Rapat Pembahasan Support system’ Aplikasi Qlue di Kota Kupang
NTT-News.com, Kupang – Pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang sebagai Smart City, secepatnya akan melounching aplikasi pengaduan berbasis online bernama aplikasi Qlue.
Dalam rangka persiapan peluncuran aplikasi tersebut, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore memimpin langsung pertemuan pembahasan didampingi oleh Asisten Ekonomi Pembangunan, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Dra. Thruice Balina Oey dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan para Camat lingkup Kota Kupang serta pimpinan OPD.
Untuk diketahui, Aplikasi Qlue merupakan platform bagi pengguna ponsel pintar untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu wilayah. Qlue mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan teknologi Computer Vision untuk mengelola data secara real-time.
“Aplikasi ini akan segera diluncurkan setelah kita persiapkan seluruh support system-nya, saya optimis aplikasi ini akan membawa Kota Kupang ke arah yang lebih baik, karena berbagai keluhan terhadap persoalan di Kota Kupang dapat ditampung dan ditindaklanjuti di satu wadah, aplikasi ini akan menjadi cikal bakal master plan Smart City di Kota Kupang,” kata Jefri, Kamis 20 Juni 2019.
Andre Otta, selaku Kabid Layanan e-Gov Dinas Kominfo Kota Kupang, mengatakan saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap persiapan sehingga belum dapat menjawab atau menindaklanjuti keluhan yang masuk.
“Meskipun masyarakat sudah dapat me-register untuk login ke dalam system, tapi pemerintah sebagai user penindaklanjut belum dapat menjawab keluhan-keluhan yang masuk saat ini, sebab aplikasi belum diperlengkapi dengan support system, misalnya SDM dari masing-masing perangkat daerah yang akan bertugas menindaklanjuti dari masing-masing OPD,” kata Andre
Pertemuan tersebut dalam rangka membahas pembentukan Tim Quick Response dari masing-masing perangkat daerah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dengan jumlah personil yang disesuaikan dengan kebutuhan. Camat dan Lurah merupakan koordinator quick response di tingkat kecamatan dan kelurahan yang akan didukung oleh support system (pendukung penindaklanjut) di setiap perangkat daerah.
Aplikasi tersebut juga didanai oleh donatur asal Spanyol, tetapi memiliki target, sehingga sampai dengan Desember 2019 harus mendapatkan minimal 30.000 keluhan dari masyarakat terhadap unit-unit yang ingin dijadikan obyek keluhan.
Penulis: Rey Milla
Daud Amarato saat melantik Pengurus baru Ipmasrat yang baru terpilih
NTT-News.com, Kupang – Mantan ketua Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Sumba Barat (Ipmasrat), Daud Amarata melantik Pengurus baru yang telah mengikuti proses masa orientasi atau proses penempaan dan perkenalan akan kehidupan berorganisasi, bermasyarakat dan menjadi pemimpin dikemudian hari.
Acara Pelantikan di awali dengan tarian dari putra putri Sumba Barat. Dimeriahkan oleh penari dari OKP Kecamatan Hipmalbar.
Pada acara pelantikan, dengan tema “Menumbuhkan dan meningkatkan Sikap Kepemimpinan Bagi Kader Sumba Barat” yang digelar selama 1 hari ini dibumbui dengan sejumalah materi penguatan kapasitas oraganisasi ini,
Dalam acara ini dihadiri Ketua Dewan Pembina Daud Amarato S.Pt.M.Si, yang juga merupakan mantan ketua IPMASRAT pertama Sumba Barat (1997) dan dihadiri Senior Melkianus Pote Hadi M.Pd, dan beberapa senior muda asal Sumba Barat, serta disaksikan oleh OKP-OKP seluruh Sumba baik tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
Dalam pantauan Media ini, acara ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dalam acara pelantikan lasimnya,
Dibacakan ikrar oleh Daud Amarato, dan di ikuti oleh pengurus.
Dalam sambutan Ketua Terpilih, Steven Boru, mengtakan dirinya akan mengembangkan IPMASRAT dengan perjuangan tanpa kenal lelah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia karena acara berjalan dengan baik.
Steven mendorong agar Ikrar yang dibacakan seniornya dan diikuti oleh pengurus baru dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pengabdian diri kepada organisasi dan kepada masyarakat nanti.
Sementara itu, Daud Amaroto, menceritakan selayang pandang berdirinya organisasi tersebut dan juga menyampaikan kisah-kisah menjadi ketua Pertama pada tahun 1997. Disampaikan pula, IPMASRAT kali ini cukup baik karena dapat merangkul semua OKP Kecamatan, IPMASRAT di harapkan berinovasi dan gebrakan baru supaya di rasakan oleh semua masyarakat.
“Berorganisasi itu dapat belajar dari pengalaman, pengalaman orang, dan belajar dengan cara jaman now, di harapkan aktif dalam organisasi ini dan sebagai organisasi yang Fakum 7 tahun, mesti harus lebih semangat. Selamat bagi pengurus IPMASRAT Kupang,” tutupnya. (Meki H)
NTT-News.com, Kefamenanu- Jalan Propinsi di desa oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah,Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT putus total terkikis longsor. Putusnya jalan tersebut membuat dua Desa di TTU terisolir. Hingga kini belum ada perhatian serius.
Kikisan longsor dari sungai Oekopa, menyebabkan jalan Propinsi yang menghubungkan kecamatan Biboki Tanpah menuju Desa Oekopa dan Desa Tualene, Kecamatan Biboki Utara,NTT putus total. Putusnya jalan tersebut akibat kikisan banjir dari kali Oekopa yang terjadi sejak tahun 2016 lalu.
Kikisan longsor terjadi setiap tahun, hingga kini seluruh badan jalan sepanjang 10 meter rubuh terbawa arus banjir. Bila lamban penanganan, pemukiman warga sekitar ikut terancam.
Menurut salah satu warga setempat Blasius Bone putusnya jalan tersebut membuat masyarakat yang hendak melintas pergi dan pulang sangat kesulitan, tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, warga terpaksa berjalan kaki.
“Ini dari tiga tahun yang lalu dan dari Pemerintah hanya datang foto saja tapi sampai sekarang tidak ada perhatian untuk jalan tersebut”, ujarnya.
Sejak longsor pertama pada tiga tahun lalu,masyarakat Desa sudah melaporkan kepada pemerintah daerah untuk dikordinasikan dengan pemerintah propinsi, namun entah mengapa belum pernah ada perhatian hingga saat ini jalan tersebut putus total.
Selain warga desa, keluhan juga muncul dari pengendara ojek yang sering melintasi jalan tersebut, salah satu pengendara ojek Boni Usboko menuturkan beberapa teman ojeknya pernah mengalami kecelakaan di jalan tersebut karena tidak ada jalan alternatif yang bisa di lalui.
“Dari tahun 2016 sudah terjadi kecelakaan sebanyak 4 kali, memang tidak ada yang meninggal tapi motornya rusak”. Tuturnya. (Fridus)
Ketua DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya, Yohanes Renier Kaka
NTT-News.com, Tambolaka – Ketua DPD Partai Perindo angkat bicara soal Pencurian suara yang diduga dilakukan Calon Legislatif (Caleg) nomor 1, Stefanus Sosa Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Partai Perindo Sumba Barat Daya (SBD). Dugaan pencurian dilakukan di dua desa di kecamatan Wewewa Selatan.
“Berdasarkan informasi yang kami dapat Iste Sosa (Stefanus Sosa) yang mengambil suara dari caleg nomor tiga (3) Anthoneta Magho Naga. Berdasarkan data C1 yang masuk ada 81 suara dari ibu Pendeta Antoneta yang kurang dan itu di Desa Wee Wulla 20 suara dan di Desa Denduka 61 suara, setelah di cek ada di Iste,” kata Yohanes Renier Kaka, Senin 3 Juni 2019 kepada media ini.
Menutur lelaki yang akrab disapa Reli ini, bahwa proses saat ini sementara berlangsung di Bawaslu dan Gakkumdu, sehingga dirinya untuk sementara tidak mau melangkahi kewenangan Gakkum, tetapi jika dipertegas oleh Gakkumdu maka Iste akan direkomendasikan untuk dipenjara dan dipecat dari partai.
“Kalau terbukti, saya pecat dari Partai karena telah melakukan kecurangan dan saya pastikan juga agar dipidana penjara,” tandasnya.
Baca Juga Caleg Perindo SBD Diduga Curi Suara untuk Menang
Dia juga menegaskan bahwa sesuai dengan data yang telah diperoleh berdasarkan C1 yang asli, Alexander Adi Bu sebagai Caleg nomor urut 4 yang dipilih sebagai pemenang oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di negara ini.
“Yang menang itu Alexander Adi Bu, bukan Iste Sosa yang menang. Dia ambil suara orang itu,” kata Reli, tegas.
Penulis: Rey M
Bupati Ende,(Alm) Marsel Y Petu, foto/Pos Kupang
NTT-News.com, Kupang – Bupati Ende, Marsel Y. W. Pettu (56) tutup usia atau meninggal dunia saat melaksanakan tugas kedinasan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT). Diduga, penyebab kematiannya karena serangan jantung. Bupati meninggal di Rumah Sakit Siloam, Minggu 26 Mei 2019 dini hari sekitar pukul 2.30 Wita.
“Pak Bupati meninggal saat sedang melaksanakan tugas kedinasanya di Kupang,” kata Kepala Bagian Humas kabupaten Ende Gebby Dala.
Gebby mengaku belum mengetahui secara persis penyebab kematian orang nomor satu di Kabupaten Ende itu.
Namun kuat dugaan Marsel Pettu meninggal karena serangan jantung saat berada di Kupang.
Bupati Ende, Marsel Y Pettu ini belum lama dilantik sebagai Bupati Ende priode 2019-2024 bersama Wakil Bupati Ende, Jafar H Achmad pada 7 April 2019 oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Marsel Y Pettu-Jafar H Achmad terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende untuk kedua kalinya dalam pilkada pada 2018, setelah sebelumnya kedua pasangan ini juga terpilih pada pilkada 2015 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende priode 2015-2019.
Menurut Gebby Dala, jenasah Bupati Ende, Marsel Y Pettu akan diterbangkan ke Ende menggunakan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah Provinsi NTT. (*/rm)
Penumpang NAM Air di Kantor NAM Tambolaka
NTT-News.com, Tambolaka – Penerbangan pesawat NAM Air tujuan Tambolaka-Kupang kembali batal lagi. Pembatalan penerbangan kali ini belum ketahui secara pasti, karena manajemen NAM Air Tambolaka tidak memberikan alasan yang cukup.
Tak terima perlakuan pihak NAM Air Tambolaka, penumpang ribut karena terkesan General Maneger penerbangan tersebut terkesan lepas tangan. Penumpang yang telah dua kali dibatalkan penerbangannya itu berharap agar dipindahkan penerbangannya ke Penerbangan pesawat Wings Air.
Mengingat ada penumpang transit yang mengalami kerugian materi dan pekerjaan yang tertunda bahkan dibatalkan.
Sebelumnya para penumpang dibatalkan penerbangannya dari Tambolaka – Kupang pada Kamis 23 Mei 2019 dan dijanjikan untuk terbang kembali Jumat 24 Mei 2019 tepatnya check in dibuka pada pukul 6.00 wita dan tutup pada pukul 6.50 WITA.
Hingga waktu penutupan chek in ditutup, General Manager, Ginda Lubis dari staf belum juga hadir, selain petugas check-in.
Penumpang terus mengamuk meminta untuk dipindahkan penerbangannya ke Wings Air tetapi manager baru saja muncul setelah Pesawat Wings Boarding.
Penulis: Rey M
NTT-News.com, Kefamenanu- Anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN dari Pos Wini dan Danramil 1618-03 Insana Utara kembali melakukan penggagalan praktik penyelundupan 445 liter minuman keras berjenis sopi yang Pelabuhan Wini, Desa Humusu, Kecamatan Insana Utara. Senin (29/4/2019).
“Benar anggota kami berhasil menggagalkan penyelundupan 445 liter minumpan sopi dari Ambon, dan sekarang barang tersebut masih di amankan di Koki Wini,” Kata Dankipur I, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN, Lettu Inf Teguh Prasetyo.
Sopi yang diselundupkan tersebut didatangkan dari Pulau Kisar (Ambon) melalui pelabuhan wini menggunakan kapal tol laut pengakut barang.
” Sopi yang diamankan tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi,” Jelasnya.
Teguh menambahkan, Barang bukti kini telah dikirim ke Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat.
“Barang bukti sudah dikirim ke Mako Satgas di Eban,” Jelasnya. (Fridus Ciompah).
Wakil Bupati Kupang, Yery Manafe bersama Kabag Humas Kabupaten Kupang
NTT-News.com, Oelamasi – Wakil Bupati (Wabup) Kupang, Jerry Manafe mengharuskan seluruh OPD Kabupaten Kupang untuk mempublikasikan setiap kegiatannya melalui media massa.
Permintaan Publikasi ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah kedepannya.
Demikian hal ini dikatakan langsung Wakil Bupati Kupang, Jery Manafe dalam rapat bersama sejumlah awak media termasuk Bagian Humas Daerah, di press room Kamis, 02 Mei, Siang.
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut dilakukan agar seluruh masyarakat langsung mengontrol, mengawasi, sekaligus dapat memberikan masukan baik demi perbaikan dan pembenahan Daerah.
“Saya akan panggil seluruh pimpinan OPD dan akan menyampaikan agar OPD harus memberikan informasi kegiatan masing-masing ke publik,” tegas Yery.
Yery menambahkan sesuai target 100 hari kerja juga dalam waktu dekat ini akan memanggil OPD yang meliki hubungan dengan Revolusi 5 P, yakni Dinas Pertanian, dinas Perkebunan, peternakan, perikanan, dan Pariwisata.
Penulis: George Fg
Soleman Lende Dappa saat menyerahkan Bundelan Berkas Pencalonan di PKB SBD (foto: dok)
NTT-News.com, Tambolaka – Partai Perindo sebagai partai pendatang baru cukup menunjukkan kinerja yang bagus untuk perolehan suara sementara Calon DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT 2 bahkan juga secara nasional.
Untuk perolehan suara sementara dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 2 berdasarkan data real count KPU dengan jumlah data yang masuk sebesar 56,1 persen, Selasa 2 Mei 2019 pagi, PKB berada pada urutan perolehan suara yang ke enam.
Sementara Perindo berada pada urutan kelima, mengalahkan Partai Gerindra dan PAN. Meskipun Hanura menang atas PKB di dapil NTT 2, kemungkinan besar akan sulit lolos melenggang ke Senayan karena sedikit peluang untuk lolos Parlementary Treesould (PT) atau ambang batas perolehan suara nasional.
Meskipun menurut Denny Adin bahwa Perindo berpeluang lolos ke Senayan ketika nanti suara masuk hingga 100 persen, namun kenyataannya belum mencapai angka 3 persen lebih yang diperoleh Perindo saat ini.
“Real count KPU saat ini baru mencapai 20 %, jika semua data terkumpul kemungkinan besar Partai Perindo lolos ke parlemen,” ujar politisi Partai Perindo Denny Adin seperti dilansir beritalima.com beberapa hari yang lalu.
Melihat perolehan suara dari Dapil NTT 2, PKB bisa berada pada angka aman untuk mengutus salah satu Anggota DPR RI disusul oleh Partai Gerindra. Kecuali, jika ada transfer suara dari partai yang tidak berpeluang lolos PT kepada Perindo. Tetapi peluang ini sulit dilakukan karena Penyelenggara dan Pengawas pemilu adalah orang-orang pilihan yang mempertahankan amanat Pemilu yang Jurdil.
Calon DPR RI dari PKB, Soleman Lende Dapat, yang dihubungi media ini mengatakan bahwa posisi PKB saat ini berada pada angka yang aman, semua data perolehan suara dari TPS telah dirinya Kantongi, hanya saja dia tidak ingin mendahului Keputusan KPU tentang posisi PKB dan dirinya.
“Kalau bilang transfer suara kayaknya sulit, penyelenggara dan pengawas Pemilu pasti bekerja dengan baik dan jujur. Semua caleg juga sudah pasti telah memegang data dari TPS, jadi kalau ada yang coba-coba curang pasti akan tau konsekuensi hukumnya,” ujar SLD singkat.
Penulis: Rey Milla
Boks Surat Suara di KPU Sumba Barat (Foto. Dok)
NTT-News.com, Kodi – Penyelenggaraan Pemilu Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Wilayah daerah Pemilihan 4 (Kodi, Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar) tidak semuanya sesuai aturan seperti yang digembor-gemborkan Panwaslu Kecamatan Kodi, pasalnya perintah PKPU nomor 3 tahun 2019 tidak dijalankan.
“PKPU nomor 3 tahun 2019 pasal 61 tentang aturan yang mewajibkan pengumuman perolehan suara berdasarkan hasil hitung lembaran C.1 KWK yang ditempelkan di setiap kantor desa dan ruang publik, tapi ini tidak dilakukan. Ini melanggar atura. Mestinya ditempel dulu C.1 baru dilakukan pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan,” demikian pernyataan itu disampaikan oleh salah satu Caleg DPRD Petrus Mone, Senin 22 April 2019 pada media ini.
Menurut dia C.1 wajib ditempelkan di masing-masing desa atau kelurahan dalam waktu 7×24 jam. Karena C.1 wajib diketahui oleh publik, dan jika penyelenggara pemilu tidak menempelkan maka patut dipertanyakan juga pengawasan dari panwaslu yang terkesan keras hanya untuk parpol dan caleg.
Dia meminta agar Bawaslu SBD segera memerintahkan KPU hingga pada jajaran penyelenggara tingkat bawah untuk segera menempelkan hasil C.1 di setiap desa. Jika tidak, maka masyarakat memiliki hak untuk menuntut sebagaimana masyarakat buta huruf dikekang hak menggunakan pilihnya di TPS.
“Masyarakat yang buta huruf tidak boleh didampingi untuk memilih bahkan tidak boleh menyebut nama caleg dengan alasan aturan, maka sekarang juga harus dilakukan sebelum pleno ditingkat kecamatan berlangsung jauh atas dasar aturan dan amanat PKPU nomor 3 pasal 61,” tegasnya.
Berbeda dengan Caleg Nasdem, Hermanus Ndara Jakadana. Dia meminta agar pleno ditingkat kecamatan Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar di pending sementara karena terdapat dugaan kecurangan pemilu.
Menurutnya, pada lembaran C1 KWK yang diterima oleh saksi penuh dengan tinta putih penghapus (Tipe-X). Oleh karena itu pengawas Pemilu dan penyelenggara harus turun tangan untuk menghentikan sementara proses pleno atau melanjutkan proses pleno dengan hitungan suara membuka kotak suara dan menghitung ulang.
“Saya sebut dua kecamatan ini karena berdasarkan hasil yang kami terima sangat tidak masuk diakal, Bawaslu dan KPU harus segera usut ini agar tidak terjadi konflik horizontal antar caleg dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat pendukung,” tutur Herman yang juga merupakan ketua Forum Peduli Demokrasi untuk Pemilu di dapil 4 dengan beranggotakan hampir seluruh Caleg dari Kecamatan Kodi.
Penulis: Rey Milla
