelum mulai juga papan sudah ada,” janji andina.
Lebih rinci, dirinya menjelaskan dalam juknis total dana dibagi dalam beberapa item dengan persentase keuangan sudah diatur.
“Di juknis total dana itu dibagi, ada 2 persen admintrasi dan lain sebagai, kemudian lagi, 4 persen untuk tim teknis dari Kementerian. Untuk barang perabot (Meubeler) sekitar 16 juta dipotong pajak dan sisax untuk pembelian bahan (Kerja) sekaligus upah kerja,” sebutnya. (George)
Hits: 298
Tampak ternak sapi berkeliaran pada malam hari di halaman-halaman perkantoran pada Rabu 19 september sekitar pukul 10.45 Wita.
NTT-News.com, Mbay – Ternak Sapi yang berkeliaran di dalam halaman perkantoran seakan menjadi hal biasa. Sejumlah tempat yang seharusnya steril malah menjadi ‘kandang’ sapi pada malam hari.
Pantauan media ini Rabu malam, 19 September 2018 sekitar pukul 10.45 Wita. Tampak sejumlah ternak Sapi masuk ke halaman-halaman perkantoran daerah Kabupaten Nagekeo yang saat itu dalam keadaan sepih. Hanya ada satu sepeda motor terparkir di depan halaman perkantoran daerah.
“Memang sudah sering terjadi seperti itu, biasa Sapi melintas di depan halaman perkantoran, padahal ada Anggota berjaga di sana,” kata seorang warga, Sany.
Sany menambahkan, pemandangan tersebut sangat mengganggu dan berpotensi menjatuhkan nama baik Daerah Kabupaten Nagekeo.
“Kalau secara kebetulan ada orang dari luar daerah yang melintas lalu ada Sapi berkeliaran di dalam halaman perkantoran maka kita akan malu,” tambahnya. (Nasan)
Hits: 255
Terlihat beberapa warga sedang menunggu dan mengantri air bersih
NTT-News.com, Mbay – Hampir setiap tahun Warga Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, mengalami krisis air bersih. Warga terpaksa mengantri mengisi Air pada pipa saluran air yang kebetulan airnya keluar bagai tetesan embun, Senin, (17/09/2018).
Salah satu penyebab terjadinya krisis air bersih di desa Aeramo adalah masuknya musim kemarau, sehingga mata air mengalami kekurangan debit air. Sementara itu bak penampung air tidak disediakan.
Pantauan media ini, sekitar pukul 15.30 Wita sebagian masyarakat Desa Aeramo terpaksa mengantri berjam-jam hanya untuk mengambil air bersih untuk keperluan minum, makan, mandi maupun keperluan lain.
“Kami harus menunggu berjam-jam, dengan kondisi cuaca di Aeramo yang begitu panas dan harus mengantri satu persatu demi mendapatkan air bersih,” kata Antonius Ahu salah satu warga setempat kepada NTT-News.com
“Kami juga harus memutar kran air dan bergadang sampai larut malam menunggu mengisi air agar penuh dengan jerigen dan ember” ujar Eky Batu warga lainnya.
Krisis air bersih yang sudah berlangsung selama beberapa tahun tersebut diharapkan mampu diatasi oleh pemerintah dengan cara mengebor mata air maupun dengan cara lainya.
“Kami warga desa Aeramo berharap pemerintah, baik itu lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera melihat dan menindaklanjuti persoalan air bersih ini,” harap Eky. (Nasan)
Hits: 201
Wakil Bupati Kupang, Korinus Masneno saat bersalaman dengan pimpinan OPD
NTT-News.com, Oelamasi – Wakil Bupati Kupang Korinus Masneno mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berkerja dengan Disiplin dan Bertanggung Jawab. Permintaan Bupati Terpilih Periode 2018-2023 ini disampaikan dalam apel kesadaran lingkup Pemda Kabupaten Kupang, Senin 17 September 2018 pagi.
Dirinya mengharap ASN lingkup Pemkab Kupang Menata diri dengan bersikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, salah satunya dengan mengikuti apel dengan tertib sebagai momentum baik untuk evaluasi tugas dan pelayanan terhadap masyarakat.
“Diharapkan lewat apel ini ada semangat, dedikasi dan tanggung jawab untuk berkerja dengan disiplin dan profesionalisme sebagai ASN. Upayakan ikut apel, jangan terlambat. Bagi pimpinan OPD tolong bisa muat para pegawai yang akan datang ke kantor dari Kupang,” tandas Masneno.
Pada kesempatan tersebut Masneno juga ingatkan para ASN lingkup Pemkab Kupang agar berkerja sesuai dengan aturan yang ada, berhati-hati dalam berkerja, dan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
Dijelaskan Masneno pada Jumat lalu dirinya menerima surat dari KPK dan Menpan yang wajibkan kepada Kepala Daerah, Gubernur Bupati, Walikota untuk memecat semua PNS yang terkena Pidana Korupsi. Hal ini, jelasnya sangat berat namun sudah diperintahkan untuk dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan maka Kepala Daerah tersebut yang akan dikenakana sanksi.
“Terkait hasil pemeriksaan dan audit dari BPK yang telah kita terima beberapa waktu lalu yaitu opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini jadi motivasi untuk kita dapat berkerja dengan baik dan kedepan bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Wabup Masneno juga ingatkan semua Pimpinan OPD untuk dapat mengikuti proses persidangan yang sedang berlangsung bersama DPRD terkait LKPJ tahun 2017 dan tidak mengijinkan ada pimpinan OPD tugas keluar Daerah. Kalau ada yang mendesak dapat membuat TOR untuk dilaporkan. (*/George)
Hits: 163
Pertemuan pembahasan Penyusunan Perencanaan Kawasan Perbatasan di Oepoli
NTT-News.com, Oelamasi – Pemerintah Kabupaten Kupang bersama para stakeholder melakukan pertemuan khusus dengan tim pemerintah pusat, terkait pembahasan penyusunan perencanaan pengembangan kawasan perbatasan RI-RDTL di Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur.
Pembahasan perencanaan tersebut dimaksudkan menjadi panduan pengembangan kawasan perbatasan sehingga dapat tumbuh menjadi kawasan layak huni, berdaya saing serta berkelanjutan.
Plt. Sekda Kabupaten Kupang, Maclon Joni Nomseo yang membuka kegiatan ini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder yang melaksanakan penyusunan perencanaan untuk daerah ini.
Nomseo menuturkan bahwa Oepoli Kecamatan Amfoang Timur merupakan pintu gerbang pemerintah Indonesia yang mana harus ditata, di desain dan dibangun secara baik. Dengan adanya penyusunan semua infrastruktur yang akan dibangun di daerah ini kiranya menjadi satu-satunya harapan baik karena melihat kembali pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya selalu asal jadi.
Sering pindah-pindah membangun karena masalah tanah tidak cocok dan lain sebagainya akibat perencanaan yang tidak baik. Sebagai informasi tujuan dari diadakannya penyusunan perencanaan ini adalah untuk mendapat masukan penentuan konsep Masterplan perencanaan kawasan permukiman perbatasn lokasi prioritas II Oepoli
Pemateri utama dari kegiatan ini dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penyusunan perencanaan ini digelar pada Kamis 13 September 2018.
Materi pembahasan pada focus group discussion, penyusunan perencanaan kawasan permukiman perbatasan lokasi prioritas II, Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang.
Perwakilan Tim Teknis Dit. PKP Kementerian PUPR, Ryandika pada kesempatan ini menegaskan, demi mendukung penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman khusus di kawasan perbatasan diperlukan suatu perencanaan yang terarah, terpadu dan implementatif.
Oleh karena itu Sub Direktorat Kawasan Permukiman Khusus, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2018 menyusun Perencanaan Kawasan Permukiman Perbatasan Lokasi Prioritas II : Oepoli Kabupaten Kupang.
Diharapkan, kata Ryandika, perencanaan tersebut dapat menjadi panduan pengembangan kawasan perbatasan sehingga dapat tumbuh menjadi kawasan layak huni, berdaya saing serta berkelanjutan.
Kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Masukan dari semua pihak sangat diperlukan demi penyempurnaan perencanaan sehingga bisa diperoleh hasil yang komprehensif. (*/george)
Hits: 209
