Para Tersangka dan keluarga saat berada di Kejaksaan Negeri Waikabubak
NTT-News.com, Waikabubak – Kasus Penganiayaan dan Pengrusakan yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota Satpol PP Sumba Barat Daya (SBD) atas perintah Camat Kota Tambolaka telah memasuki Pelimpahan Tahap 2 atau sama dengan penyerahan tersangka dan Barang bukti dari penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Waikabubak.
Namun hingga saat ini, kasus tersebut rupanya ditarik ulur dipihak kejaksaan, karena setelah pelimpahan kasus tersebut, hingga hari ini belum juga ada kejelasannya dan para tersangka pelaku penganiayaan dan pengrusakan masih bebas menghirup udara segar.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasie Pidum) Kejaksaan Negeri Sumba Barat Ronal Okta, SH saat di tanya media ini, Selasa 16 Oktober 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Sumba Barat yang diwawancarai media ini tidak memberikan respon baik, hanya menjawab pernyataan wartawan sambil berlalu dan menutup pintu ruangannya.
“Belum” jawabnya dan terus pergi langsung menutup pintu ruangannya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Iptu Mulyo Hartomo, Sik mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan perkara Akong yang diduga dianiaya dan dirusak rumahnya oleh DB dan bebrapa temannya serta Camat Kota Tambolaka.
“Intinya dari kami di Kepolisian sudah selesai, kami sudah limpahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan. Jadi tugas jaksa melakukan proses hukum sesuai tugas dan wewenang mereka. Silahkan langsung cek lagi ke teman-teman jaksa yah,” pintah Hartomo. (Yunia/rm)
Hits: 241
Istri Akong dengan bekas luka yang diverban di lututnya dan Putranya sedang menunjukkan bekas Pukulan dibagian belakangnya, serta kaca rumah dan mobil yang ikut dirusak Sat Pol PP SBD pada Selasa 18 Juli 2017 lalu (foto.dok NTT-news.com)
NTT-News.com, Tambolaka – Kasus Penganiayaan dan Pengrusakan yang diduga dilakukan oleh Anggota Satpol PP Sumba Barat Daya (SBD) atas perintah Camat Kota Tambolaka kini telah memasuki Pelimpahan Tahap 2 atau sama dengan penyerahan tersangka dan Barang bukti dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Waikabubak setelah melalui proses penyidikan di Polres Sumba Barat.
Kasus yang telah memasuki Ulang Tahun pertama pada 18 Juli 2018 lalu ini rupanya ada yang janggal dan ‘aneh bin ajaib’. Bagaimana tidak, proses hukum bukannya maju malah mundur melangkahi aturan yang ada. Kasus ini telah memasuki P21 tahap 2, tetapi dikembalikan ke Penyidik dengan alasan harus mendapat pendampingan dari Pengacara.
Demikian hal itu disampaikan korban pengeroyokan, Agustinus Retang alias ongko Akong alias ongko Cali kepada media ini, Senin 15 Oktober 2018. Pernyataan ini pasca dirinya mengetahui bahwa kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap dirinya, yang dilaporkan itu dikembalikan lagi ke penyidik.
Dia menduga bahwa Jaksa yang menangai kasus ini terlibat kong kali kong dan bahkan ‘masuk angin’. “Penanganan kasus saya ini sudah satu tahun lebih, saya dapat informasi dari penyidik kalau kasus ini sudah pelimpahan tahap 2. Sesuai yang saya tahu berarti penyidik limpahkan ke Jaksa berupa dokumen, barang bukti dan tersangka. Tersangka 6 orang, termasuk pejabat Pol PP SBD, Daniel Bata dan kawan-kawannya dan Camat Kota Tambolaka,” kata Akong.
Menurutnya, setelah berkas dan tersangka dikembalikan ke Polisi, dia menjadi lebih merasa aneh dengan penanganan perkara gaya baru di zaman Kepemimpinan Kejari Waikabubak yang baru ini. Apa lagi alasannya yang tidak masuk akal.
“Tidak masuk akal, yang saya tau biasanya saat penyidikan sudah ada tawaran, apakah mau didampingi Kuasa hukum atau pengacara? Kalau tidak mau maka dia tidak bisa dipaksakan juga dan kalau tidak bisa bayar pengacara di luar sana maka jaksa atau hakim siapkan pengacara negara,” katanya lagi.
Dia menyebutkan juga bahwa sesuai informasi yang dia dapatkan dari penyidik Polres Sumba Barat bahwa pengembalian berkas itu alasannya Jaksa minta melengkapi berkas dengan menyertakan siapa kuasa hukum dari para tersangka.
“Kan jaksa juga bisa siapkan pengacara negara kalau memang tersangka tidak mampu membayar pengacara sesuai yang dia mau. Kalau harus kembalikan ke Polisi dalam keadaan Tahap 2 maka ini pertanyaan besar. Ada apa Jaksa harus kembalikan itu, apakah SOP penanganan perkara sudah berubah?,” tanyanya.
Baca juga: Satpol PP SBD Kembali Unjuk Aksi Bringas, Rumah Warga Dirusaki
Sementara Kasie Pidum Kejari Sumba Barat, Ronald Okta, SH yang dihubungi terpisah soal penanganan Kasus Penganiayaan dan Pengrusakan sesuai pasal 351 dan pasal 170 KUHP melalui pesan WhatsApp tidak ditanggapi. Pertanyaan wartawan hanya dibaca namun bungkam tanpa membalasnya.
Sementara Kasatrim serta Kapolres Sumba Barat yang juga dikirim pesan singkat WhatssApp wartawan belum ditanggapi atau dibaca hinggga berita ini diturunkan. (lm)
Hits: 313
NTT-News.com, Mbay – Disamping menjaga akuntabilitas, Pengelola dana desa juga harus memperhatikan asas keterbukaan atau transparansi. Jangan sampai asas transparansi pihak ini di abaikan pihak desa. Apalagi soal keterbukaan informasi ini sudah di amanatkan oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik(KIP), yang pada prinsipnya publik berhak tahu soal informasi yang menyangkut hajat orang banyak, seperti Dana Desa (DD).
Norbertus Taso
Nobertus Taso (37) asal Desa Labolewa, Dusun 01 Labolewa, Rt 01, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo kepada awak media NTT-News.com Pada hari Jumat, 28 September 2018 pukul 20.00 Wita bertempat di Aeramo, meminta agar proyek Dana Desa di daerah itu diusut tuntas.
Dia menduga ada konspirasi Pemerintah Desa dan Tim TPK Desa Labolewa dalam menentukan Suplayer pemenang tender proyek Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 untuk membangun Kober di wilayah dusun Lambo 1 desa Labolewa.
“Waktu Sabtu tanggal 11 Agustus saya di berikan surat undangan untuk mengikuti penawaran paket pembangunan Kober di desa Labolewa.
Dalam undangan tersebut tercantum nama lengkap saya dan nama cv. Naga alam yang akan menyelenggarakan penawaran sebagai suplayer pembangunan kober di Boazea,” kata Norbertus.
“Sebelum penawaran berlangsung saya menelpon direktur CV Naga Alam terkait dokumen yang perlu disiapkan. Tetapi jawabannya bahwa semua dokumen sudah ada di bendahara desa atas nama Kanisius suku. Pada hal hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, saya memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Di lihat secara aturan seharusnya gugur, karena diri saya takut,” lanjutnya lagi.
Namun pada saat itu, mengaku di jemput oleh anggota TPK atas nama Donbosko Seda untuk mengikuti kegiatan penawaran. “Karena itu saya menuruti agar mata rantai mafia pembangunan yang menggunakan dana desa tidak bisa diketahui oleh publik,” ujarnya.
“Saya diarahkan menuju rumah bendahara desa di sana diberikan Dokumen penawaran. Di rumah bendahara (saya, sekretaris desa Labolewa atas nama Lasarus Lobo, bendahara desa atas nama Kanisius suku, anggota TPK atas nama Donbosko Seda dan penjabat kepala desa Labolewa Hubertus Jeke), setelah menerima dokumen kami mengikuti rangkaian acara mekanisme penawaran di kantor desa Labolewa sekitar jam 10.00 Wita,” kisahnya.
Norbertus mengaku, Setelah dokumen di serahkan dan dinyatakan menang tender sebagai suplayer, dan setelah proses penawaran berakhir. sampai hari ini tidak dilibatkan lagi dalam pendropingan material.
“Karena tidak ada internal antara saya dan pihak terkait setelah penawaran, maka saya mengambil sikap memblokir pendropingan semen untuk pembangunan Kober di Boazea pada Jumat 31 Agustus lalu,” bebernya.
“Saya menyampaikan ke ketua TPK Severinus Neda dan anggota TPK Donbosko Seda agar pendropingan material dihentikan namun mereka mengabaikan bahkan anggota TPK atas nama Donbosko Seda mempertanyakan kapasitas saya sebagai apa?
Karena pengaduan saya tidak di gubris oleh tim TPK desa Labolewa maka saya mengadu ke Penjabat kepala desa Labolewa atas nama Hubertus Jeke pada hari Minggu 02/09 di kediamannya Roe di Sesa Ngegedawe,” kisahnya lagi.
Jawaban Penjabat Kepala Desa saat itu, lanjutnya, bahwa yang dia tau adalah saudara Nobertus Taso sebagai suplayer pembangunan gedung Kober. Karena ada indikasi seperti ini, dia meminta waktu 1 Minggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Namun Satu Minggu telah berlalu, persoalan tidak diselesaikan. Akhirnya hari Minggu tanggal (16/09) via hp Norbertus menghubungi Pak Penjabat Desa Labolewa tentang persoalan ini, tapi jawabannya nanti menelepon pihak-pihak yang dipersoalkan.
“Nyatanya sampai hari ini persoalan tidak selesai tapi material terus di droping dan sadisnya pada hari jumat 21/09 di lokasi Kober Boazea melakukan pekerjaan galian fundasi terus berjalan. Saya secara pribadi merasa diri saya dipermainkan seperti bola, kepada siapa lagi saya mengadu. Oleh karena itu saya datang ke awak media ini untuk membantu saya agar mata rantai mafia dana desa di Labolewa segera terkuak,” harapnya.
Nobertus Taso meminta pekerjaan Kober Boazea yang saat ini sedang berjalan harus di berhentikan. Nobertus Taso juga meminta kepada penegak hukum atau pihak berwewenang lainnya untuk audit dana desa di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
Terkait hal tersebut, Pejabat Kades Labolewa, Hubertus Jeke, belum bisa dikonfirmasi. (Nasan)
Hits: 476
Pengacara muda, Fransisco Fernando Besie bersama Kliennya JJ di Tipikor Polreta Kupang
NTT-News.com, Kupang – Kasus dugaan Korupsi Dana Pengawasan Pilkada Kota Kupang tahun anggaran 2016 – 2017 perlahan mulai terkuak aliran dana tersebut. Dana pengawasan pilkada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 768.610.544, menyeret Jance Junike Kaborang alias Ance (JJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bernadinus A Lopo alias Edy (BA), dan bendahara pengeluaran pada Panwaslu Kota Kupang, sebagai tersangka.
Pengakuan tersangka Ance saat memberikan keterangan kepada penyidik tindak pidana korupsi Polres Kupang Kota cukup mengejutkan karena disana dia menyebutkan bahwa dana tersebut juga merembes ke driver (sopir) hingga pejabat tinggi Panwaslu bahkan ada ke pihak penegak hukum.
Kuasa Hukum Jance Junike Kaborang alias Ance, Fransisko Bernando Bessie, SH, MH, usai pemeriksaan kliennya kepada awak media, Kamis (13/9/2018) menjelaskan, bahwa dalam BAP, kliennya saat diperiksa membeberkan aliran dana yang merembes hingga pejabat.
“Pengakuan klien saya saat diperiksa, uang yang jumlahnya sangat banyak itu, hari ini baru jelas ke siapa-siapa saja, para tersangka sudah mengakui bahwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadi tetapi jumlahnya hanya sekitar Rp200an juta yang mereka pakai, sisanya dibagi-bagi ke pihak lain, termasuk uang Terima Kasih ke Polisi,” ujar Fransisko.
Fransisko menyebutkan, dana tersebut mengalir ke sopir pribadi Panwaslu, atas nama David Lassa, untuk kepentingan pribadi seperti membeli kalung emas, handphone, juga uang DP pembelian sepeda motor sebesar Rp10 juta.
“Uang tersebut juga digunakan untuk pembelanjaan barang habis pakai sekitar Rp200an Juta dari Juli 2016 sampai April 2017, sisanya untuk kepentingan pribadi ketua panwaslu Kota Kupang, Germanus Atawuwur,” terang Fransisko.
Lebih lanjut Fransisko menjelaskan, dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut juga digunakan untuk biaya konsumsi kepolisian selama pengamanan.
“Rp300 juta mengalirkan ke kepolisian, dalam hal ini Polres Kupang Kota untuk konsumsi, selama pengamanan. Ada juga uang ucapan terima kasih kepada Polres Kupang Kota, yang diambil oleh saudara FM salah satu oknum Polisi di Polresta, sebesar Rp27 juta,” imbuhnya.
Fransisko berharap, pengakuan para tersangka dapat digunakan sebagai acuan bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan korupsi dana Pilkada Kota Kupang.
Dia juga berharap agar semua yang disebutkan segera diperiksa, dan jika terbukti tetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana pilkada ini. (rey)
Hits: 240
Tim Kuasa Hukum saat di BPN TTU
NTT_News.com, Kupang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Timor Tengah Utara (TTU) disebut tidak profesional dan tidak proaktif dalam melayani masyarakat, oleh Tim Kuasa Hukum Maria Elia Sasi dari Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Batilieo, SH., MH & Rekan yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 07 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasalnya tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan saat melakukan ricek data pada 10 September 2018 lalu.
Demikian hal ini dikatakan Herry F.F Battileo,SH.MH disela-sela kesibukannya dalam Sidang di PN di Oelamasi, Rabu 12 September 2018 kemarin.
Dikatakan Advokat Herry, timnya sudah ke Kantor BPN Kefamananu dan diterima oleh Petugas bernama Ahmad dan Agus Eko. “Disana kami sampaikan data-data yang kami butuhkan, selanjutnya disarankan agar kami bersurat, sehingga surat resmi juga telah kami sampaikan dengan nomor surat : 07/KAP-HFFB/IX/2018 tertanggal 10 September 2018, diterima Staf ASN BPN Kefamenanu Ibu Irma Susanti,” urainya.
Advokat dari Peradi ini selanjutnya mengatakan BPN Kefamanu harus professional, proaktif dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dirinya dan tim serta para Advokat lainnya. “Jika BPN TTU tidak memberikan data dan informasi yang kami butuhkan sebagaimana dalam surat tersebut berarti ada upaya untuk menghambat pekerjaan Advokat, dan ini seharusnya tidak boleh terjadi,” pinta Herry.
Herry yang juga Ketua Media On Line NTT itu tetap optimis bahwa BPN Kefamananu akan proaktif memberikan data yang dirinya minta, atau setidak-tidaknya memberikan kesempatan dirinya untuk mencatat atau merekap terkait data fisik yuridis atas tanah yang terletak di RT 37 RW 07, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu.
Kata Herry, Senin kemarin informasi dari petugas katanya, data tersebut belum bisa diberikan karena Ibu Kepala BPN TTU tidak berada di tempat, sementara keluar Derah.
“Ini kami tidak bisa layani apa yang dimintakan pak Advokat, kami yang ada hanya staf saja, pimpinan kami ada keluar daerah, sehingga nanti beliau kembali dan kita saling koordinasi untuk dapat data tersebut. Jawaban staf BPN sangat disesalkan karena hal ini menjadi pertanyaan, ‘apakah data-data yang kami minta telah dibawah Kepala BPN keluar daerah ? “ Menurut Herry, BPN dan Advokat sama-sama melayani masyarakat, kata Herry menirukan ucapan Pak Agus Eko Staf BPN,” sekaligus mengakhiri percakapan. (*).
Hits: 152
Bupsti Kupang bersama Tim saat melaporkan Persoalan HGU di Komnas HAM RI
NTT-News.com, Jakarta – Akibat pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Pihak Kementerian terkait tidak merespon surat Bupati Kupang atas keberataannya bagi perusahaan yang berinvestasi pada sector garam di Wilayah Kabupaten Kupang, pada hari Rabu, 29 Agustus 2018, kemarin Bupati Kupang, Ayub Titu Eky, berinisiatif sendiri mendatangi kantor Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk melapor PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) dan PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) atas HGU yang diklaim kedua perusahaan ini dalam melakukan investasi industry garam di wilayah Kabupaten Kupang.
Bupati kesal, karena HGU yang dikantongi kedua perusahaan ini justru belakangan menuai banyak pro kontra di masyarakat sekaligus perusahaan ini tidak bisa menunjukan batas-batas HGU sebagaimana yang di klaim.
Kedatangan Bupati saat itu juga di dampingi beberapa tokoh penting, antara lain, Tonci W. Benusu, selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Penolak HGU, Herson Tameno, mewakili masyarakat kelurahan Babau, Silvanus Top, mewakili masyarakat Desa Bipolo Kecamatan Sulamu, Donikson Laisnima mewakili masyarakat desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur, Amseo Karolus Benusu, mewakili masyarakat Babau, Jorhans Nome, SH selaku sekjen Pemangku Adat Kabupaten Kupang (se-daratan Timor), Pdt. Yusuf Nakmofa, mewakili Sinode GMIT, Bil Nope, selaku Ketua Pusat Anti Korupsi Undana dan Gabriel Goa, Koordinator KOMPAK NTT (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Nusa Tenggara Timur).
Kedatangan Tim yang menolak HGU Perusahaan itu disambut Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan. Pada pertemuan tersebut Pihak Komnas HAM menilai sikap Bupati yang hadir bersama masyarakat merupakan hal yang belum pernah terjadi bahkan Komnas HAM memberi apresiasi terhadap Bupati dan Tim saat itu. Kondisi serupa juga terjadi di kantor Ombudsman RI.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam itu seluruh tim yang mewakili masyarakat termasuk PAKU Undana diberi kesempatan menjelaskan sendiri kepada KOMNAS HAM. Bupati Ayub Titueky menjelaskan kepada pihak Komnas HAM bahwa sebenarnya Pemerintah dalam masa kepemimpinannya sama sekali tidak membatasi perusahaan manapun yang ingin melakukan investasi khusus industri garam di wilayah tersebut.
Hanya saja, menurut Ayub masyarakat setempat harus dihargai sebagai warga Negara yang memiliki adat dan budaya Timor yang dipegang selama ini. Bupati justru mempersilahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan sepanjang masyarakat tidak dikorbankan.
Usai melakukan pertemuan dengan KOMNAS HAM, tim tersebut langsung menuju Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan hal serupa sekaligus menyerahkan seluruh dokumen pendukung sebagai bukti untuk di tindaklanjuti.
Kepala Pusat Anti Korupsi Undana, Bil Nope menjelaskan, PAKU Undana sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang hukum dengan kajian-kajian akademik akan terus memantau dan melihat sejauhmana pemerintah bisa menyelesaikan persoakan ini. PAKU Undana sendiri juga telah mendatangi KOMNAS HAM dan Ombudsman RI dalam kasus ini untuk menyampaikan ada maladministrasi yang diduga kuat dilakukan pihak Koorporasi di Kupang.
Sementara itu, Koordinator KOMPAK NTT, Gabriel Goa yang juga sekalu Direktur PADMA Indonesia menyatakan siap untuk membantu dan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Beberapa langkah kata Gabriel sudah dilakukan dan menunggu kejelasan pihak Ombudsman dan KOMNAS HAM. (*/rey)
Hits: 198
Saksi Penggugat yang dihadirkan dalam Persidangan Pra Peradilan terhadap Polres Sumba Barat di Pengadilan Negeri Waikabubak
NTT-News.com, Waikabubak – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Umbu S Samapaty SH MH & Associates Sumba Tengah melakukan permohonan Pra Peradilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat di Pengadilan Negeri Waikabubak.
Sidang gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Umbu S samapaty SH MH & Associates, bersama seorang pengacara muda Umbu R. Samapaty, SH dilangsungkan di Pengadilan Negeri Waikabubak pada Kamis, (23/08/2018) pagi.
Pada persidangan tersebut, Saksi Charles Umbu Ana Andung dalam pengakuannya di sidang Pra pradilan mengatakan bahwa pada saat penangkapan terhadap Umbu Dolu Kaka dan Bernabas Umbu Mila oleh Polres Sumba Barat dan Polsek Lendiwacu. Umbu Dolu Kaka dan Bernabas Umbu Mila tidak melakukan perlawanan dan mereka digiring dari rumah menuju ke mobil Polsek untuk dibawa ke Polres Sumba Barat.
“Penangkapan itu terjadi pada Jumat 27 April 2018 jam 8 pagi di desa Padiratana Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah, pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dan selajutnya diambil keterangan, tetapi mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dari anggota Polres Sumba Barat sehingga mereka menderita luka-luka pada bagian wajah dan tubuh mereka saat itu,” aku Charles yang dibenarkan oleh saksi-saksi lain.
Usai sidang, Umbu R Samapaty, SH, selaku kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa Pra Peradilan tersebut dilakukan LBH Umbu S Samapaty SH MH & Associates lantaran proses penangkapan dan penahanan atas dua kliennya yang tidak sesuai prosedur dan slogan Kapolri yaitu PROMOTER.
Bahkan semenjak penjemputan (penangkapan) dan juga di tahanan (penahanan) tindakan penganiyayaan kerap dilakukan oleh Oknum Penegak Hukum dari Polres Sumba Barat terhadap, Umbu Dolu Kaka dan Bernabas Umbu Mila di ruang Tahanan Polres Sumba Barat.
Sidang selanjutnya diagendakan pemeriksaan Saksi dari Pihak Polres Sumba Barat, pada Jumat 24 Agustus 2018. Namun sidang yang dijadwalkan hari ini untuk mendengarkan kesaksian para saksi dari termohon, termohon tidak menghadirkan saksi dengan alasan para saksi semuanya sedang tugas luar kota. (Yunia/rey)
Hits: 241
Kanit Tipiter Polres Sumba Barat Bripka Martin Djurumana,SH bersama Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Heri Nahak,SiK dan Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA,Gabriel Goa
NTT-News.com, Jakarta – Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan seorang perempuan berinisial A, salah satu karyawan Bandara Udara Tambolaka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Waikabubak atau di P21.
Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menyampaikan Proficiat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras Polres Sumba Barat yang dipimpin Kanit Tipiter Bripka Martin Djurumana, SH bersama Satgas TPPO Bareskrim Mabes Polri yang mengungkap dan mengusut tuntas serta memproses secara hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis TPPO terhadap 3 korban TPPO asal Sumba yang saat ini berkasnya sudah P21.
Dia mengajak solidaritas semua pihak untuk mengawal Proses Hukum TPPO di Kejari dan Pengadilan Negeri Sumba Barat hingga Mahkamah Agung agar JPU dan Hakim tidak kongkalikong dengan pihak Auktor Intelektualis TPPO apalagi membebaskan mereka dari jeratan hukum.
Meski mengapresiasi polisi, Gabriel juga mendesak Yudiasial dan KPK RI agar mengawasi persidangan TPPO mulai dari Pengadilan Negeri Sumba Barat hingga Mahkamah Agung. Dan juga mendesak Kapolri dan Kapolda NTT untuk memberikan penghargaan sekolah dan promosi jabatan kepada semua Penyidik TPPO yang telah bekerja keras serta berani mempertaruhkan nyawa dalam mengungkap dan mengusut tuntas jaringan mafiosi Perdagangan Orang NTT serta menangkap dan memproses hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis TPPO di wilayah hukum Polda NTT.
Pada kesempatan itu juga dia menyerukan “STOP BAJUAL ORANG NTT!”. “Penegak hukum lain harus mendukung Polri dalam menuntaskan tindak pidana perdagangan orang ini. Manusia NTT bukan ternak yang harus diperjualbelikan baik di luar sana maupun di meja hijau,” tegas Gabriel, Selasa 14 Agustus 2018.
Untuk diketahui, 3 (tiga) korban human trafficking asal Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur itu, yakni SDG (25) asal Kabupaten Sumba Tengah, RKM (18) asal Kabupaten Sumba Barat Daya dan NAL (18) asal Kabupaten Sumba Timur.
Ketiga korban perempuan ini dipulangkan ke wilayah hukum Polres Sumba Barat pada tanggal 12 Mei 2018 lalu dengan dikawal langsung oleh Anggota Reskrim Polres Sumba Barat dan Kanit Tipidter Polres Sumba Barat. (Rey)
Hits: 449
Ilustrasi
NTT-News.com, Mbay – Kejadian miris menimpa calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) berinisial MN (23 tahun) asal Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo yang mengalami kondisi kritis akibat dianiaya sang calo (perekrut) di lokasi penampungan milik Beni Bonei yang berlokasi di belakang gedung Keuangan, Wali Kota, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut pengakuan korban sebagaimana diberitakan VoxNtt.com, dirinya terpaksa meminta pulang ke kampung halamannya sebab sering dianiaya oleh perekrut asal Boawae, Kabupaten Nagekeo, Markus Kewo, karena dirinya tidak sanggup melayani nafsu bejat sang pelaku di tempat penampungan tersebut.
“Setiap kali saya menolak ajakan pelaku untuk berhubungan badan, saya dianiaya. Hampir seluruh tubuh saya penuh luka memar. Yang paling sakit yakni di tulang paha dan kepala karena sering ditendang dan dibenturkan di tembok setiap kali saya menolak ajakan pelaku. Kejadian itu sejak bulan Mei 2018,” kisah MN di kediamannya seperti dilansir Voxntt.com, Kamis (09/08/18).
MN menuturkan bahwa setelah lulus dari SMA di salah satu sekolah di Ende, dirinya berniat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT). Namun karena masalah ekonomi, niatnya tersebut dialihkan dengan mencari kerja di salah satu Koperasi Harian di Ende dengan upah Rp 1 juta per bulan.
“Setelah selesai pendidikan SMA, saya berniat untuk kuliah. Tapi orang tua tidak mampu biaya, sehingga saya putuskan tidak melanjutkan ke Peguruan Tinggi dan mencari kerja,” tuturnya.
Setelah diterima bekerja di Koperasi Harian, niat MN untuk melanjutkan studi ke PT kembali muncul. Upah bulanan yang diterimanya dari tempat kerja mulai disisihkan ke tabungan. Setelah kurang lebih tiga bulan bekerja, pada Mei 2018 dirinya diajak Markus Kewo untuk meninggalkan tempat kerja dan pergi bekerja di Jakarta dengan tawaran gaji Rp 3 juta per bulan.
Mendengar ajakan dan tawaran gaji tersebut, tanpa berpikir panjang dirinya menerima tawaran Markus. Saat itu juga ia memutuskan kontrak kerja di Koperasi lalu mengikuti Markus.
“Awalnya kami bertemu di Ndao. Dia menawarkan saya ke Jakarta untuk bekerja di sana dengan gaji lebih besar sehingga saya tinggalkan pekerjaan saya di koperasi. Karena dengan gaji besar, artinya cukup satu tahun bekerja bisa dan dapat membiaya kuliah di Perguruan Tinggi,” ujarnya polos.
Korban mengaku, selama berkomunikasi dengan Markus, dirinya tidak menaruh rasa curiga, karena mengenal Markus cukup baik, apalagi isteri pelaku juga berasal dari desa tetangga.
Dianiaya di Rumah Penampungan, Kupang
Korban MN mengisahkan, setelah memutus kontrak kerja dengan tempat kerjanya, pada Mei 2018, dia mengikuti Markus. Dari Ende mereka menginap semalam di Ndora, Kecamatan Nangaroro. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju Kupang melalui pelabuhan Aimere.
“Awalnya saya berpikir, dari Aimere langsung ke Jakarta, namun ternyata singgah di pelabuhan Kupang. Setibanya di Kupang, saya hanya mengikuti Markus.Saya lalu dibawa menuju salah satu rumah di Kota Kupang yang kemudian diketahui rumah milik Beni Bonei. Saat saya tiba di rumah itu, sudah ada beberapa perempuan yang katanya mereka akan bersama-sama ke Jakarta,” tutur MN.
“Kita ke rumahnya bos dulu. Bos namanya Beni Bonei. Di sana ada teman-teman yang akan menuju ke Jakarta,” cerita korban meniru ucapan Makus.
Setelah beberapa hari berada di rumah penampungan Beni di Kupang belum juga ada tanda-tanda berangkat ke Jakarta. Justru yang didapatinya hanya perlakuan Markus yang mulai aneh terhadap dirinya. Dia malah diajak Markus secara paksa untuk berhubungan badan. Awalnya korban menolak keras, namun karena dipkasa dan ancaman kekerasan, dirinya mengaku menuruti hasrat bejat pelaku. Hal tersebut bukan hanya sekali, tetapi berulang kali dilakukan oleh markus dengan disertai ancaman dan penganiayaan jika dirinya menolak.
Akibat perlakuan kasar, ancaman dan penganiayaan, dirinya mengalami sakit parah dan tidak berdaya. Meski demikian, pelaku sama sekali tidak menunjukan rasa iba, malah melancarkan terus aksi bejatnya.
“Meski dalam kondisi sakit, Markus terus paksa melakukan hubungan badan. Saat saya tidak berdaya dia melakukan hubungan terhadap saya. Setelah berhubungan, Markus terus menganiaya saya. Saya sempat minta tolong, namun orang-orang di rumah itu tidak pernah menolong saya. Bahkan mereka nonton apa yang dilakukan Markus. Saya minta dipulangkan karena saya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit dan sudah tidak berdaya. Saya pun tidak mau jika nanti mati di Kupang,” kisahnya.
Karena semakin parah, dirinya dipulangkan oleh Markus ke kampung halamannya pada Juni 2018. Korban tidak langsung diantar ke rumah orang tuannya, namun Markus membawanya ke rumah Vero, seorang ibu rumah tangga di Aemali, Kecamatan Boawae. Bahkan, di rumah Vero, korban masih sempat dipukul dan ditendang oleh Markus. Korban kemudian dipulangkan Vero ke rumah orang tuanya di Nangaroro, sementara Markus tidak ikut mengantarnya. Korban sendiri tidak mengetahui hubungan Vero dan Markus.
“Karena dalam keadaan tidak berdaya, saya diantar ibu Vero ke rumah orang tua saya. Saya lupa hari dan tanggal berapa saya dianar dan tiba di rumah ke orang tua saya,” akunya.
Setibanya di rumah, orang tuan korban, Mikel (70) sangat terkejut dan terpukul mendapati anaknya dalam kondisi sakit, kurus serta badan penuh lebam memar.
“Saat anak saya datang, saya kaget, karena melihat kondisi anak saya kurus dan luka memar di seluruh tubuh. Waktu itu saya langsung mengantar anak saya ke Puskesmas Nangaroro (bulan Juni) untuk selamatkan anak saya. Sebelum tiba di Puskesmas, kami singgah di Polsek Nangaroro untuk melaporkan kejadian tersebut. Di Polsek Nangaroro, kami diarahkan untuk melaporkannya di Polsek Boawae karena pelaku berasal dari Boawae. Di situ laporan kami diterima. Pihak kepolisian kemudian membawa anak kami ke Puskesmas Boawae untuk mendapatkan perawatan,” ungkapnya dengan raut wajah sedih.
Diceritakan Mikel, beberapa saat setelah laporannya diterima, Markus ditahan, sementara dirinya mengurus perawatan anaknya di Puskesmas Boawae.
“Setelah itu saya urus anak saya di Puskesmas. Kurang lebih satu minggu, akhirnya kami keluar karena kondisi anak saya tidak berubah. Apalagi, dengan ekonomi yang pas-pasan untuk biaya rumah sakit. Namun beberapa hari setelah kami keluar dari Puskesmas, saya kaget karena Markus tidak ditahan lagi dan berkeliaran di luar,” ungkapnya.
Sejak saat itu juga, dirinya mengaku tidak mengetahui bagaimana perkembangan kasus itu selanjutnya. Dengan pendidikan yang sangat terbatas, Mikel sama sekali tidak tahu harus berbuat apa.
Sementara Kanitres Polsek Boawae, Bripka Ryo Maure membenarkan hal itu dan mengaku kalau kasusnya sedang dalam proses. Ryo menjelaskan bahwa karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kupang, maka kasus itu akan dilimpahkan ke Polresta Kupang.
“Hari ini, Kamis (09/08/18) berkasnya telah dikirim ke Polresta Kupang untuk diproses selanjutnya. Karena TKP di Kupang, kita tidak proses di sini, tapi berkasnya kita kirim ke Polresta Kupang. Nanti selanjutnya, penyidik Polresta Kupang yang menanganinya. Sementara Markus, saat ini wajib lapor sambil menunggu hasil penyidikan dari Polresta Kupang,” ujar Ryo. (*/IS/Vhian)
Berita ini telah tayang di Indonesiasatu.com dengan Miris, Ini Kronologis Calon TKW Asal Nangaroro Dianiaya Calo Hingga Kritis
Hits: 428
Para Narahubung dan Korban serta Kuasa Hukum saat mendatangi Korban di Kediamannya
NTT-News.com, Mbay – Sehubungan dengan kasus kejahatan penganiayaan yang menimpa calon tenaga kerja “RN” asal Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhitung sejak bulan mei – juni 2018 lalu, (seperti yang diberitakan media Voxntt.com) yang diduga dilakukan oleh oknum bernama Markus Kewo, Beny Banoet dan Vero.
Pihak kuasa hukum telah melakukan investigasi secara mendalam dan menemukan beberapa fakta dan kejanggalan yang terjadi, khususnya terkait dengan proses penyidikan kasus yang ditangani oleh polsek boawae. Adapun fakta-fakta dan kejanggalan-kejanggalan tersebut sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan uraian keterangan RN tentang kejadian yang menimpanya maka kami berkesimpulan bahwa RN adalah korban penganiayaan berat, korban kekerasan seksual dan korban tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa pelaku Markus Kewo telah membujuk rayu, mengiming-imingi, mengangkut, menyekap, memindahkan, memukul, menjambak, menedang, dan memperkosa, mengksploitasi secara seksual kepada korban shingga korban terekploitasi dan mengalami peralkuan yang tidak manusiawi.
- Bahwa kondisi korban saat ini masih dalam sakit yang cukup parah dan mengalami trauma berat.
- Bahwa laporan kepolisian tekait kasus ini dengan Nomor : LP/04/VI/2018/NTT/Res.Ngada/Sektor Boawae, tanggal 17 Juni 2018, yang diajukan oleh orang tua korban, ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya : pelapor tidak diberikan Surat Tanda Terima Laporan (STLL), dan tidak berikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhitung sejak tanggal 17 juni-14 juli 2018, yang mana dokument surat tersebut merupakan hak korban yang harus diberikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada tanggal 14 juli 2018, penyidik pembantu atas nama Bripka Rio Marthen Maure dengan sengaja mengarahkan keterangan korban dan orang tua korban yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahwa selain itu, Bripka Rio Marthen Maure mengatakan kepada korban dan orang tua korban agar menyelesaikan kasus ini lewat jalur adat (denda) dan tidak meneruskan melalui jalur hukum karena akan panjang urusannya.
- Bahwa didalam BAP tertanggal 14 juli 2018, menyebutkan pengenaan pasal pidana kepada pelaku Markus Kewo hanyalah pasal tunggal yakni, pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjaranya adalah 2 tahun 8 bulan.
- Bahwa hingga saat ini, pelaku atas nama MarkusKewo,belum juga ditetapkan tersangka oleh penyidik polsek boawae dan hanya dikenakan wajib lapor serta masih bebas berkeliaran dan berpotensi akan melakukan kejahatan yang sama.
- Bahwa hingga saat ini Yang juga pelaku pendukung (turut serta), atas nama Beny Banoet dan Vero belum ditetapkan tersangka dan belum ditahan secara hukum.
- Bahwa diduga ada upaya untuk “cuci tangan” atas kasus ini oleh penyidik polsek boawae dengan sengaja mendorong penyelesaikan kasus ini di polres kupang kota.
- Bahwa hingga saat ini baik Bripka Rio Marthen Maure dan Kapolsek Boawae belum juga diperiksa secara etik ataupun pidana atas kelaliannya dalam menjalankan tugas.
- Bahwa hingga saat ini belum ada informasi perkembangan penanganan kasus yang diterima oleh pihak korban dari polsek Boawae ataupun Polres Ngada.
Berdasarkan uraian fakta dan kejanggalan diatas, Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) menyatakan sikap sebagai berikut :
- Mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Kapolres Ngada untuk segera mengambil alih proses penyidikan kasus ini dengan melakukan BAP ulang dan menetapkan status tersangka serta menahan 3 orang pelaku kejahatan masing-masing atas nama MarkusKewo, Beny Banoet Dan Vero;
- Mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Provost Polres Ngada untuk segera memeriksa dan menjatuhkan sanksi disiplin dan pidana kepada Bripka Rio Marthen Maure atas sikap dan perbuatannya;
- Mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Kapolres Ngada untuk mencopot Kapolsek Boawae dan memberikan sanksi displin yang sesuai karena telah lalai menjalan tugas pengawasan terhadap penyidikan kasus ini;
- Meminta Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) untuk segera melindungi korban;
- Meminta Komnas Perempuan untuksegera turun tangan mengadvokasi kasus ini;
Demikian realese yang diterima media ini melalui narahubung
- Greg R. Daeng, S,H. (0822 1339 7977)
- Veronika Aja, SE, MM. (0812 94260050)
- Wolhardus Toda, S.Sos. (0823 3963 8888)
(Vhian)
Hits: 403
