Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Sumba Barat Dedy Suyatno
NTT-News.com, Waikabubak – Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya membuat masih banyak ditemukan sampah-sampah yang berserakan di berbagai lokasi. Demikian hal itu disampaikan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Sumba Barat, Dedy Suyatno saat ditemui media ini pada Selasa 16 Oktober 2018 di ruang kerjanya.
Menurutnya, kategori masyarakat Sumba Barat dalam hal kesadaran membuang sampah ada tiga yakni sadar, setengah sadar dan tidak sadar sehingga kebersihan lingkungan tergantung sikap masyarakat. Ia berujar, bahwa masyarakat yang sadar adalah mereka yang membuang sampah di TPS dengan memasukan sampah pada tempatnya.
“Masyarakat yang tidak sadar lebih parah lagi karena mereka membuang sampah seenaknya di lokasi yang bukan TPS resmi sehingga banyak ditemukan sampah berserakan pada beberapa lokasi,” tandasya.
Dedy mengatakan, dampak masih kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah di TPS resmi, contohnya di Pasar Lama Kota Waikabubak membuat lingkungan menjadi tidak bersih dan dipenuhi sampah.
Dikatakan, pihaknya mengimbau masyarakat lebih sadar membuang sampah, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit dan berbagai dampak negatif lainnya.
“Kami imbau masyarakat sadar dalam membuang sampah karena dampaknya besar bagi kesehatan diri dan keluarga disamping mewujudkan kebersihan lingkungan sekitar,” katanya. (Yunia)
Hits: 208
Pamflet yang beredar tentang Kegiatan Deklarasi Arah Baru Indonesia yang akan dihadiri oleh Fahri Hamzah
NTT-News.com, Kupang – Salah satu ormas Brigade Meo di Kupang secara tegas menyatakan menolak kedatangan Fahri Hamzah ke Kupang untuk mengikuti kegiatan Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rencana akan dilangsungkan pada Kamis 18 Oktober 2018.
“Menyikapi informasi terkait rencana kedatangan Fahri Hamsah ke Kota Kupang, maka dengan ini kami dengan Tegas menyatakan menolak kehadiran Fahri Hamsah,” kata Koordinator aksi penolakan Fahri Hamzah, Yandri Nawa.
Fahri Hamzah dinilai sebagai ‘si mulut’ busuk yang selalu menebar kebusukan dan dalam banyak pernyataannya yang berpotensi menghancurkan kedamaian dan keutuhan bangsa. “Sebagai anggota DPR RI, Fahri bukannya menyampaikan pesan yang mempersatukan bangsa, bukannya menunjukan teladan dalam hal saling menghargai antara lembaga dan sesama anak bangsa, tapi seringkali mengeluarkan pernyataan profokatif,” kata Yandri Senin 15 Oktober 2018.
Rangkaian rencana aksi yang akan dilakukan Brigade Meo, diantaranya mengirim surat pernyataan penolakan Fahri di Kupang kepada Kapolda, tembusan ke Forkopimda. Menduduki, menolak dan memulangkan Fahri dari Bandara El Tari Kupang. Menyisir semua hotel yang berada di Kota Kupang untuk memastikan Fahri tidak lolos atau diloloskan secara diam-diam.
Menyikapi maraknya aksi penolakan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang akan menghadiri orasi kebangsaan dan deklarasi gerakan arah baru Indonesia (Garbi), maka panitia Garbi melakukan evaluasi untuk melanjutkan atau tidak kegiatan tersebut.
“Kami masih lakukan evaluasi. Belum tahu, apakah akan tetap dilanjutkan atau tidak,” kata salah satu panitia Garbi NTT, Kapten kepada media ini seperti dirilis NTTTerkini.com.
Dia mengaku pihaknya masih melakukan evaluasi terkait kegiatan itu, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Karena maraknya aksi penolakan dari warga Kota Kupang. “Seperti yang diketahui, ada penolakan dari masyarakat. Jadi kami belum putuskan,” katanya.
Rencananya Garbi NTT akan menggelar orasi kebangsaan dan deklarasi gerakan arah baru Indonesia (Garbi) dengan menghadirkan Fahri Hamzah sebagai speaker nasional. Acara itu dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 18 Oktober 2018 di Hotel Sotis Kupang.
Dia mengaku tidak bisa memastikan, apakah Fahri Hamzah akan hadir dalam kegiatan itu. “Belum ada kepastian dari Fahri Hamzah akan hadir di acara itu,” tandasnya. (*/rey)
Hits: 285
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (foto.sriwijaya pos)
NTT-News.com, Kupang – Sebuah pamflet yang berisi ajakan menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) beredar di group-group WhatsApp dan facebook di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pamflet bertulis orasi kebangsaan yang akan dihadiri wakil ketua DPR RI, Fahri Hamza pada 18 Oktober 2018 bertempat di Sotis hotel di Kota Kupang, NTT itu ternyata mengusik sekelompok aktivis yang menamai diri Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA).
Para kativis ini menolak kedatangan Fahri Hamzah karena Fahri dianggap sebagai pendukung Intoleransi dan kelompok Radikal. Fahri disebut mendukung gerakan-gerakan intoleran dan mendukung ormas dari kelompok-kelompok radikal.
Fahri Hamzah, dalam pengamatan mereka, selama ini memiliki rekam jejak penuh kontroversi, dan kerap membuat gaduh seisi republik dengan komentar-komentar sinis, pedas dan mengandung hiperbola yang membuat masyarakat NTT yang cinta damai bingung sekaligus marah.
Menurut mereka, selama ini terbukti Fahri tak pernah satu pun pembelaan yang keluar dari mulutnya untuk masyarakat kecil yang terzolimi akibat ulah ormas-ormas maupun kelompok-kelompok radikal. Padahal jabatan wakil rakyat yang melekat seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi itu tidak dilakukan.
“Selama menjabat DPR RI, kami menemukan jejak Fahri yang cenderung mengeluarkan statemen-statemen berbau provokatif yang mengandung unsur pemecah belah anak bangsa. Sikap Fahri yang demikian justru kerap menuai pro kontra di tengah masyarakat. Terlebih, belum lama ini Fahri juga pernah ditolak oleh masyarakat Manado dalam sebuah agenda di Sulawesi Utara (13 Mei 2017). Tak cuma itu, Fahri juga ditolak untuk memberi ceramah di Universitas Gajah Mada (UGM) pada 22 Mei 2018,” tulis Koordinator Bentara, Marlin Bato, Minggu 14 Oktober 2018.
Melihat fakta-fakta ini Bentara menyimpulkan, bahwa sosok Fahri Hamzah belum layak untuk mengisi Orasi Kebangsaan di bumi NTT sebab masyarakat NTT cinta damai dan saling toleran. oleh sebab itu pihaknya menyatakan menolak kehadiran Fahri Hamzah di bumi Nusa Tenggara Timur.
Mereka juga meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan kegiatan deklarasi Garbi NTT karena berpotensi mengadudomba masyaraat NTT dan dapat memicuh konflik horizontal. Tak hanya kepolisian, mereka bahkan mendesak pemerintah Provinsi NTT, Bupati, Walikota dan segenap stakeholder untuk mencegah kegiatan ini. (rey)
Hits: 330
Hasil Seleksi Administrasi PLD tahun 2018
NTT-News.com, Kupang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan nama-nama Peserta Tes Pendamping Desa yang lolos seleksi administrasi Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
Dijadwalkan bahwa peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes tertulis pada tanggal 15 Oktober 2018 dan dilanjutkan dengan Tes Wawancara dan Komputer pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober 2018 bagi peserta yang lolos tes tertulis.
Anda peseta Tes Pendamping Desa 2018? Klik dua Link di bawah ini untuk memastikan anda lolos atau tidak sesuai hasil rilis Dinas PMD yang terbitkan Pos Kupang.
Nama-nama Peserta Lolos Seleksi Administrasi, (Klik disini) Part I dan Part II (Klik disini). (rey)
Hits: 569
Pemerintah Kota Kupang saat menggelar Sosialisasi Penutupan Tempat Prostitusi Karang Dempel
NTT-News.com, Kupang – Pemerintah Kota Kupang melakukan sosialisasi rencana melakukan Penutupan Lokalisasi Pekerja Komersial (PSK) Karang Dempel (KD) di Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Rencana ini rupanya bukan hanya Gertak sambal, dimana sebelumnya sudah didengungkan melalui media.
Keseriusan Pemerintah Kota Kupang ini di tandai dengan dimulainya sosialisasi terkait rencana penutupan lokalisasi di daerah itu. Namun, bagaimana nasib 700 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di lokasi itu.
Menurut Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, pemeintah akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal masing-masing PSK untuk dikembalikan dan semuanya difasilitasi untuk direhabilitasi dan dibantu dengan usaha-usaha lain untuk menghidupidiri dan keluar mereka.
“Ada sekitar 700 PSK yang ada di Kota Kupang di semua lokalisasi. Kebanyakan saudara-saudari kita dari Jawa, nanti kita akan fasilitasi rehabilitasi dan melatih untuk usaha-usaha produktif,” kata Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore saat melakukan sosialisasi terkait rencana penutupan lokalisasi di Kota Kupang, Kamis, 11 Oktober 2018.
Data Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Yayasan Tanpa Batas (YTB) tercatat jumlah keseluruhan PSK di Kota Kupang mencapai 700 orang yang tersebar di beberapa lokasi prostitusi, diantaranya Karang Dempel (KD) sebanyak 145 orang, dan ratusan PSK yang ada di tempat-tempat berkedok hotel, penginapan, bar, tempat Pijat Tradisional (Pitrad) dan salon layanan spa.
“Semua tempat prostitusi yang ada, maupun yang diduga sebagai lokasi praktek prostitusi terselubung, semuanya akan ditutup, tidak terkecuali,” tegas Jefri.
PSK yang merupakan pendatang dari beberapa daerah di luar NTT, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing pasca penutupan lokalisasi. (rey)
Hits: 215
Presiden IFAD dan para pejabat teras Kota Kupang
NTT-News.com, Kupang – Organisasi yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Fund for Agriculture Development (IFAD), ingin melanjutkan bantuan pembiayaan proyek pembangunan masyarakat guna peningkatan ekonomi di kawasan pesisir Kota Kupang.
Pernyataan ini disampaikan langsung Presiden IFAD, Gilbert Haungbo ketika melakukan kunjungan di Kota Kupang dalam rangka memantau langsung program bantuan yang selama ini diberikan oleh IFAD bagi masyarakat di pesisir.
“Terkait keberlanjutan program, kami ingin dapat terus berlanjut. Program kami bertujuan menjadikan warga pesisir sebagai pusat pemberdayaan agar mampu meningkatkan ekonomi, dan tidak tergantung pada hasil tangkapan saja,: tandas Gilbert, Kamis (11/10/2018).
Dia mengatakan bahwa kedatangannya ke Kota Kupang adalah untuk memastikan bahwa program IFAD berjalan dengan baik, dan ternyata sesuai dengan apa yang ia harapkan itu.
“Saya datang untuk melihat secara langsung apa yang sudah kami buat bekerjasama dengan pemerintah Kota Kupang. Saya senang karena semua progam kerjasama ini berjalan dengan baik dan sukses,” kata Gilbert Huangbo kepada awak media saat berkunjung ke pantai Nunbaun Delha
Dia berharap agar apa yang telah dibantu bisa memberi motivasi bagi masyarakat untuk selanjutnya bisa berkembang secara mandiri. Apa yang dilakukan IFAD kata Gilbert, selalu bersinergi dengan program pemerintah yang sedang berjalan sehingga harapan masyarakat supaya program ini tetap jalan, akan didiskusikan dengan semua steakholder di IFAD.
“Saya senang melihat masyarakat tersenyum bahagia karena mereka bisa merubah hidup dari bantauan yang kita berikan. Kami juga mengharapkan agar apa yang kami lakukan bisa memberi stimulan keoada warga lain untuk tetap bekerja dengan semangat. Kami tentu tidak bisa membwri bantuan terus. Kami harap masyatakat bisa berkembang sendiri setelah mendapat bantuan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gilbert Huangbo juga berterimakasih kepada Pemkot Kupang dan Pemprov NTT yang telah mendampingi mereka selama di Kupang. “Terimakasih kepada Pemkot dan Pak Walikota dan kepada Gubernur NTT yang telah menerima kami,” tutupnya.
Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefri Riwu Kore mengatakan Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil melaksanakan program pemberdayaan warga pesisir diantaranya
pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan dan kelompok-kelompok usaha pengelolaan produk kelautan dan perikanan hasil nelayan.
“Program IFAD memang telah selesai, dan Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang berhasil melaksanakan berbagai program pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi khususnya warga pesisir,” kata Jefri.
Proyek kemitraan pemberdayaan warga pesisir atau Coastal Community Development (CCD) dengan pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kupang, telah berlangsung selama lima tahun sejak 2013 dan telah berakhir 2017.
Dengan sasaran menjangkau 47 ribu keluarga nelayan di 16 kelurahan pesisir diantaranya kelurahan Alak hingga kelurahan Lasiana, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan ekomoni dan membangun secara berkelanjutan. (*/rey)
Hits: 169
Sekretaris Desa Aeramo, Ronaldus Rabu
NTT-News.com, Mbay – Sekretaris Desa Aeramo, Ronaldus Rabu S.P.d, secara tegas mengatakan bahwa tidak ada upaya atau istilah “kong kali kong” yang di lakukan oleh pemerintah desa untuk menentukan rekanan atau pihak ketiga yang menjadi suplayer untuk pekerjaan fisik yang ada di desa aeramo di tahun anggaran tahun 2018.
Hal ini disampaikan Sekretaris Desa Aeramo, Ronaldus Rabu, Senin, (08/10/2018) di Kantor Desa Aeramo sekitar 10.00 wita, menanggapi pernyataan beberapa warga desa yang menuding adanya kong kali kong di desa itu hingga adanya proyek tanpa papan nama yang diduga Proyek Siluman.
Dikatakan bahwa, penggunaan dana desa tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang kong kali kong. Semuanya dilakukan secara transparansi dan keputusan penetapan dilakukan melalui forum musyawarah mufakat.
“Segala proses dan tahapan dilakukan dengan cara transparansi oleh pemerintah desa dan Tim Pengolahan Kegiatan (TPK). Dengan mengidentifikasi semua suplayer yang ada di desa Aeramo, membuat undangan secara resmi, melaksanakan proses penawaran atau negosisasi dan semuanya tahapan dan proses ini di rumuskan dalam berita acara,” ujar Ronaldus.
Pada prinsipnya, lanjut Robaldus, kegiatan yang di danakan ADD semuanya yang dikerjakan oleh masyarakat desa, hanya ada bahan yang tidak bisa disiapkan oleh masyarakat, maka pihaknya menggunakan suplayer dan suplayer hanya bersifat pengadaan material non lokal.
Dirinya juga menjelaskan kegiatan pembangunan di desa tahun 2018 sudah di sosialisasi ke masyarakat melalui musawarah dusun (musdus) tentang jenis kegiatan, sumber dana dan besarnya anggarannya. “Tidak ada hal yang kita tutup tutupi dan kita mengendepan prinsip transparansi,” bebernya.
Sedangkan untuk papan proyek, benar belum di pasang, pekerjaan di desa tidak seperti pekerjaan reguler. Untuk pekerjaan reguler rekanan yang menyiapkan papan proyek, sedangkan di desa secara anggaran pengadaan papan proyek baru kita ajukan surat perintah pembayaran (SPP), dan hari ini baru di realisasi.
“Pertimbangan kita mau masuk musim hujan maka dibuat kebijakan, para rekanan bisa melaksanakan kegiatan tanpa kita harus menunggu papan informasi proyek. Selain itu untuk kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa di tahun 2018, kita sudah lakukan sosialisasi dari dusun ke dusun tentang kegiatan proyek,” paparnya.
Sementara Ketua Tim TPK, Thomas Jawa, mengatakan pihaknya membenarkan belum memasang papan nama/papan informasi yang berkaitan dengan proyek di lokasi proyek itu. Sampai saat ini papan informasi belum di pasang karena dengan alasan tidak uang. Pihaknya memesan agak terlambat karena menunggu dana yang belum dicairkan.
“Material yang sudah didroping oleh suplayer dan tenaga kerja itu masih kerja kosong, belum dibayar karena menunggu dana yang belum dicairkan, mereka itu kami hanya minta bantuan saja, karena melihat dengan keadaan situasi alam saat ini sudah masuk musim hujan, apalagi musim hujan di lokasi tersebut selalu tergenang oleh air, Setelah dana sudah cair kami baru bayar uang mereka,” jelas Thomas.
Setelah berita tersebut diturunkan media ini, barulah pengakuan bahwa papan nama tersebut telah dipesan dan segera dipampang pada hari itu juga. (Nasan)
Hits: 291
Pekerjaan Proyek Tanpa Papan Nama di Desa Aeramo-Nagekeo
NTT-News.com, Mbay – Sejumlah proyek yang dibiayai Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018, di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan media. Pasalnya, pekerjaan tersebut tanpa disertai pemasangan Plang papan nama proyek/papan informasi pembangunan.
Dalam pekerjaan ini, Proyek Tidak Ada Plang Informasi Diduga ada kong kali kong diantara rekanan dan pemberi kerja. Beberapa proyek yang menjadi sorotan adalah Jalan Denah Desa di Dusun 04, RT/RW 029 di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa yang sudah melanggar Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Seharusnya sesuai aturan, saat dimulai pelaksanaan pengerjaan pembangunan harus dipasang plang papan nama proyek. Agar masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan ikut mengawasi,” Kata Yoakim Meye dalam komentarnya Jum’at (05/10/2018).
Yoakim mengatakan Plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak Anggaran Desa (DD) atau Anggaran Dana Desa (ADD) dibangunkan supaya masyarakat tahu dari mana anggarannya dan berapa jumlahnya.
Kewajiban memasang Plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik/Non Fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.
“Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek,” katanya.
Namun dengan tidak terpasangnya Plang papan nama pada sejumlah proyek tersebut bukan hanya bertentang dengan perpres. Tetapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya lagi.
Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa Plang nama proyek di desa Aeramo yang dikerjakan pihak TPK Desa, Dia kembali menandaskan apa yang dilakukan pihak Desa atau kontraktor telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Jelas itu melanggar Undang-Undang dan Perpres,” tegasnya.
Saat ini, pembangunan Jalan Desa di Dusun 04, Rt/rw 029 di Desa Aeramo sedang dalam tahap pelaksanaan. Akan tetapi terkait dalam teknis pengerjaan pelaksana proyek mengabaikan transparansi anggaran dengan tidak memasang plang atau papan nama proyek, hal ini jelas menjadi sorotan warga.
“Sebagai warga masyarakat Negara Republik Indonesia kami bingung. Sebab kami kan bayar pajak buat dana pembangunan juga. Tapi pada saat pembangunan justru kami tidak tahu apa-apa. Ini jelas aneh, dan pelaksanaan pembangunan tersebut kami nilai telah menyalahi aturan yang ada,” ujar Yoakim
Warga lain, Maris menjelaskan anggaran wajar saja jika dalam setiap pengerjaan proyek masyarakat berhak mengetahui bahkan ikut mengawasi pengerjaannya. Tapi yang seringkali dijumpai pelaksana proyek terkesan menutup-nutupi seperti papan plang proyek yang tidak dipasang.
Sementara, Aloysius menjelaskan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sumber dana untuk mengerjakan jalan di Desa Aeramo Kabupaten Nagekeo. “Dana yang dari mana-mana kami tidak tahu dan besar kecilnya danapun kami juga tidak tahu pak. Kami hanya kerja karena kami digarap jadi tenaga buruh,” ungkap aloysius di lokasi proyek saat sedang bekerja sebaga buruh proyek.
Sementara itu di konfirmasi Tim Suplayaer, Rony Marques menjelaskan, pihaknya sebagai suplayer hanya menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek tersebut. Sedangkan papan nama dan atribut lainnya menjadi urusan TPK Desa.
“Maaf pak saya sebagai suplayer hanya droping material, kalau persoalan papan informasinya itu yang di siapkan oleh pihak TPK Desa, karena itu sudah ada kesepakatan bahwa semua atribut papan nama informasi mereka yang siapkan, sampai saat ini mereka juga belum pasang papan tersebut,” unkap Rony sebagai suplayer.
Sampai berita ini di turunkan, Ketua Tim TPK Desa Aeramo belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini. (Nasan)
Hits: 276
Simpang Desa Aegela di Nagekeo
NTT-News.com, Mbay – Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, melalui Dinas Pariwisata terus berupaya untuk menjadikan Nagekeo sebagai salah satu daerah pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
Rencana Pembangunan zona ekonomi kreatif dan pusat informasi tentang pariwisata Nagekeo akan dibangun di pertigaan Aegela Desa Bidoa Kecamatan Nangaroro kabupaten Nagekeo, Minggu, 30 September 2018 14:52
Pembenahan dan penataan terus dilakukan meski memiliki banyak tantangan. Salah satu upaya pengembangan potensi wisata yang ada di Nagekeo adalah dengan membangun pusat informasi dan zona ekonomi kreatif.
Sekretaris Dinas Pariwisata Nagekeo, Silvester T Sada mengatakan pihaknya akan bangun zona ekonomi kreatif di pertigaan Aegela Mbay. Dimana Aegela tempat sangat strategis yang merupakan pertigaan paling ramai.
“Orang dari ujung Barat Flores jika gunakan jalan darat pasti akan singgah di Aegela. Karena disana sudah ada jual-jualan makanan, pangan lokal dan lainnya,” papar Sekretaris Dinas Pariwisata Nagekeo, Silvester T. Sada.
Silvester menjelaskan di Aegela nantinya akan dijadikan Pusat Informasi tentang wisata. Dia mengaku saat ini pihaknya sedang dalam proses sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa, kecamatan dan pihak terkait lainnya.
“Selain bangun zona ekonomi kreatif, akan dibangun pusat informasi tentang wisata Nagekeo. Disana dipasang semua informasi tentang Nagekeo. Jadi orang sebelum masuk ke Nagekeo pasti akan menyimak soal informasi di Aegela itu,” papar Silvester.
Ia mengatakan Pemda Nagekeo sangat berharap dukungan penuh masyarakat Nagekeo terkait pengembangan potensi serta promosi tempat wisata di Nagekeo.
Ia juga mengungkapkan dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di Aegela terkait pembangunan serta penataan kawasan pertigaan Aegela. Sehingga kawasan itu menjadi bagus dan tidak semrawut. (Vhiand)
Hits: 302
Mateus Mete Doli dan Agustinus Kaka
NTT-News.com, Kadul – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Antonius Umbu Zasa menemui massa demonstran guru-guru kontrak yang dipecat sepihak oleh pemerintah di daerah itu.
Pada saat itu, Umbu Zasa mengatakan bahwa yang disampaikan oleh guru-guru akan menindaklanjuti. Sementara Bupati SBD tidak bisa menemui demonstran dengan alasan, keluar bersama anggota KPK yang datang di Kantor Bupati SBD sejak pagi tadi.
“Kita akan tindaklanjuti, Pak Bupati tidak ada saat ini. Beliau ada keluar bersama KPK,” demikian disampaikan Umbu Zasa saat menemui massa yang hadir, Jumat (28/9/2018).
Sementara Koordinator Lapangan, Mateus Mete Doli mengatakan bahwa dirinya akan tetap ada di kantor bupati SBD menunggu kedatangan Bupati untuk memenuhi janjinya merevisi SK pemecatan dan pengangkatan Tenaga Kontrak baru.
“Kami tetap tunggu disini dan jika hari ini kami tidak ditemui, Senin kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak,” tandasnya.
Kepada media ini, dia mengatakan bahwa Bupati SBD ‘kabur’ melalui pintu belakang Kantor Bupati dan anggota KPK melewati pintu depan.
“Bupati kabur lewat pintu belakang, dia tidak mau ketemu kami. Kami hanya lihat anggota KPK yang keluar lewat pintu depan. Sedangkan Bupati pasti melalui pintu belakang karena kami tidak lihat dia keluar dari pintu depan,” tandasnya. (Rm)
Hits: 562
