Pasangan Bupati Terpilih usai Pleno, foto bersama dengan masyarakat di KPU SBD
NTT-News.com, Kadula – Proses Pembuktian tuduhan Paket MDT-GTD (Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo) dalam Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) yang berlangsung pada 27 Juni 2018 lalu telah berakhir dengan ditolaknnya Gugatan MDT-GTD kepada KPU oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Tuduhan yang dialamatkan pada Paket KONTAK melakukan kecurangan dianggap tidak memiliki legal standing oleh majelis hakim MK Anwar Usman dan telah melewati ambang batas persentase perolehan suara sesuai pasal 158 UU Pilkada tahun 2015.
Pada sidang putusan, Jumat 10 Agustus 2018, Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan pemohon (MDT-GTD). Dengan demikian pada Senin, 13 Agustus 2018 pagi tadi, maka KPU menetapkan pasangan Kornelius Kodi Mete-Marthen Christian Taka (KONTAK) sebagai pemenang pemilih dan siap dilantik sesuai jadwal pelantikn dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bupati terpilih, Kornelius Kodi Mete mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh MK dan ditetapkan oleh KPU adalah keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Oleh karena itu dirinya berharap agar putusan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Sumba barat daya (SBD) sehingga masyarakat kembali beraktivitas dengan aman dan damai sesuai profesinya masing-masing.
“Kalau dalam proses politik kemarin kita berbeda-beda maka saat ini mari kita bersama membangun SBD menjadi lebih maju ke depan. Perbedaan kemarin tidak boleh lagi menjadi halangan dalam komunikasi dan persaudaraan yang sudah terjalin jauh sebelum pilkada ini. Mari sama-sama kita bangun SBD dengan semangat Tiga Batu Tungku melalui Program 7 Jembatan Emas,” ajak Kodi Mete.
Dengan bersama, katanya, dapat mewujudkan Desa Berair, desa bercahaya, desa pariwisata, desa pintar, desa berkecukupan pangan, desa sehat dan desa aman dan tentram. “Putusan MK sudah ada. Kita harus putuskan juga untuk membangun daerah kita. Kita harus bergandengan tangan sehingga kepercayaan rakyat dan cita-cita bersama ini juga bisa tercapai,” tandasnya.
Sementara wakil Bupati terpilih, Marthen Christian Taka pada kesempatan itu mengucap syukur dan terima kasih atasan pilihan rakyat yang telah memilih mereka dan hari ini resmi ditetapkan setelah melewati proses yang begitu alot dan memacu adrenalin.
“Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ujian dan perjalanan panjang untuk mempertahankan kemenangan rakyat telah kita lewati di MK dan hari ini ditetapkan oleh KPU bahwa kami adalah Bupati dan Wakil Bupati Pilihan Rakyat. Ini karena karya Tuhan yang menghendaki pilihan rakyat,” tuturnya. (rey)
Kuasa Hukum keluarga Baltasar Amtaran, Herry Battileo, SH. MH
NTT-News.com, Kupang – Baltasar Junus (BJ) Amtaran Klaim memiliki tanah kurang lebih seluas 60 hektare (ha) dan tak pernah menjual kepada siapapun selama ini, namun tanah miliknya itu telah di huni oleh banyak orang dgn bangunan-bangunan megah.
Adapun tanah yang di klaim Baltasar, yaitu di wilayah Kayu Putih dan sebagian Oebufu serta Maulafa dan Tofa. Batasan-batasannya adalah, Bagian Utara berbatasan dengan Kali Kokoreo Kayu Putih, Bagian Barat berbatasan dengan Korem 161/WS Kupang sampai Gereja Katolik Tofa. Sementara Bagian Selatan berbatasan dengan kantor camat Maulafa. Bagian Timur berbatasan dengan Kampung Amanuban dan Soeverdi. Sehingga keseluruhan, luas obyek yang diperkarakan saat di pengadilan negeri Kupang 60 hektare.
Kuasa Hukum Baltasar, Herry Battileo kepada media ini mengisahkan bahwa pada tahun 1962, BJ Amtaran melaporkan kepada pemerintah bahwa dia dan keluarganya menguasai lahan seluas 60 ha. Maka keluarlah Landerform yang tercatat keluarga Amtaran memiliki kurang lebih 60 ha dengan catatan ada kelebihan maksimum.
“Tanah ini dikuasai secara turun-temurun dan dikerjakan secara turun-temurun oleh keluarga Amtaran. Setelah itu, pada tahun 1965, saudara dari BJ Amtaran menggugat BJ Amtaran ke Pengadilan Negeri dan berperkara dengan nomor pekara 152/Pdt/kp/1965,” jelas Herry di Pengadilan Negeri Kupang, Selasa 7 Agustus 2018.
Dalam perkara tersebut, lanjut Herry, penggugat kalah. Maka Keluarlah putusan inkrah pada tahun 1966. Pada saat itu penggugat tidak melakukan banding terhadap putusan pengadilan negeri. Sehingga Putusan tahun 1966 memiliki kekuatan hukum tetap dan daya hukum paksa dimana dalam putusan tersebut ada lampiran sketsa tanah.
Dalam berjalan waktu, karena ada orang ada yang meminta numpang garap lahan kepada BJ Amtaran sesuai dengan dokumen yang ada, dan setalah bekerja sebagai penggarap beberapa tahun kemudian mereka menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan BJ Amtaran. Sehingga secara otomatis BJ Amtaran tidak memiliki hubungan hukum secara langsung kepada para pihak yang telah membeli dari orang lain dan mendiami lahan 60 ha itu.
Sebagai Kuasa Hukum, Herry Battileo menuturkan bahwa langkah hukum yang diambil adalah menggugat untuk pengosongan lahan yang ditempati para pihak saat ini. Karena BJ Amtaran dan ahli waris tidak pernah melakukan jual beli kepada pihak lain. Sehingga preseden hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 4 Persil.
“Saat ini, sebagai penasehat hukum baru mengajukan 16 gugatan per Persil yang dalam perjalanan sidang saat ini termasuk lahan Hotel Papa Jhons dan pihak-pihak yang menempati lahan tersebut,” lahan tersebut tandasnya. (Rey)
Walikota Kupang dan Forkompimda saat menekan tombol sirrene Peresmian Gedung Baru RSUD Kota Kupang
NTT-News.com, Kupang – Wali Kota Kupang Jefirston Riwu Kore (Jeriko) meresmikan Gedung Baru Rumah Sakit Umum RSUD Daerah Kota Kupang, S.K Lerik pada Rabu 1 Agustus 2018 bertepatan dengan HUT S.K Lerik, mantan Walikota Kupang. Pada kesempatan pengresmian itu, Jefri Riwu Kore menekankan pemberian pelayanan yang prima bagi pasien dan managemen rumah sakit membayar upah tenaga medis baik itu tenaga honorer maupun tenaga suka rela.
“Kita fokus terdahulu kepada Rumah sakit untuk memberikan pelayanan dengan kasih, dan dengan sabar kepada masyarakat. Utamakan kasih biar pasien merasa nyaman. Terus bayar juga gaji tenaga medis dan tenaga suka rela yang kerja di rumah sakit ini, supaya pasien jangan jadi korban omelan dari tenaga medis,” ungkap Jeriko saat menghadiri HUT RSUD S. K Lerik ke 8 dan pengresmian gedung pelayanan baru RSUD S. K Lerik.
Bagi Jefri, hari ini merupakan sejarah penting dalam meresmikan suatu gedung untuk pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan rasa hormat kami pemerintah kota mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada RSUD S. K Lerik yang sudah berjuang dengan kerja keras kepada masyarakat Kota Kupang dalam pembangunan maupun pelayanan dengan titik fokus mengutamakan kenyamanan masyarakat,” kata mantan DPR RI dua periode ini.
Lebih lanjut, kata Jeriko, untuk mendukung pelayanan terbaik di RSUD S. K Lerik, perlu pembenahan SDM dan utamakan kesejahteraan karyawan.
“Intinya kerja jujur kerja benar. Pembenahan SDM, perlu direkrut dokter-dokter ahli, tujuannya supaya sumber daya manusia bagus dalam melayani, dan benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh agar RSUD S. K Lerik ini bisa bersaing dengan rumah sakit yang lain di Kota Kupang. Bayar honor tepat waktu jangan suka terlambat,” tegas orang nomor satu Kota Kupang ini.
Sementara, direktur RSUD S. K Lerik, Marsiana Halek mengucapakan terima kasih kepada pemerintah kota Kupang yang telah mendukung dalam pembangunan gedung rumah sakit S. K Lerik maupun kegiatan selama ini menyongsong HUT RSUD S. K Lerik ke 8 tepat hari ini.
“Sebagai suatu kebahagian bagi kami di hari bahagia ini. Rasa bahagia ini atas dasar dukungan seluruh komponen Pemkot Kupang yang telah berkomitmen mendukung kami dalam berbagai bantuan kepada RSUD S. K Lerik baik langsung maupun tidak langsung,” katanya.
Lanjut Marsiana, Banyak hal positif yang sudah dilakukan dalam pembangunan secara fisik maupun pelayanan media kepada masyarakat Kota Kupang.
“Kami merasa belum sempurna dalam melayani pasien, baik pelayanan askes maupun fasilitas untuk mendukung dalam pelayanan pasien. Kami sadar perjalanan RSUD S. K Lerik selama delapan tahun ini masih banyak kekurangan,” aku Marsiana. (rey)
Elias Djo saat menyerahkan berkas-berkas Bacaleg dari Partai Golkar Nagekeo
NTT-News.com, Mbay – Menjelang perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 mendatang, Ketua DPC partai GOLKAR sekaligus Bupati Nagekeo, Drs.Elias Djo menyerahkan Dokumen dan berkas Bakal Calon Legislatif (Caleg) kepada pimpinan KPU Nagekeo di kantor KPUD Nagekeo, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo Selasa 17 Juli 2018.
Elias Djo, setelah menyerahkan dokumen dan berkas caleg menyampaikan bahwa sejauh ini dari Partai Golkar sudah memenuhi setiap Dokumen, dan sudah melengkapi setiap dokumen yang di anggap belum valid.
“Sejauh ini ada beberapa dokumen yang belum kita lengkapi,dan kami pastikan akan melengkapi besok, dan kami pastikan juga untuk kembali meraih kursi terbanyak,” katanya.
Pada kesempatan itu dia menyampaikan bahwa target untuk dapil satu sebanyak 3 orang berkaitan dengan kelengkapan dokumen sudah aman semua, dan untuk dapil dua sebanyak 10 orang dan tinggal hanya satu orang yang belum melengkapi berkas tersebut, kemudian untuk dapil tiga tinggal 2 orang dan beberapa berkas mereka tertinggal di kantor dan dipastikan pada hari Rabu 18 Juli akan melengkapi berkas maupun dokumen kepada pihak penyelenggara KPU kabupaten Nagekeo.
Pada kesempatan itu juga Elias Djo menghimbau kepada pihak KPU yang juga sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih komit dan melihat pada jadwal yang sudah ditentukan.
Dia mengharapkan kader partai ke depan pada 2019 mendatang lebih giat bekerja keras agar hasil pemilihan legislatif yang lalu partai Golkar meraih 3 kursi, ditambah lagi menjadi lebih dari 3 kurai.
“Saya sebagai Ketua secara pribadi setiap dapil minimal harus dua-dua Seat, dengan harapan besar untuk 2023 partai golkar siap terus melawan dan berjuang untuk mencapai posisi teratas,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan media yang hadir pada penyerahan dokumen caleg Golkar antara lain sebanyak 14 orang yang mendampingi Elias Djo sebagai ketua Partai, diantaranya pengurus partai, pimpinan partai dan para caleg. (Vhian)
Ketua PSI SBD, Aderita Andinono, Sekretaris Alex Lero bersama Pengurus DPC PSI SBD setelah mendaftar di KPU
NTT-News.com, Kadul – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendaftarkan dan menyerahkan berkas-berkas Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Daya (SBD) pada 17 Juli 2018 malam. Pendaftaran dan penyerahan dokumen bacaleg diserahkan langsung oleh Sekretaris DPD PSI SBD Alex Lero bersama ketua DPD PSI, Pdt. Aderita Andinono dan beberapa pengurus lainnya.
Ketua PSI SBD setelah menyerahkan dokumen Bakal Caleg kepada media ini mengatakan bahwa polemik PSI tidak ada calegnya dan tidak bisa ikut dalam Pesta Pemilihan Legislatif nanti, sudah terbantahkan.
“Jangan percaya kabar burung bahwa PSI sudah bubar. Itu tidak benar dan hanya disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kami optimis bahwa PSI akan bersinar juga di SBD. Kita memang Partai baru, tetapi kami punya banyak kader militan,” tutur Andinono.
Dia berharap agar semua kadernya lebih giat lagi bekerja dan meyakinkan akar masyarakat akar rumput bahwa PSI ini hadir untuk memberikan harapan baru bagi masyarakat, berjuang bersama melawan Korupsi dan Intoleransi. “Itulah sebabnya partai ini tanpa mahar,” tegasnya lagi.
Dia juga optimis bahwa PSI pasti akan bisa bergaining di Lembaga DPRD SBD, sebab kadernya adalah orang muda yang berwawasan luas dan merakyat. “PSI pasti akan dapat kursi di DPRD SBD, kader-kadernya 100 persen tidak ada yang pernah tersangkut masalah korupsi dan mereka adalah anak-anak SBD yang berwawasan luas serta idealis,” tandasnya. (rm)
NTT-News.com, Kupang – Ketua DPD Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Rato Gregorius Optimis mendaftarkan para bakal calon DPRD Provinsi NTT di KPU setempat sebelum waktu penutupan pendaftaran pada pukul 00.00 wita, Selasa 17 Juli 2018.
Pernyataan itu disampaikan Rato kepada awak media disela-sela kesibukannya mempersiapkan segala dokumen dan administrasi para caleg yang perlu dimasukkan di KPU tersebut.
“Dari sisi kelengkapan Berkas sendiri kami siap. Semua DPC juga sudah memasukkan berkas-berkas caleg sesuai dengan perintah PKPU yang baru bahwa tahapan pendaftaran batas malam ini, namun masih memberikan ruang untuk perbaikan beberapa waktu kedepan,” tandasnya.
Terkait keterwakilan perempuan sesuai perintah PKPU, Rato menyatakan bahwa saat ini caleg Perempuan yang mendaftar sudah lebih dari 30 persen. “Dari 21 Kabupaten/Kota, hanya Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Barat yang masuk karena memang sejak Verifikasi partai, daerah ini tidak masuk,” ujarnya
Meski Sabu Raijua dan Sumba dalam daftar caleg, namun Rato tetap optimis bahwa Partai Garuda akan mudah diterima masyarakat dan memperoleh keuntungan besar mengumpulkan suara di masing-masing dapil untuk mendapatkan 1 Kursi Per Dapil sehingga ingin mendapatkan jatah satu fraksi. (rey)
Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore saat Menggelar Konferensi Pers di ruang kerjanya
NTT-News.com, Kupang – Hingga Pertengahan Juli 2018 ini, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore belum juga melakukan Mutasi karena terkendala anggaran assesor. Meskipun demikian, dia mewajibkan agar semua calon Kepala Dinas atau pimpinan lembaga di pemerintah Kota Kupang memiliki Program Inovatif.
Menurutnya, mutasi akan tetap dilakukan dan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi syarat menjadi Kepala Dinas agar mempersiapkan program-program inovasi yang mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Kota Kupang
“Sampai saat ini belum ada mutasi, selain kendala anggaran assesor, kami juga wajibkan tiap calon kadis harus memiliki program inovatif, dan untuk sementara kita foku pada mutasi pimpinan dulu, setelah itu pada jabatan-jabatan menengah ke bawah,” kata Jefri, Senin, 16 Juli 2018.
Menurut dia, seorang calon yang akan mengisi posisi wajib memiliki program inovatif yang mampu memberikan kontribusi bagi perubahan dan pembangunan pemerintah Kota Kupang.
“Kami berharap ada inovasi dan ide-ide baru yang dapat membawa perubahan dan suasana baru yang menjadikan kota ini lebih baik dari sebelumnya,” tambah Jefri.
Setiap calon kadis wajib memiliki strategi inovasi agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah serta dapat berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan dan peningkatan daya saing daerah.
Dia juga menegaskan bahwa untuk mutasi yang belum membutuhkan biaya banyak akan segera dilakukan seperti mutasi pada sekolah-sekolah. “Untuk sementara mungkin kita akan mutasi di sekolah-sekolah dulu, karena itu masih bisa ditalangi,” tandasnya. (rey)
7 Orang yang diduga hendak menyerang dan mencuri Kotak Suara di Kantor KPU SBD
NTT-News.com, Kupang – Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia Gabriel Goa, mengapresiasi kesigapan Polisi dari satuan Buser dan Brimob Polres Sumba Barat mengantisipasi terjadinya gejolak dan tindakan kriminal di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) pada Jumat 13 Juli 2018 malam.
“Pertama-tama saya menyampaikan Proficiat atas kesigapan Polres Sumba Barat menangkap dan memproses hukum Pelaku yang mau melakuan Pencurian dan Pembakaran terhadap Kantor KPU Sumba Barat Daya,” ungkapnya melalui siaran Pers yang diterima media ini, Sabtu 14 Juli 2018.
Ditegaskan agar Polres Sumba Barat tidak hanya menindak tegas Pelaku-pelaku yang sudah tertangkap tetapi juga mengusut tuntas Aktor Intelektualis yang membackup Para Pelaku yang ingin menghancurkan kedamian di tanah Sumba.
Dia berharap agar masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis yang mengganggu keamanan dan ketertibn masyarakat lain hanya karena kalah dalam Pilkada. “Pilkada pasti ada yang kalah dan ada yang menang jadi harus siap menerima konsekuensi dan tidak boleh anarkis,” pungkasnya.
Dikatakan bahwa kekalahan dalam pertandingan atau pilkada mesti diakui dan harus bersikap ksatria menerima kekalahan tersebut, dan jika ada pelanggaran maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum melalui MK.
Dia juga menyatakan dukungannya kepada KPU dan Panwaslu untuk sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara dan Pengawas Pilkada yang Independen dan harus berani melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum jika ada yang melakukan teror atau intimidasi serta lapor ke KPK RI jika ada yang mau menyuap dan/atau memberikan Gratifikasi. (rm)
Ketua dan angota PPK Kodi Utara
NTT-News.com, Kodi Utara – Penyelenggara Pilkada tingkat Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) membantah pernyataan-pernyataan sesat yang disampaikan Saksi Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati MDT-GDT, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan tim lainnya bahwa di daerah itu terjadi kecurangan dan penggelembungan suara.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kodi Utara, Philipus Piro Mete geram terkait pernyataan beberapa oknum melalui media sosial maupun media online yang mengatakan bahwa Pleno di tingkat Kecamatan Kodi Utara itu terkesan ada manipulasi data dan angka perolehan suara.
“Di Kodi Utara memang ada kesalahan teknis dalam penulisan seperti penempatan angka yang terjadi di TPS VI Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara yang pertama KPPS salah menempatkan angka DPT di pengguna hak pilih dan pengguna hak pilihnya di pasang di DPT. Sehingga, kalau dilihat dari pengguna hak pilih lebih besar dari DPT dan terkesan bahwa ada penggelembungan suara disana, tetapi pada dasarnya hanya kesalahan penempempatan angka saja oleh KPPS bersama timnya,” Jelas Philipus saat di temui di ruang kerja PPK Kodi Utara, Minggu (08/07/18)
Menurutnya, hal ini hanya dibesar-besarkan di media sosial maupun media online tentang kotak suara yang tidak bersegel, sesungguhnya kotak suaranya bersegel hanya anplop yang ada di dalam kotak bersegel itu yang lupa di segel oleh ketua KPPS bersama anggota sehingga terkesan media sosial atau berita.
“Media online yang menulis hal ini hanya membohongi publik dan tanpa mendalami kebenaran, bahkan wartawan yang bersangkutan hanya mendengarkan pembenaran yang disampaikan Ratu Wulla dan timnya,” tegasnya.
Terkait penggergajian gembok peti suara itu, terjadi karena segel pada gembok turut masuk dalam lubang gembok sehingga kuncinya tidak masuk atau tidak pas akibat kertas segel yang ikut masuk, sehingga peti suara tidak bisa terbuka.
“Pada saat kami gergaji, kami PPK tidak mengambil hak sendiri tetapi kami meminta persetujuan dari ketiga saksi calon bupati dan calon wakil bupati, Panwascam dan seluruh peserta yang hadir pada rapat pleno dan semuanya menyetujui untuk di gergaji dan PPK memerintahkan KPPS bersangkutan untuk gergaji gembok pada peti suara yang tidak bisa terbuka tersebut dan, pernyataan saksi paket nomor 1 itu tidak benar. Itu pembohongan,” tegasnya lagi.
Di tempat yang Maria A. E. Kaka selaku anggota PPK Kodi Utara membenarkan jika ada C1 PLano yang ada diluar peti namun ketika hasilnya disesuaikan dengan angka yang di pegang oleh ketiga Saksi bersama Panwascam dan PPK itu tetap sama.
“Kami membuka C1 yang ada di tangan KPPS ternyata sesuai dengan yang ada di ketiga saksi tersebut bersama panwascam. Jadi apa yang disampaikan saksi terlalu berlebih-lebihan kalau menyebut ada kecurang yang terstruktur dan masif,” paparnya. (JEP)
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dr Kornelius Kodi Mete – Marthen Christian Taka
NTT-News.com, Kadul – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 Kornelius Kodi Mete-Marthen Christian Taka, unggul dan menjadi pemenang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur ( NTT).
Kornelius Kodi Mete-Marthen Christian Taka menggungguli pasangan calon petahana nomor urut 1, Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo dan pasangan calon nomor urut 2 Dominggu Dama-Kornelis Tanggu Bore.
Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya yang digelar Jumat (6/7/2018) kemarin, Kornelius Kodi Mete-Marthen Christian Taka unggul dengan raihan 67.764 suara.
Sedangkan pasangan petahana Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, memperoleh 63.886 suara dan Dominggus Dama-Kornelis Tanggu Bore memeroleh 11.660 suara.
Ketua KPU Sumba Barat Daya Mikael Bulu mengatakan, Kornelius Kodi Mete-Marthen Christian Taka yang diusung oleh Partai Demokrat, Hanura, PAN, dan PDI-P itu, menang di enam kecamatan dari total 11 kecamatan di wilayah itu.
Kornelius Kodi Mete-Marthen Christian Taka lanjutnya, unggul di Kecamatan Kodi (13.266 suara), Kodi Balaghar (5.950 suara). Kemudian Kodi Bangedo (8.571 suara), Kodi Utara (22.610 suara), Kota Tambolaka (15.279 suara) dan Loura (7.923 suara).
Sedangkan pasangan calon petahana Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, yang diusung Partai Nasdem, Golkar, dan PKS, unggul di lima kecamatan. Yakni Wewewa Barat (14.097 suara), Wewewa Selatan (7.820 suara), Wewewa Tengah (9.635 suara), Wewewa Timur (9.470 suara) dan Wewewa Utara (3.266 suara).
“Hasil ini sudah kita kantongi dan ketahui bersama-sama dan sudah ditetapkan KPU. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pleno hari ini, kami dari KPU mengucapkan terima kasih,” ucapnya Mikael Bulu. Atas kerja sama dan dukungannya semua pihak lanjut Mikael, pleno ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. (*kps/GB)
(kompas)
