Ketua DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Yulius Jefrianus Metan
NTT-News.com, Kefamenanu-
Wacana DPR RI untuk merevisi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dinilai GMNI tidak pantas dan layak bahkan hanya mau menghabiskan waktu dan uang negara saja. Apalagi mengakomodir kendaraan roda dua sebagai tranportasi angkutan umum.
Ketua DPC GMNI Cabang Kefamenanu, Yulius Jefrianus Metan menyarankan agar DPR dan Pemerintah untuk tidak perlu mengkaji lebih dalam revisi Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang semata-mata hanya untuk mengakomodir kepentingan kapitalis bisnis online.
Menurutnya, Di negara- negara lain yang sudah maju pun juga tidak ada yang melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Sehingga sangat tidak diperlukan adanya revisi undang-undang tersebut.
” DPR dan Pemerintah tidak perlu merevisi Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan lagi. Apalagi mengambil sikap atau kebijakan karena terburu-buru akibat desakan kapitalis,”Ajaknya.
Dilanjutkan, Yulius menghimbau kepada DPR dan Pemerintah agar tidak terus berupaya untuk merevisi undang-undang tersebut. Apalagi ojek online hanya ada di Jakarta saja dan Indonesia Bagian Timur sama sekali belum meneraptkan ojek online.
” Jaringan saja masih stengah mati, bagaimana mau pakai ojek online. Seharusnya DPR dan Pemerintah Fokus urus Jaringan dulu,” Saranya. (Laris Mataubana)
Petugas Operasi Tim Gabungan Satlantas Polres TTU dan Dispenda sementara menertibkan pengendara dan kendaraan bermotor yang tidak lengkap identitas.
NTT-News.com, Kefamenanu-Meningkatnya angka kecelakaan, Satlantas Polres Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menggelar operasi gabungan di Jalan Ahmad Yani KM 3 jurusan Kefamenanu – Atambua tepatnya dikelurahan kefa selatan.
Operasi gabungan tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/04/2018), dengan tujuan mengurangi angka pelanggaran yang berakibat pada kecelekaan yang sering terjadi di kota kefamenanu.
Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di kabupaten TTU berupa pengedara tidak menggunakan helm saat berkendara, pengendara yang tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM), pengendara yang sering menggunakan HP pada saat berkendara, kendaraan yang tidak berplat, pelanggaran yang menggunakan knalpot racing, dan pelanggaran lainnya yang cenderung berakibat kecelakaan.
Kasat Lantas Polres TTU, AKP Welhelmus Sinlae yang dijumpai wartawan NTT-News.com, disela-sela operasi gabungan mengatakan operasi gabungan antara Satlastas Polres TTU bersama petugas dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) guna menertibkan masyarakat yang belum sadar pajak dan belum taat terhadap aturan berlalulintas yang baik dan benar.
” Kami bekerjasama dengan Dispenda TTU untuk mengamankan para pengendara yang tunggak dalam pajak, serta mememberikan formulir kepada mereka sebagai bukti sehingga masyarakat bisa mendapatkan notes pajak, karena banyak pelanggaran yang terjadi karena pajak kendaraan yang bermasalah”. Tegasnya.
Dijelaskan, Operasi gabungan tersebut pun mengingatkan kepada masyarakat TTU baik pengendara roda dua maupun roda empat untuk selalu menjaga dan tertib dalam berlalu lintas, karena keselamatan bukan tergantung pada petugas tetapi pada setiap orang yang mengendarai kendaraan.
” Keselamatan pengendara itu bukan ada di tangan perugas namun ada di pengendara dan kendaraan yang dikendarai.” Imbuhnya. (Laris Mataubana)
Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah
NTT-News.com, Waibakul – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Tengah Drs.Umbu Sawola berharap agar aset tanah milik Kementerian Hukum (Kemenkum) Hak Asasi Manusia (HAM) RI yang ada di Sumba Tengah diserahkan kepada pemerintah Kabupten setempat utuk di kelola untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat di daerah itu.
Hal itu disampaikn Umbu Sawola ketika menerima kunjungan menteri Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly dan rombangan pada Sabtu, (07/04/2018) lalu di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah.
Dalam sambutan tertulis Bupati Sumba Tengah Drs. Umbu Sappi Pateduk yang dibacakan Sekretaris Daerah Drs. Umbu Sawola mengatakan bahwa pada tahun 2015 pemerintah Sumba Tengah telah mengajukan permohonan kepada Kementrian Hukum dan Ham untuk menyerahkan kembali sejumlah aset tanah seluas 2800 Ha yang ada di Kecamatan Katikutana Selatan.
“Kami berharap agar Menteri Hukum dan Ham mempertimbangkan permohonan kami. Kami juga berharap dari luasan aset tanah Kementrian Hukum dan Ham yang jumlahnya 2800 Ha, dapat di serahkan kembali ke pemerintah kabupaten Sumba Tengah,” tandasnya.
Menyikapi hal itu, Menteri hukum dan Ham RI, Yasona Laoly menuturkan bahwa dirinya akan menurunkan tim teknis ke Sumba Tengah untuk mengkaji hal teknis terkait permohonan Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk.
“Nanti kita akan turunkan tim teknis dulu, boleh atau tidak merestui permohonan Pemerintah Sumba Tengah sangat tergantung kajian tim teknis dan peraturan hukum yang berlaku,” singkatnya. (Yunia)
Terdakwa Robby Chandra saat Menghadiri Persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang
NTT-News.com, Kupang – Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pasar Waimangura di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur NTT, Thomas Didimus Ola Tokan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas UKM menyebutkan ada pertemuan bersama Bupati SBD Markus Dairo Talu alias (MDT) di rumah jabatanya dan memerintahkan untuk memenangkan Robby Chandra sebagai kontraktor atau rekanan.
“Saya pernah bertemu Pak Bupati Markus Dairo Talu di rumah Jabatanya, yang pertama saya ditelpon untuk hadir di rumah jabatan pada sore hari secara tiba-tiba, terpaksa saya langsung pergi menggunakan celana pendek untuk ikut pertemuan. Sampai di rumah jabatan semua sudah lengkap untuk ikut pertemuan membahas proyek Pasar Waimangura,” ujar terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan saat memberikan keterangan di ruang persidangan, Pengadilan Tipikor Kupang selasa (2/4/2018) sore kemarin.
Dia merincikan bahwa pada pertemuan itu, Bupati Markus Dairo Talu ada, dan Bupati Markus saat itu mengenakan celana pendek juga. Pak Bupati juga saat itu pakai celana pendek seperti saya, kontraktor pemenang tender (Robby Chandra) juga saat itu ada, Kepala ULP (Frimery) dari dinas PU sebagai tim teknis dan dinas UKM SBD juga ikut pertemuan itu,” beber Thomas alias Masdi.
Ketika di tanya oleh tim kuasa hukum Petrus Ufi SH, apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan di rumah jabatan, terdakwa Thomas mengaku bahwa dalam pertemuan itu hanya membahas soal proyek Pasar Waimangura yang sedang gagal tender selama dua kali, kemudian Bupati Markus memerintahkan agar Robby Chandra yang memenangkan tender proyek tersebut.
Selain itu lanjut Thomas, berkaitan dengan pencairan dana, Bendahara sangat mengetahui semua proses pencairan karena ada dana yang dicairkan tanpa melibatkan Thomas alias Masdi selaku PPK. “Ada dana yang dikeluarkan bersama sepengetahuan saya dan juga yang dikasih cair tanpa pengetahuan saya, ketika proyek sudah abis masa kerjanya, volume pekerjaan proyek itu belum mencapai 100 persen atau 85 persen seperti yang dilaporkan,” tandas Masdi.
Masdi juga mengakui bahwa Bupati Markus Dairo Talu mengintervensi proses pembayaran hasil pekerjaan yang diasumsikan atau digelembungkan menjadi 85 persen, agar membayar kepada Kontraktor sebesar 100 persen dari volume pekerjaan yang hanya 53 persen. “Bupati mengintervensi agar membuat laporan pekerjaan selesai 100 persen dan dibayarkan 100 persen juga dengan alasan Kontraktor sedang melunasi utangnya,” bebernya lagi.
Atas intervensi tersebut, terdakwa Thomas menuruti perintah Bupati Markus Dairo Talu untuk membayar 85 persen dan tidak bersedia membuat laporan 100 persen selesai pekerjaan kepada kontraktor pemenang tender, Robby Chandra alias Ongko Borobudur karena beberapa diantara yang hadir tidak mau menanggung resiko termasuk KPA.
Sementara dari kesaksian terdakwa, Robby Chandra selaku Kontraktor Pemenang tender menerangkan bahwa dirinya juga ditelpon seseorang atas permintaan Bupati Markus Dairo Talu agar hadir dalam pertemuan itu di Rumah Jabatan Bupati bersama pihak Dinas Koperasi. “Saya ditelpon seseorang saat itu, untuk ikut pertemuan di rumah jabatan Bupati. Orang itu bilang Bupati yang perintah,” tandas Robby yang mengaku lupa siapa yang menelponnya saat itu.
Seperti diketahui, Terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan alias Masdi dan Robby Chandra alias Ongko Borobudur telah beberapa kali mengikuti proses persidangan, selain itu beberapa saksi menuturkan bahwa dalam proyek tersebut, Bupati Markus Dairo Talu tau dan ikut mengintervensi pemenang dari tender proyek tersebut. Namun pada pemeriksaan Markus beberapa pekan lalu mengelak dan mengaku tidak mengenal Robby Chandra atau PT Nasional Jaya yang menjadi pemenang Tender Proyek Pasar Waimangura tahun 2015 lalu dengan anggaran Rp.5 Miliar dari dana APBN.
Sidang yang berlangsung pada Selasa 3 April 2018 itu beragendakan, mendengarkan keterangan dari dua terdakwa. Sidang dipimpi Ketua Majelis Kakim, Jimi Tanjung Utama di dampingi hakim Anggota Ipnu Kholik dan Ahlim Muhtarom, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Soleman Bolla, sedangkan Terdakwa Roby Chandra Dirut PT. Nasional Jaya didampingi kuasa hukumnya, Novan Manafe, Nikolas Ke Lomi dan Petrus Ufi. Sedangkan Thomas Ola Didimus Ola Tokan didampingi kuasa hukumnya, Fransisko B. Besie.
Sidang tersebut akan gelar kembali pekan depan pada, Selasa (10/04/2018) dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Robby Chandra alias Ongko Borobudur dan Thomas Didimus Ola Tokan alias Masdi. (rey)
Civitas Akademika STKIP Nusa Bunga Floresta Mbay kampanyekan tolak HOAX
NTT-News.com, Ngada – Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nusa Bunga Floresta yang bertempat di jalan Mbay – Maumere Km 8 Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur (NTT), Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo menggelar aksi penolakan terhadap hoax dalam hal isu sara yang bertepatan menjelang Pilkada, pada Selasa(27/03/2018) lalu.
Pihak kepolisian Hironimus Lalu saat ditemui NTT-News.com menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama dengan pihak Kepolisian Resor Ngada dan pihak Kepolisian Sektor Aesesa dalam melakukan kampanye menolak hal-hal yang bersifat isu sara dalam menjelang pilkada Nagekeo.
Hironimus bersama rekan-rekannya juga menambahkan, selain kegiatan yang dilangsungkan di Kampus STKIP, kampanye penolaka Hoax itu akan diteruskan ke lembaga pendidikan seperti SMA dan instansi Pemerintahan.
Menurutnya kegiatan aksi tersebut sekaligus mengajak masyrakat Nagekeo agar tetap berada dalam Koridor yang wajar dan tidak terpancing oleh isu-isu yang berbau HOAX.
Pian Salah satu mahasiswa STKIP Nusa Bunga Floresta juga mengaku, aksi tersebut merupakan kegiatan yang mengajak orang muda dan masyarakat Nagekeo agar tidak mudah percaya dengan berbagai informasi baik isu-isu nyata maupun isu-isu melalui alat-alat elekronik yang berbau HOAX.
Pian berharap, para pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian agar tetap merapatkan barisan dalam menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat Nagekeo untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan menolak setiap isu-isu yang absurd. (Vhian)
Saat Sekcam Wewewa Barat dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beradu mulut
NTT-News.com, Kupang – Viral di media sosial facebook dan WhatsApp, vidio perang mulut antara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Elisabeth Ina Keke dan Sekretaris PPK, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Camat Wewewa Barat, Gideon Napu menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial beberapa hari ini khususnya di wilayah Sumba Barat Daya (SBD) dan sekitarnya.
Elisabeth yang akrab disapa Ina Keke itu, tampak marah-marah dan menunjuk-nunjuk ke arah Gidion Napu, demikian juga Gidion menunjuk-nunjuk Ina Keke. Di vidio itu tampak saling ancam dan adu mulut antara Ina Keke dan Gidion.
Ine Keke mengancam akan melaporkan Gidion terhadap ancaman dan perbuatan yang menurut Ine Keke melewati kapasitasnya mengurus Pekerjaan PPK di Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya. Gidion pun menimpali dengan mempersilakan Ina Keke untuk melaporkan dirinya.
“Selama ini ada dimana, kenapa sekarang baru ada? Ini kegiatan kami, Saya akan laporkan bapak, dan saya juga akan memberhentikan bapak dari jabatan,” tantang Ina Keke sembari berjalan meninggalkan Gidion.
Gidion menjawab dengan mempersilahkan dan akan mengikuti kemana saja Ina Keke melapornya. “Silahkan lapor,” timpalnya.
Wartawan media ini menelusuri cikal bakal terjadinya perang mulut antara Ketua PPK dan Sekretaris PPK sekaligus Sekretaris Camat Wewewa Barat, ternyata Buntut dari adu mulut itu lantaran keinginan penambahan data pemilih dalam pilkada SBD 2018 oleh sekretaris Kecamatan (Sekcam) Wewewa Barat, Gidion Napu. Akibatnya, ancaman laporan yang disampaikan Ina Keke benar dilakukan dengan melaporkan Gidion di Polsek Wewewa Barat.
Sekcam sekaligus sekretaris PPK itu dilaporkan oleh Elisabeth Ina Keke karena berulang kali melakukan intimidasi kepada Ina Keke. Intimidasi dilakukan secara langsung baik melalui bahasa verbal maupun Via seluler karena keinginan penambahan data pemilih kecamatan Wewewa Barat tidak diindahkan oleh Ketua PPK itu.
Ina Keke, yang ditemui wartwan di kediamannya di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Senin, (19/03/2018) Pukul. 22.00 Wita, menuturkan bahwa secara spikologis dia terganggu dengan berbagai ancaman dan fitnahan yang dilontarkan oleh Gidion Napu kepada dirinya.
Bermula ketika pihak PPK melakukan Pencocokan dan penelitian (Coklit) di 20 Desa Wilayah Kecamatan Wewewa Barat. Kegiatan Coklit yang sedang berlangsung itu selalu ada upaya intervensi dari sang Sekcam Wewewa Barat.
Menurut Ina Keke, Sekcam Wewewa Barat itu tidak sepakat dengan data hasil coklit PPK di beberapa desa salah satunya di Desa Pero.
“Sekcam Wewewa Barat ini selalu intervensi selama kami PPK melakukan Coklit, bahkan dia sendiri turun ke desa-desa untuk bertemu dengan kepala desa. Kapasitas dia tidak pas untuk langsung ke lapangan,” tegas Ketua PPK itu.
Dia melanjutkan, laporan tahap pertama akhirnya Sekcam Wewewa Barat ini mulai melakukan intimidasi disertai ancaman kepada ketua PPK. Bahkan Sekcam itu mengancam untuk melaporkan kepada salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk memecat dirinya sebagai ketua PPK Kecamatan Wewewa Barat.
“Saya diancam oleh Sekcam Wewewa Barat, Dia (Gidion Napu) bilang akan lapor saya ke Bapa tua, agar Bapa tua telfon Ketua KPUD SBD supaya memecat saya sebagai ketua PPK Kecamatan Wewewa Barat. Saya tanya Bapa tua itu siapa, dia jawab pokoknya bapa tua, karena saya tanya terus, dia Bilang MDT,” jelas Ina Keke.
“Saya sudah laporkan dia ke kantor Polisi Polsek Wewewa Barat, saya mau lihat Bapa Tua siapa yang dia maksudkan untuk memecat saya sebagai ketua PPK,” tegas Ketua PPK yang tampak sangat berani itu. (*/Jep)
Vidio adu mulut itu, bisa disaksikan melalui Chanel Youtube NTT-News.com atau tonton pada bilik Kanan media ini
Laporan Polisi dan Perkembangan Penyidikan Kasus Dugaan Penipuan dari Nihiwatu Resort kepada Linda Anggraini
NTT-News.com, Waikabubak – Linda Anggraini, manager Toko Sumber Mas di Waikabubak Sumba Barat yang melaporkan Managemen Hotel terbaik dunia, Nihiwatu Resort dengan tuduhan dugaan Penipuan di Polres Sumba Barat pada 15 November 2017 lalu, mempertanyakan kejelasan penanganan kasus tersebut kepada Polres Sumba Barat.
Kepada media ini, Anggraini sebagai pelapor menuturkan bahwa kasus penipuan dengan nomor laporan polisi LP/PID/262/XI/2017/NTT/RES. Sumba Barat telah dilaporkan dari tahun 2017 lalu, dan ditindaklanjuti oleh Penyidik pada 21 November 2017 lalu, dengan surat pemberitahuan bahwa telah memanggil dan memeriksa Pari Ningsih dan Mikhael Katanga Yani serta Yulius Ana Rato.
Namun hingga pada Bulan Maret 2018 ini, dia menduga kasus yang dilaporkannya ini didiamkan oleh penyidik, sebab penyidik yang pertama menangani kasus tersebut telah dipindah tugaskan. “Masalah ini seolah-olah diam, saya mau bertemu dengan Bapak Kapolres yang baru, saya yakin beliau belum tau masalah ini dan saya ingin sampaikan keluhan saya ini,” kata Anggraini, Senin 19 Maret 2018.
Dia mengisahkan bahwa kasus penipuan ini berawal dari managemen Nihiwatu yang meminta untuk menyewa alat berat Excavator untuk pekerjaan pembebesan lahan pembangunan Villa dilokasi Hotel Nihiwatu pada awal Januari 2015 hingga awal Januari 2016 dengan biaya sebesar Rp 124.950.000,- (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Tetapi hingga November 2017 lalu, Managemen Nihiwatu Resort belum membayar tagihan yang disampaikan kepada acounting. Linda Anggraini merasa bahwa dirinya dan pimpinan Toko Sumber Mas, Stevanus Wadoe menjadi korban penipuan dengan tidak menepati janji pembayaran pekerjaan oleh managemen Nihiwatu, maka diambillah langkah hukum dengan melaporkan kejadian ini di Polres Sumba Barat.
“Saya dan pimpinan saya (Stevanus Wadoe) merasa ditipu oleh management Nihiwatu, karena tidak bayar tagihan yang disepakati setelah menyelesaikan pekerjaan kami. Makanya saya lapor polisi, tapi sejauh ini di Kepolisian belum ada perkembangan yang baik makanya saya ingin bertemu Pak Kapolres yang baru. Saya yakin beliau orang baik yang akan mengusut tuntas kasus ini. Massa sekelas hotel terbaik di dunia kok managementnya tidak sebagus predikat yang disandang,” tandas Anggraini
Hingga berita ini diturunkan, managemen Nihiwatu Resort dan pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi soal laporan polisi dengan dugaan Penipuan yang dilakukan Managemen Nihiwatu di Sumba Barat. (rey)
Linting Ganja Kering (foto: Istimewa)
NTT-News.com, Tambolaka – Menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang masuk ke Polres Sumba Barat pada tanggal 3 Maret 2018 lalu, terkait keberadaan pelaku yang diduga memiliki barang terlarang Narkoba, Satuan Res Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ke lokasi. Lokasi yang berada di Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka ini diketahui merupakan rumah kontrakan dari tersangka AD (26).
Dari hasil penyelidikan tersebut Rabu (7/03/2018) sekitar pukul 20.30 Wita, Anggota Satuan Res Narkoba dan Tim Buser Polres Sumba Barat melakukan penggerebekan ke rumah kontrakan milik AD. Tim gabungan Polres Sumba Barat berhasil mengamankan AD yang diduga memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja.
Berdasarkan interogasi dengan yang bersangkutan, diketahui barang terlarang tersebut telah diserahkan ke salah seorang rekannya inisial RW (27). Tanpa membuang waktu lama, tim bergegas mendatangi kediaman RW dan langsung melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, tim berhasil menemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja yang sudah sempat dipakai dan yang masih utuh dalam bungkusan.
Tim terus mengembangkan kasus yang ada, dan hasil dari interogasi keduanya yakni AD dan RW, 2 nama kembali dikantongi oleh tim Satuan Res Narkoba dan Buser Polres Sumba Barat. Dua nama yang diduga juga memakai barang haram tersebut adalah IFR (24) dan PRS.
Akhirnya keempat tersangka pun digelandang ke Polres Sumba Barat untuk mempertangungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dimana keempat tersangka akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 111 Ayat ( 1 ), Pasal 112 Ayat ( 1 ) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Barang bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku yakni 2 (dua) bungkus plastik ganja kering seberat kurang lebih 16,62 gram beserta tembakau rokok campuran dan 3 bungkus kertas pafir atau dolar, 1 (satu) alat penghisap (Bong) sabu-sabu berupa kaca dengan pemantik atau korek gas untuk alat bakar dan beberapa Hand Phone milik keempat tersangka.
Keberhasilan dari tim Satuan Res Narkoba dan Buser Polres Sumba Barat dalam menyelesaikan kasus ini mendapat apresiasi dari Kapolres Sumba Barat AKBP Gusti Maychandra Lesmana, S.IK, MH. Baginya, Narkoba merupakan barang haram yang harus dilawan dan musnahkan, sebab jika dibiarkan akan merusak masa depan bangsa.
“Narkoba merupakan barang haram yang dapat dipastikan adalah musuh dan target Polri demi menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kehancuran oleh barang-barang terlarang itu,” ungkap Gusti. (Yunia)
Markus Dairo Talu saat memberikan kesaksian Soal Proyek Pasar Waimangura di Pengadilan Tipikor Kupang
NTT-News.com, Kupang – Bupati non aktif Sumba Barat Daya (SBD), Markus Dairo Talu alias (MDT) terkesan ‘cuci tangan’ saat memberikan keterangan saksi di ruangan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Klas 1A Kupang, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Waimangura pada tahun 2015 dengan pagu sebesar Rp 5 milyar bersumber dari dana APBN.
Saat dicecar pertanyaan seputar tudingan dari saksi-saksi yang lebih dahulu diperiksa seputar keterlibatan dirinya dalam mengatur pemenang tender dan pertemuan di rumah Jabatan, Markus Dairo Talu, menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah meminta kepada saksi-saksi lain untuk melakukan pertemuan di rumah Jabatan dalam rangka membahas proses tender tender proyek yang gagal dibangun sebagaimana mestinya itu.
MDT menuding bahwa apa yang disebutkan para saksi terkait keterlibatan dirinya yang mengatur pemenang Tender Proyek Pasar Waimangura, dia membantah dan mengatakan bahwa proyek itu dilaporkan telah mengalami gagal tender dua kali oleh Kepala Dinas Koperasi, Ketua ULP dan Ketua Pokja Zet Pakereng.
Sebelumnya para saksi-saksi selalu menuding dan menyebut nama Bupati SBD Markus Dairo Talu terlibat dan dialah yang menelepon Kontraktor Robby Chandra untuk datang di rumah Jabatan pada September 2015 untuk mengerjakan proyek yang menyeret Robby Chandra dan PPK Masdy Making pusaran kasus korupsi proyek pembangunan pasar di daerah tersebut.
Menurut Markus, proyek itu di urus oleh Dinas Koperasi dan Perindag, prosesnya di tangani oleh ULP dan Pokja. Dia mengaku tidak pernah mengundang Robby Chandra dalam pertemuan di rumah Jabatan dan Ia juga mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya dilakukan satu kali saja. “Saya tidak panggil. Dia (Robby Chadra) yang datang,” kata Markus di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis 8 Maret 2018 lalu dan sesekali menyeka keringatnya.
“Saya berani sumpah dan saya tidak tahu semua soal itu. Proses lelang melalui ULP Kabupaten SBD dan itu urusan Kadis Koperasi dan Peridustrian,” kata Bupati Markus Dairo Talu di ruang persidangan Tipikor.
Markus bahkan menyangkali mengenal Robby Chandra dari PT Nasional Jaya. Dia mengaku hanya mengenal Robby Chandra sebagai Ongko Borobudur yang memiliki Toko bernama Borobudur di Waikabubak Sumba Barat.
Dirinya juga mengaku tidak pernah melakukan intervensi kepada siapapun untuk memenangkan proyek tersebut. Proyek itu dilakukan proses lelang secara terbuka yang dimenangkan oleh PT. Nasional Jaya, dengan Direktur Roby Chandra.
“Saya tidak pernah intervensi. Proses lelang dilakukan terbuka. Saya mrmang kenal Roby Chandra sudah lama, dan saya tahu itu Ongko Borobudur bukan sebagai Direktur PT. Nasional Jaya,” kata Bupati MDT.
Lanjutnya, proyek tersebut merupakan proyek APBN, sehingga dirinya tidak berwenang memerintahkan Panitia ULP, untuk melakukan pembayaran secara 100 persen kepada PT. Nasional Jaya.
“Itu proyek APBN dan saya tidak berwenang atas proyek itu. Mereka datang tiba-tiba dan saya waktu itu terima mereka dengan celana pendek. Mereka sampaikan proyek itu sudah gagal tender dua kali. Dan saat itu saya sampaikan, lakukan proses lelang sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata MDT.
Selain itu, MDT mengakui pernah berkomunikasi dengan Roby Chandra melalui telepon saat itu. Namun, bukan dirinya yang menelepon tetapi Roby Chandra. “Iya saya pernah dihubungi oleh Roby Chandra. Dan bukan untuk bicarakan proyek Pasar Waimangura. Dia telepon minta ketemu. Sebagai bupati, siapa-siapa saja bisa bertemu,” pungkas MDT.
Ditanya pula soal aliran dana yang diduga Markus ikut terlibat menikmati aliran dana dari Robby Chandra, Markus membantah bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Robby Chandra. Namun saat sidang berakhir, Robby Chandra yang ditemui media ini mengatakan bahwa dirinya tidak perlu omong, tapi apapun yang sudah dirinya berikan Tuhan-lah yang akan berperkara.
Kuasa Hukum Terdakwa Thomas Didimus Ola Tokan, Fransisco Besie setelah mencecar berbagai pertanyaan, Ia meminta kepada JPU dan Hakim untuk melakukan pemeriksaan bersamaan atau Konfrontir pernyataan saksi Dominggus Bulla yang kebetulan saat itu hadir mengantarkan berkas-berkas dugaan keterlibatan Bupati Markus Dairo Talu.
Namun permintaan Fransisco Besie ditolak hakim dengan maksud, semua pernyataan saksi tetap diterima dan dipelajari untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi pasar Waimangura itu.
Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Kupang, dipimpin Majelis Hakim Jimmi Tanjung Utama, di dampingi dua Hakim anggota, Ipnu Kholik, Ahlim Muhtarom, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Soleman Bolla. Sidang tersebut dihadiri pula terdakwa Robby Chandra dan Thomas Didimus Ola Tokan didampingi tim kuasa hukum Nikolas Kelomi, Petrus Ufi serta Fransiko Bernando Bessi. (Rm)
Bupati SBD, Markus Dairo Talu
NTT-News.com, Kupang – Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Non Aktif Markus Dairo Talu dijadwalkan hari ini, Kamis 8 Maret 2018 akan diperiksa sebagai saksi dugaan Korupsi Proyek pembangunan Pasar Waimangura dengan terdakwa Kontraktor PT. Nasional Jaya, Robby Chandra alias Ongko Borobudur dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Thomas Didimus Ola Tokan alias Masdi Making di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.
Pemeriksaan terhadap Markus, dilakukan lantaran beberapa saksi menyebutkan dirinya yang memanggil dan memberikan pekerjaan Proyek tersebut kepada Robby Chandra tanpa melalui prosedur tender yang benar. Selain itu, dirinya disebut pula sebagai yang meminta untuk melakukan permintaan menaikan volume pekerjaan yang diselesaikan, sementara kenyataannya belum sampai seperti yang diminta Markus.
Seperti diketahui, Persentase Pekerjaan Pasar Tradisional Waimangura baru mencapai 53 persen tetapi menurut Dominggus Bula saat memberikan keterangan di persidangan sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya pernah diminta untuk membuat laporan persentase pekerjaan telah mencapai 100 persen, lantaran dirinya tidak menolak permintaan Bupati Markus, maka presentase pekerjaan hanya menjadi 85 persen.
Angka 85 persen juga bukan berdasarkan capaian penyelesaian pekerjaan, oleh karena itu Jaksa Penuntut umum, Iswan Noor saat itu menilai bahwa pekerjaan itu hanya persentase Asumsi karena pekerjaan sebenarnya baru mencapai 53 persen.
Sebelumnya, Majelis Hakim telah memerintah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Non Aktif Sumba Barat Daya (SBD), Markus Dairo Talu pada, Kamis (8/3/2018) terkait kasus dugaan korupsi dana proyek pembangunan Pasar Waimangura SBD pada Tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5 milyar.
Informasi yang dihimpun media ini, Bupati non aktif Sumba Barat Daya (SBD) Markus Dairo Talu (MDT) bersama istrinya Ratu Wula, didampingi dua orang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Waikabubak, telah tiba di Kupang sore kemarin dan akan diperiksa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jam 09.00 Wita hari ini. (Rm)
