Kanit Tipiter Polres Sumba Barat Bripka Martin Djurumana,SH bersama Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Heri Nahak,SiK dan Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA,Gabriel Goa
NTT-News.com, Jakarta – Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan seorang perempuan berinisial A, salah satu karyawan Bandara Udara Tambolaka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Waikabubak atau di P21.
Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menyampaikan Proficiat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras Polres Sumba Barat yang dipimpin Kanit Tipiter Bripka Martin Djurumana, SH bersama Satgas TPPO Bareskrim Mabes Polri yang mengungkap dan mengusut tuntas serta memproses secara hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis TPPO terhadap 3 korban TPPO asal Sumba yang saat ini berkasnya sudah P21.
Dia mengajak solidaritas semua pihak untuk mengawal Proses Hukum TPPO di Kejari dan Pengadilan Negeri Sumba Barat hingga Mahkamah Agung agar JPU dan Hakim tidak kongkalikong dengan pihak Auktor Intelektualis TPPO apalagi membebaskan mereka dari jeratan hukum.
Meski mengapresiasi polisi, Gabriel juga mendesak Yudiasial dan KPK RI agar mengawasi persidangan TPPO mulai dari Pengadilan Negeri Sumba Barat hingga Mahkamah Agung. Dan juga mendesak Kapolri dan Kapolda NTT untuk memberikan penghargaan sekolah dan promosi jabatan kepada semua Penyidik TPPO yang telah bekerja keras serta berani mempertaruhkan nyawa dalam mengungkap dan mengusut tuntas jaringan mafiosi Perdagangan Orang NTT serta menangkap dan memproses hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis TPPO di wilayah hukum Polda NTT.
Pada kesempatan itu juga dia menyerukan “STOP BAJUAL ORANG NTT!”. “Penegak hukum lain harus mendukung Polri dalam menuntaskan tindak pidana perdagangan orang ini. Manusia NTT bukan ternak yang harus diperjualbelikan baik di luar sana maupun di meja hijau,” tegas Gabriel, Selasa 14 Agustus 2018.
Untuk diketahui, 3 (tiga) korban human trafficking asal Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur itu, yakni SDG (25) asal Kabupaten Sumba Tengah, RKM (18) asal Kabupaten Sumba Barat Daya dan NAL (18) asal Kabupaten Sumba Timur.
Ketiga korban perempuan ini dipulangkan ke wilayah hukum Polres Sumba Barat pada tanggal 12 Mei 2018 lalu dengan dikawal langsung oleh Anggota Reskrim Polres Sumba Barat dan Kanit Tipidter Polres Sumba Barat. (Rey)
Ilustrasi
NTT-News.com, Mbay – Kejadian miris menimpa calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) berinisial MN (23 tahun) asal Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo yang mengalami kondisi kritis akibat dianiaya sang calo (perekrut) di lokasi penampungan milik Beni Bonei yang berlokasi di belakang gedung Keuangan, Wali Kota, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut pengakuan korban sebagaimana diberitakan VoxNtt.com, dirinya terpaksa meminta pulang ke kampung halamannya sebab sering dianiaya oleh perekrut asal Boawae, Kabupaten Nagekeo, Markus Kewo, karena dirinya tidak sanggup melayani nafsu bejat sang pelaku di tempat penampungan tersebut.
“Setiap kali saya menolak ajakan pelaku untuk berhubungan badan, saya dianiaya. Hampir seluruh tubuh saya penuh luka memar. Yang paling sakit yakni di tulang paha dan kepala karena sering ditendang dan dibenturkan di tembok setiap kali saya menolak ajakan pelaku. Kejadian itu sejak bulan Mei 2018,” kisah MN di kediamannya seperti dilansir Voxntt.com, Kamis (09/08/18).
MN menuturkan bahwa setelah lulus dari SMA di salah satu sekolah di Ende, dirinya berniat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT). Namun karena masalah ekonomi, niatnya tersebut dialihkan dengan mencari kerja di salah satu Koperasi Harian di Ende dengan upah Rp 1 juta per bulan.
“Setelah selesai pendidikan SMA, saya berniat untuk kuliah. Tapi orang tua tidak mampu biaya, sehingga saya putuskan tidak melanjutkan ke Peguruan Tinggi dan mencari kerja,” tuturnya.
Setelah diterima bekerja di Koperasi Harian, niat MN untuk melanjutkan studi ke PT kembali muncul. Upah bulanan yang diterimanya dari tempat kerja mulai disisihkan ke tabungan. Setelah kurang lebih tiga bulan bekerja, pada Mei 2018 dirinya diajak Markus Kewo untuk meninggalkan tempat kerja dan pergi bekerja di Jakarta dengan tawaran gaji Rp 3 juta per bulan.
Mendengar ajakan dan tawaran gaji tersebut, tanpa berpikir panjang dirinya menerima tawaran Markus. Saat itu juga ia memutuskan kontrak kerja di Koperasi lalu mengikuti Markus.
“Awalnya kami bertemu di Ndao. Dia menawarkan saya ke Jakarta untuk bekerja di sana dengan gaji lebih besar sehingga saya tinggalkan pekerjaan saya di koperasi. Karena dengan gaji besar, artinya cukup satu tahun bekerja bisa dan dapat membiaya kuliah di Perguruan Tinggi,” ujarnya polos.
Korban mengaku, selama berkomunikasi dengan Markus, dirinya tidak menaruh rasa curiga, karena mengenal Markus cukup baik, apalagi isteri pelaku juga berasal dari desa tetangga.
Dianiaya di Rumah Penampungan, Kupang
Korban MN mengisahkan, setelah memutus kontrak kerja dengan tempat kerjanya, pada Mei 2018, dia mengikuti Markus. Dari Ende mereka menginap semalam di Ndora, Kecamatan Nangaroro. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju Kupang melalui pelabuhan Aimere.
“Awalnya saya berpikir, dari Aimere langsung ke Jakarta, namun ternyata singgah di pelabuhan Kupang. Setibanya di Kupang, saya hanya mengikuti Markus.Saya lalu dibawa menuju salah satu rumah di Kota Kupang yang kemudian diketahui rumah milik Beni Bonei. Saat saya tiba di rumah itu, sudah ada beberapa perempuan yang katanya mereka akan bersama-sama ke Jakarta,” tutur MN.
“Kita ke rumahnya bos dulu. Bos namanya Beni Bonei. Di sana ada teman-teman yang akan menuju ke Jakarta,” cerita korban meniru ucapan Makus.
Setelah beberapa hari berada di rumah penampungan Beni di Kupang belum juga ada tanda-tanda berangkat ke Jakarta. Justru yang didapatinya hanya perlakuan Markus yang mulai aneh terhadap dirinya. Dia malah diajak Markus secara paksa untuk berhubungan badan. Awalnya korban menolak keras, namun karena dipkasa dan ancaman kekerasan, dirinya mengaku menuruti hasrat bejat pelaku. Hal tersebut bukan hanya sekali, tetapi berulang kali dilakukan oleh markus dengan disertai ancaman dan penganiayaan jika dirinya menolak.
Akibat perlakuan kasar, ancaman dan penganiayaan, dirinya mengalami sakit parah dan tidak berdaya. Meski demikian, pelaku sama sekali tidak menunjukan rasa iba, malah melancarkan terus aksi bejatnya.
“Meski dalam kondisi sakit, Markus terus paksa melakukan hubungan badan. Saat saya tidak berdaya dia melakukan hubungan terhadap saya. Setelah berhubungan, Markus terus menganiaya saya. Saya sempat minta tolong, namun orang-orang di rumah itu tidak pernah menolong saya. Bahkan mereka nonton apa yang dilakukan Markus. Saya minta dipulangkan karena saya sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit dan sudah tidak berdaya. Saya pun tidak mau jika nanti mati di Kupang,” kisahnya.
Karena semakin parah, dirinya dipulangkan oleh Markus ke kampung halamannya pada Juni 2018. Korban tidak langsung diantar ke rumah orang tuannya, namun Markus membawanya ke rumah Vero, seorang ibu rumah tangga di Aemali, Kecamatan Boawae. Bahkan, di rumah Vero, korban masih sempat dipukul dan ditendang oleh Markus. Korban kemudian dipulangkan Vero ke rumah orang tuanya di Nangaroro, sementara Markus tidak ikut mengantarnya. Korban sendiri tidak mengetahui hubungan Vero dan Markus.
“Karena dalam keadaan tidak berdaya, saya diantar ibu Vero ke rumah orang tua saya. Saya lupa hari dan tanggal berapa saya dianar dan tiba di rumah ke orang tua saya,” akunya.
Setibanya di rumah, orang tuan korban, Mikel (70) sangat terkejut dan terpukul mendapati anaknya dalam kondisi sakit, kurus serta badan penuh lebam memar.
“Saat anak saya datang, saya kaget, karena melihat kondisi anak saya kurus dan luka memar di seluruh tubuh. Waktu itu saya langsung mengantar anak saya ke Puskesmas Nangaroro (bulan Juni) untuk selamatkan anak saya. Sebelum tiba di Puskesmas, kami singgah di Polsek Nangaroro untuk melaporkan kejadian tersebut. Di Polsek Nangaroro, kami diarahkan untuk melaporkannya di Polsek Boawae karena pelaku berasal dari Boawae. Di situ laporan kami diterima. Pihak kepolisian kemudian membawa anak kami ke Puskesmas Boawae untuk mendapatkan perawatan,” ungkapnya dengan raut wajah sedih.
Diceritakan Mikel, beberapa saat setelah laporannya diterima, Markus ditahan, sementara dirinya mengurus perawatan anaknya di Puskesmas Boawae.
“Setelah itu saya urus anak saya di Puskesmas. Kurang lebih satu minggu, akhirnya kami keluar karena kondisi anak saya tidak berubah. Apalagi, dengan ekonomi yang pas-pasan untuk biaya rumah sakit. Namun beberapa hari setelah kami keluar dari Puskesmas, saya kaget karena Markus tidak ditahan lagi dan berkeliaran di luar,” ungkapnya.
Sejak saat itu juga, dirinya mengaku tidak mengetahui bagaimana perkembangan kasus itu selanjutnya. Dengan pendidikan yang sangat terbatas, Mikel sama sekali tidak tahu harus berbuat apa.
Sementara Kanitres Polsek Boawae, Bripka Ryo Maure membenarkan hal itu dan mengaku kalau kasusnya sedang dalam proses. Ryo menjelaskan bahwa karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kupang, maka kasus itu akan dilimpahkan ke Polresta Kupang.
“Hari ini, Kamis (09/08/18) berkasnya telah dikirim ke Polresta Kupang untuk diproses selanjutnya. Karena TKP di Kupang, kita tidak proses di sini, tapi berkasnya kita kirim ke Polresta Kupang. Nanti selanjutnya, penyidik Polresta Kupang yang menanganinya. Sementara Markus, saat ini wajib lapor sambil menunggu hasil penyidikan dari Polresta Kupang,” ujar Ryo. (*/IS/Vhian)
Berita ini telah tayang di Indonesiasatu.com dengan Miris, Ini Kronologis Calon TKW Asal Nangaroro Dianiaya Calo Hingga Kritis
Para Narahubung dan Korban serta Kuasa Hukum saat mendatangi Korban di Kediamannya
NTT-News.com, Mbay – Sehubungan dengan kasus kejahatan penganiayaan yang menimpa calon tenaga kerja “RN” asal Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhitung sejak bulan mei – juni 2018 lalu, (seperti yang diberitakan media Voxntt.com) yang diduga dilakukan oleh oknum bernama Markus Kewo, Beny Banoet dan Vero.
Pihak kuasa hukum telah melakukan investigasi secara mendalam dan menemukan beberapa fakta dan kejanggalan yang terjadi, khususnya terkait dengan proses penyidikan kasus yang ditangani oleh polsek boawae. Adapun fakta-fakta dan kejanggalan-kejanggalan tersebut sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan uraian keterangan RN tentang kejadian yang menimpanya maka kami berkesimpulan bahwa RN adalah korban penganiayaan berat, korban kekerasan seksual dan korban tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa pelaku Markus Kewo telah membujuk rayu, mengiming-imingi, mengangkut, menyekap, memindahkan, memukul, menjambak, menedang, dan memperkosa, mengksploitasi secara seksual kepada korban shingga korban terekploitasi dan mengalami peralkuan yang tidak manusiawi.
- Bahwa kondisi korban saat ini masih dalam sakit yang cukup parah dan mengalami trauma berat.
- Bahwa laporan kepolisian tekait kasus ini dengan Nomor : LP/04/VI/2018/NTT/Res.Ngada/Sektor Boawae, tanggal 17 Juni 2018, yang diajukan oleh orang tua korban, ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya : pelapor tidak diberikan Surat Tanda Terima Laporan (STLL), dan tidak berikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhitung sejak tanggal 17 juni-14 juli 2018, yang mana dokument surat tersebut merupakan hak korban yang harus diberikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada tanggal 14 juli 2018, penyidik pembantu atas nama Bripka Rio Marthen Maure dengan sengaja mengarahkan keterangan korban dan orang tua korban yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahwa selain itu, Bripka Rio Marthen Maure mengatakan kepada korban dan orang tua korban agar menyelesaikan kasus ini lewat jalur adat (denda) dan tidak meneruskan melalui jalur hukum karena akan panjang urusannya.
- Bahwa didalam BAP tertanggal 14 juli 2018, menyebutkan pengenaan pasal pidana kepada pelaku Markus Kewo hanyalah pasal tunggal yakni, pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjaranya adalah 2 tahun 8 bulan.
- Bahwa hingga saat ini, pelaku atas nama MarkusKewo,belum juga ditetapkan tersangka oleh penyidik polsek boawae dan hanya dikenakan wajib lapor serta masih bebas berkeliaran dan berpotensi akan melakukan kejahatan yang sama.
- Bahwa hingga saat ini Yang juga pelaku pendukung (turut serta), atas nama Beny Banoet dan Vero belum ditetapkan tersangka dan belum ditahan secara hukum.
- Bahwa diduga ada upaya untuk “cuci tangan” atas kasus ini oleh penyidik polsek boawae dengan sengaja mendorong penyelesaikan kasus ini di polres kupang kota.
- Bahwa hingga saat ini baik Bripka Rio Marthen Maure dan Kapolsek Boawae belum juga diperiksa secara etik ataupun pidana atas kelaliannya dalam menjalankan tugas.
- Bahwa hingga saat ini belum ada informasi perkembangan penanganan kasus yang diterima oleh pihak korban dari polsek Boawae ataupun Polres Ngada.
Berdasarkan uraian fakta dan kejanggalan diatas, Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) menyatakan sikap sebagai berikut :
- Mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Kapolres Ngada untuk segera mengambil alih proses penyidikan kasus ini dengan melakukan BAP ulang dan menetapkan status tersangka serta menahan 3 orang pelaku kejahatan masing-masing atas nama MarkusKewo, Beny Banoet Dan Vero;
- Mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Provost Polres Ngada untuk segera memeriksa dan menjatuhkan sanksi disiplin dan pidana kepada Bripka Rio Marthen Maure atas sikap dan perbuatannya;
- Mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Kapolres Ngada untuk mencopot Kapolsek Boawae dan memberikan sanksi displin yang sesuai karena telah lalai menjalan tugas pengawasan terhadap penyidikan kasus ini;
- Meminta Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) untuk segera melindungi korban;
- Meminta Komnas Perempuan untuksegera turun tangan mengadvokasi kasus ini;
Demikian realese yang diterima media ini melalui narahubung
- Greg R. Daeng, S,H. (0822 1339 7977)
- Veronika Aja, SE, MM. (0812 94260050)
- Wolhardus Toda, S.Sos. (0823 3963 8888)
(Vhian)
Pasangan Bupati dan wakil Bupati SBD terpilih saat usai mengikuti sidang putusan di MK
NTT-News.com, Jakarta – Proses Pembuktian tuduhan Paket MDT-GTD (Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo) dalam Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) yang berlangsung pada 27 Juni 2018 lalu berakhir sudah.
Tuduhan yang dialamatkan pada Paket KONTAK melakukan kecurangan hingga adanya laporan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh paket MDT-GTD tidak dikabulkan.
Meskipun harapan pasangan calon incumbent ini agar MK memerintahkan KPU melakukan Pemilihan ulang, harus terhenti disini.
Pada sidang putusan, Jumat 10 Agustus 2018, Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan pemohon (MDT-GTD). Dengan demikian KPU harus menetapkan pasangan KONTAK sebagai pemenang pemilih.
“Seluruh eksepsi pemohon ditolak karena tidak memiliki legal standing atau kekuatan hukum yang sah,” kata ketua majelis hakim MK saat membaca putusan di Jakarta. (Rey/JEP)
Sidang Kasus KDRT Bos Rental Edo Kupang di pengadilan Negeri Kupang
NTT-News.com, Kupang – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan “Bos” rental Mobil Edo, Edy Rinaldy alias Edo beberapa waktu lalu terhadap istrinya Meri Christina U. Shima tetap disidangkan meskipun telah menandatangani surat perdamaian dan diserahkan kepada Polisi.
Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan Korban (Meri Christina U. Djima) dan saksi lain, Selasa 7 Agustus 2018 tampak korban dan pelaku (Edo) berjalan bersama menuju ruang sidang. Saat persidangan, Korban mengaku telah memanfaatkan suaminya dan siap menerima seperti awalnya sebab apa yang dilakukan terhadap dirinya hanya karena diselimuti emosi.
“Saat kejadian saya di pukul dan di dorong. Pipi bengkak dan tangan tergores. Awalnya sakit memang, sehingga saya lapor polisi. Ini baru pertama dia (Edo) pukul saya, selama ini paling bentak-bentak saja kalau marah,” kata Meri.
Setelah suaminya di Polisikan dan ditahan, Meri juga mengaku telah memanfaatkan pelaku hingga saat ini telah hidup damai dan berdampingan kembali layaknya suami istri yang tidak pernah memiliki masalah. “Sudah satu bulan lebih kami hidup sama-sama kembali dan sepanjang ini kami baik-baik saja,” jelasnya.
Saat ditanya penyebab Edo marah-marah sampai memukulnya, Meri mengaku karena pulang malam tanpa pemberitahuan bahwa dirinya sedang dari rumah sakit mengurus anak Meraka yang sedang sakit.
Ketika Jaksa Penuntut Umum mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan Edo jauh sebelumnya, bahwa dirinya dipukul karena jalan dengan lelaki lain. Meri membantah bahwa saat itu dia pulang larut malam yang bertepatan dengan malam Minggu karena baru saja dari rumah orang tuanya dan dilanjutkan dari rumah sakit mengurus anak mereka yang sakit.
“Tidak, saya hanya karena tidak informasikan saja kalau saya dari rumah sakit. Saya ke rumah sakit karena papa juga yang kasih tau saya bahwa anak kami sakit dan sudah di rumah sakit,” katanya lagi.
Sementara Edo yang ditanya JPU soal kata-kata kasar yang dilontarkan kepada istrinya mengaku bahwa semua di ungkapkan karena terbawa suasana emosi. “Saya emosi terbawa emosi saja, saya bilang saya kasih mati lu, tapi itu karena emosi,” aku Edo.
Dihadapan Jaksa dan Hakim, Edo mengaku sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan kembali lagi ke ruang persidangan hanya karena masalah kekerasan dalam rumah tangga.
Setelahsidang berlangsung, Penasehat Hukum, George Nakmofa kepada media ini mengatakan bahwa pada prinsipnya beda pidana KDRT dengan pidana lain, sehingga ini tetap di sindangkan tetapi, karena ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga maka pihaknya berharap agar memberikan hukuman yang tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka yang sudah kembali pulih.
Selanjutnya, sidang berikutnya diagendakan pada hari Selasa 14 Agustus 2018 mendatang. (Rey)
Kuasa Hukum Pihak Terkait saat foto bersama di depan gedung Mahkah Konstitusi
NTT-News.com, Jakarta – Sidang lanjutan sengketa Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, memasuki persidangan kedua. Sidang kedua tersebut beragendakan mendengar Sanggahan KPU, Panwaslu dan Pihak terkait lainnya.
Sidang tersebut merupakan sidang atas laporan dari pasangan calon bupati Markus Dairo Talu – Gerson Tanggu Dendo (MDT-GTD) ke MK dengan nomor perkara 49/PHP.BUP-XVI/2018. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti yang diserahkan oleh kuasa hukum Pemohon, MDT-GTD.
Dalam sidang yang berlangsung Selasa (31/7/2018) kemarin, tim Kuasa Hukum Terkait, Sayed Muhammad Muliady dari Sayed & Partners Law Firm, mengatakan bahwa tuntutan pemohon (MDT-GTD) tidak legal standing, kabur atau tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga jawaban dalam eksepsi legal standing dan ambang batas terjadi selisih perolehan suara yang telah melebihi ambang batas 1,5 persen sesuai jumlah pemilih di SBD.
Saat itu Sayed menyampaikan kepada Hakim MK bahwa gugatan penggugat atau Pemohon Kabur. Satu, bahwa dalam permohonan Pemohon tanggal 16 Juli 2018.
Pada halaman 3 menyebutkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya sebesar 146.902 suara. Bahwa kemudian dalam permohonan Pemohon dalam halaman 5 menyebutkan selanjutnya Pemohon memiliki suara sebanyak 63.886 suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak, Pihak Terkait (KONTAK), memiliki suara sebanyak 67.764 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, Pihak Terkait (KONTAK), adalah sebanyak 3.878 suara.
Bahwa dalil Pemohon yang menjadi hal paling krusial dalam permohonan ini tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada dalam hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Bahwa sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-KPT/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-KPT/5318/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
“Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 147.690 suara, bukan 146.902 suara. Dan Pemohon mendapatkan suara sebanyak 64.670 suara, bukan 63.886 suara, dan Pihak Terkait, pemilik suara terbanyak mendapatkan suara sebanyak 67.766, bukan 67.764 suara,” kata Sayed.
Oleh karena itu, pihaknya menilai pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut 1 MDT-GTD tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.
Pihaknya meminta kepada MK untuk mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku SK KPU SBD tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil Pilkada SBD tahun 2018. (JEP)
Bacaleg DPRD SBD, Yosef Tende Boro
NTT-News.com, Kupang – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Yosef Tende Boro mengakui dan mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana yang dihukum berdasarkan pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan pada tahun 2016 lalu.
Yosef yang menghubungi media ini mengaku telah menjalani masa hukuman selama 2 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waikabubak sejak tahun 2016 dengan baik. Selama menjalani hukuman Yosef tidak pernah membuat hal-hal yang melanggar aturan dan tata tertib di Lapas tersebut.
Yosef juga mengaku bahwa dengan hukuman yang dilaluinya, telah membuat dirinya sadar dan tidak akan melakukan hal serupa yang membuat dirinya harus berada dibalik jeruji besi sebagai rumah pengasingan bagi pelanggar undang-undang yang berlaku di NKRI ini.
“Saya menjalani proses hukuman itu cukup lama untuk kembali ke masyarakatan, saya merasa terasing disana dan selama berada di Lapas saya belajar banyak tentang hal-hal positif untuk menjauhi norma-norma yang berlaku di masyarakat,” ujar mantan Kepala Desa ini, Senin 23 Juli 2018.
Berkaitan pengakuan ini, disampaikan Yosef secara terbuka melalui media publik agar diketahui banyak orang bahwa dirinya telah menjalani masa hukuman dan tidak akan berbuat hal yang sama lagi, serta publikasi pengakuan melalui media massa ini dilakukan sebagai syarat dan perintah PKPU untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. (rey)
Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP bersama Istri
NTT-News.com, Waikabubak – Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP bersama istri melaksanakan kunjungan kerja ke Makodim 1613/ Sumba Barat, pada Selasa 17 Juli 2018 lalu.
Dalam kunjungan kerja tersebut Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto S.IP., disambut oleh Bupati Sumba Barat Drs.Agustinus Niga Dapawole, Ketua DPRD Sumba Barat Gregorius Pandango,SE, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Putu GDE Novyartha,SH. M.HUM, Kapolres Sumba Barat AKBP Michael Irwan Thamsil, S.Ik, Kasi Inten Kejaksaan Negeri Sumba Barat,Iswan Noor,SH, Pimpinan BRI Cabang Waikabubak Ary Juwono.
Kunjungan Mayjen TNI Benny Susianto S.IP, merupakan kunjungan pertama ke Makodim 1613/Sumba Barat, semenjak menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana. Kunjungan kerja ini sebagai langkah awal Pangdam IX/Udayana dan Ketua Persit KCK PD IX/Udayana, dalam mengenal satuan dan lingkungan kerja di Kabupaten Sumba Barat.
Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto S.I.P mendapat sambutan meriah dan penuh antusias oleh segenap Prajurit Kodim 1613/Sumba Barat.
Dalam arahannya di depan seluruh Prajurit Kodim 1613/ Sumba Barat. Pangdam IX/Udayana menegaskan kepada seluruh Prajurit agar selalu profesional dalam setiap melaksanakan tugas sehingga masyarakat menjadi bangga memiliki TNI.
Dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI saat ini berada di atas Lembaga – Lembaga Pemerintah lainnya, prajurit TNI harus mampu menjaga kepercayaan tersebut dengan terus berupaya belajar, berlatih dan menguasai alutsista yang di miliki dan kinerja yang baik untuk selalu mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara.
Loyalitas kepada pimpinan harus dijunjung tinggi dengan berpedoman kepada norma-norma keprajuritan dengan selalu menjaga kekompakan antar sesama Prajurit. Sehingga tugas seberat apapun yang dibebankan kepada Prajurit akan dapat diselesaikan.
“Kebanggaan kita sebagai Prajurit TNI tetap ada di hati kita semua. Kalau kita tidak mempunyai kebanggaan sebagai Prajurit, kita tidak akan memiliki motivasi kerja dan semangat untuk membangun rasa percaya diri untuk maju,” tegas Pangdam. (Yunia)
Segerombolan orang yang diamankan anggota Buser dan Brimob di KPU Sumba Barat Daya
NTT-News.com, Tambolaka – Segerombolan massa menggunakan Mobil yang diduga hendak mencuri Kotak Suara di KPU Sumba Barat Daya (SBD) berhasil dibekuk Buser dan Brimob Polres Sumba Barat di sekitar Kantor KPU setempat. Informasi tersebut telah beredar di media facebook, grup Berita Sumba Barat Daya serta di wall pribadi para pegiat media sosial di daerah itu.
Dugaan bahwa ketujuh orang yang berhasil diamankan itu merupakan bagian dari Tim Markus Dairo Talu – Gerson Tanggu Dendo (MDT-GTD) yang memiliki jargon politik, LANJUTKAN itu, ketika akun facebook Tata Pakita milik pasangan tersebut memprotes foto-foto yang beredar luas di media sosial.
Selain itu ada sebuah sepeda motor dengan mengganti nomor Polisi (Plat) menjadi No. 1 LANJUTKAN yang juga ikut ditahan karena hendak memasuki kawasan KPU SBD dengan tanpa menyalakan lampu.
Informasi lain yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa pada Jumat, 13 Juli 2018 malam sekitar pukul 12.00 Wita, ada segerombolan masa yang ingin masuk ke kantor KPU SBD dengan tujuan untuk mencuri kotak suara, namun kegiatan mereka sempat di halang oleh team Buser Polres Sumba Barat di luar kantor KPUD, team Buser berhasil mengamankan 7 orang dan 1 unit mobil Kijang.
Salah satu saksi mata yang namanya tiak ingin dipublikasi menuturkan bahwa sebelumnya ada 3 unit mobil memasuki wilayah sekitar Kantor KPU, dari ketiga mobil yang mencurigakan itu didekati oleh tim buser, namun 2 unit mobil berhasil lari meninggalkan KPU, sementara satu unitnya masih bertahan.
Ketika diinterogasi Polisi, mereka mengaku sedang mencari kerbau yang hilang disekitar kantor KPU SBD, sehingga saat itu polisi menyarankan untuk membuat laporan ke Kantor Polsek Loura sehingga tidak ada saling curiga antara Polisi dan mereka. Namun menurut Saksi mata itu, mereka memang pergi dari depan Kantor KPU, tetapi singgah di salah satu rumah warga.
“Karena dirasa mereka semakin mencurigakan maka polisi mengeluarkan tembakan dan mengamankan mereka, ada beberapa barang bukti yang diamankan Polisi, termasuk mobil mereka dan alat komunikasi yang digunakan,” kata sumber tersebut kepada media ini, Sabtu 14 Juli Juli 2018 siang.
Sementara itu, untuk memastikan penangkapan tersebut, Kapolres Sumba Barat AKBP. Michael Irwan Thamsil melalui pesan singkatnya membenarkan adanya penangkapan 7 orang yang diduga mau menyerang dan mencuri di KPU.
“Masih kita lakukan pemeriksaan terhadap mereka terkait maksud dan tujuan mereka berada di sekitar kantor KPUD,” tandas Michael.
Hingga berita ini diturunkan ketujuh orang yang diamankan Polisi masih sementara diperiksa dan didalami apa motif dari dugaan tindakan penyerangan Kantor KPU SBD tersebut. (rm/lr)
Haji Syamsi Pua Golo, Selaku Sekretaris Tim Pemenangan Paket Kontak dan rekannya saat menggelar konferensi Pers di dampingi Bupati Terpilih SBD, Kornelius Kodi Mete
NTT-News.com, Tambolaka – Media sosial facebook dan media online bayaran lagi-lagi dimanfaatkan untuk melancarkan serangan tak berdasar dengan tuduhan kecurangan dan penggelembungan suara dalam Pilkada Sumba Bara Daya (SBD) 27 Juni 2018 lalu. Ibarat selumbar dimata sesama yang dilihat dan Balok di depan Mata mereka, tak kelihatan.
Bagaimana tidak, saksi pasangan calon Bupati MDT-GTD, Ratu Wula, Ananias Bulu dan kroni-kroninya melancarkan serangan bahwa di Kodi Utara ada kecurangan karena kesalahan penempatan jenis kelamin pemilih serta gembok yang digergaji saat pleno penghitungan suara.
Sementara TPS di depan rumah calon Bupati, Markus Dairo Talu-Ratu Ngadu Bonu Wula dan salah satu TPS lainnya di Kalembu Weri terbukti melakukan kecurangan pada tanggal 27 Juni 2018, bahwa seluruh surat suara hanya di coblos oleh satu orang per TPS sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang beberapa hari lalu. Ibarat Maling Teriak Maling.
Sekretaris tim pemenangan Paket Kontak (Pemenang Pilkada), Haji Syamsi Pua Golo, menuturkan bahwa pihaknya mengamati dan mendengar beberapa informasi di lapangan dan bahkan mendengarkan secara langsung juga ketika rapat Pleno di tingkat Kabupaten tentang beberapa hal yang di sampaikan oleh Paket MDT-GTD, soal tuduhan kecurangan. Sehingga pihaknya mengklarifikasi untuk memberikan keyakinan pada masyarakat tentang beberapa isu yang berkembang bahwa ada sejumlah pemilih gubernur lebih di dalam C1-KWK di bandingkan dengan pemilih bupati.
Baginya perbedaan angka pemilihan Gubernur dan Bupati sama sekali tidak merubah jumlah keseluruhan, hanya memang harus diakui, bahwa yang berbeda itu adalah jumlah laki-laki dan perempuan yang memilih yang berbeda dan Penyelenggara pada saat pleno tingkat kecamatan sudah mengakui kekeliruan penempatan angka laki-laki dan perempuan tersebut. “Jadi tidak ada penggelembungan dan kecurangan,” tegas Syamsi, Selasa 10 Juli 2018
Dia juga menegaskan agar semua berita, terutama yang di media sosial itu harus dicermati dengan betul, kalau belum tahu betul lebih baik diam dulu, lalu kemudian dicari kebenaran atau perbandingan dari berita-berita yang lain, jadi lebih baik jaga jempol dan pikiran kita agar tidak mudah terprovokasi dari berita-berita hoax baik di media sosial dan media online berbayar yang belum benar sumber dan isinya.
Adapun uraian yang dipersoalkan tim MDT-GTD yang tersebar disemua lini massa, yakni:
1. Satu TPS jumlah Pemilih Gubernur lebih sedikit Dalam C1-KWK dibandingkan dengan pemilih Bupati.
JAWABAN:
Surat suara dari KPU memang lebih 1 pada satu TPS. Tapi suara yang mencoblos sama, baik pemilih bupati maupun gubernur. Satu TPS lagi di Hameli Ate mendapat kelebihan 1 surat suara dari Rote Ndao yang ikut dicoblos tapi sudah dikoreksi. Di satu TPS Kandaghu Tana kertas suara kekurangan 50 lembar di peti suara pemilihan gubernur tapi tidak mempengaruhi hasil juga karena rata-rata kertas suara yang tidak terpakai di Kodi Utara di atas 100 lembar. HASIL AKHIR PENGHITUNGAN di C1-KWK SAMA pada semua pihak dan tidak ada keberatan yang dicatat. TIDAK ADA MANIPULASI DAN PENGGELEMBUNGAN ATAU PENGURANGAN.
2. Peti suara tidak tersegel.
JAWABAN:
SEMUA PETI SUARA DI KODI UTARA TERSEGEL DAN ITU SEMUA HANYA MENGADA-ADA SAJA.
3. Amplop C1-kwk tidak tersegel.
JAWABAN:
Ada beberapa amplop C1-KWK tidak disegel karena panitia pemilihan LUPA dan karena sudah kelelahan serta dikejar waktu harus dikirim secepatnya. Tapi DATA YANG TERTULIS DI DALAMNYA SAMA DENGAN DATA C1-KWK yang dimiliki para saksi, Panwas, KPU dan C1 Plano. TIDAK ADA MANIPULASI DAN REKAYASA ANGKA.
4. Slot kotak suara dibuka dengan gergaji, kunci tidak ada.
JAWABAN:
Ada 6 peti di Kori yang dibuka dengan gergaji, 2 peti untuk pemilihan gubernur dan 4 untuk pemilihan bupati. Alasan, kunci hilang di 3 peti dan ada kunci yang tidak cocok dengan gembok di 3 peti lainnya. Ada 2 peti yang bisa dibuka gemboknya dengan 1 kunci. AKAN TETAPI SEMUA PETI INI TERSEGEL. AMPLOP C1-KWK di dalamnya juga tersegel. Data yang tertulis di amplop C1-KWK sama dengan data yang dimiliki oleh para saksi, panwas, kpu dan C1 plano. TIDAK ADA MANIPULASI DAN REKAYASA ANGKA.
5. Tidak ada data C1-KWK dalam kotak suara.
JAWABAN:
Ada C1 yang memang tidak diisi dalam kotak suara karena dipegang sendiri oleh panitia di TPS. Ini karena kurang paham aturan. Manusiawi. Tapi C1-KWK yang dipegang itu tersegel dan tidak ada perubahan angka dengan data C1-KWK yang dimiliki oleh para saksi, kpu dan panwas serta C1 plano. TIDAK ADA REKAYASA DAN MANIPULASI.
6. Blangko C1-KWK kosong dalam kotak suara.
JAWABAN:
BUKANNYA KOSONG. INI BAHASA BERLEBIHAN. Faktanya, blanko C1-KWK itu halaman pertamanya tidak diisi lengkap, tidak ditulis berapa pemilih pria dan wanita tapi langsung ke penjumlahan. Halaman kedua dan ketiga diisi. Setelah dibandingkan dengan C1-KWK yang dimiliki oleh para saksi, panwas dan kpu serta C1 plano hasilnya sama. Kesalahan sudah dikoreksi saat itu juga. TIDAK ADA REKAYAKASA DAN MANIPULASI.
7. PPK, Panwascam dan KPPS tidak mau menunjuk dan mencocokkan data dengan C2-Plano maupun absensi.
JAWABAN:
C2 Plano tidak ada. Adanya C1 Plano. TIDAK ADA ATURAN KPU UNTUK HARUS MEMBUKA ABSENSI. Kalau data C1-KWK dan C1 plano cocok, masalah selesai. Kalau belum juga tinggal hitung kertas suara. Tapi masalahnya selesai ketika C1-KWK dicocokkan dengan C1 plano. Lalu untuk apa buka daftar hadir? DISINI PUN TIDAK ADA REKAYASA DAN MANIPULASI.
8. PPK, Panwascam dan KPPS tidak menunjukkan bukti foto Copy E-KTP maupun suket.
JAWABAN;
SAMA DENGAN JAWABAN NOMOR 7. UNTUK APA CARI-CARI MASALAH KALAU BISA DISELESAIKAN DENGAN PENCOCOKAN DATA C1-KWK DAN C1 PLANO. INI PUN HANYA MENGADA-ADA.
9. Penyelenggara maupun pihak pengawas melarang saksi dan warga mendokumentasikan proses rapat pleno tersebut melalui Video. Bahkan wartawan pun dilarang meliput.
JAWABAN:
Yang dilarang adalah menyiarkan secara live proses pleno rekapitulasi kecuali ada temuan khusus. Nyatanya tidak ada temuan khusus. Pembacaan hasil dibolehkan untuk didokumentasikan. Semua ketentuan ini sudah diatur dalam tatatertib sidang pleno. Alasan lain, pertimbangan keamanan. Rekapitulasi di Kecamatan bukanlah proses akhir. Proses akhir ada di KPUD.
“Mengapa pleno di Wewewa Barat semua harus steril dan tidak ada protes baik sebelum Pemilihan Ulang dan saat Pemilihan Ulang serta saksi luar tidak diperkenankan? Sementara Ratu Wulla datang sebagai saksi, bukan sebagai wartawan di Kodi Utara. Andai wartawan, siaran live atau tidak harus dibuat karena ada tatib dan berdasarkan pertimbangan keamanan oleh Input point 4,” kata Syamsi sembari mempertanyakan sikap melanggar tatib yang dilakoni saksi MDT-GTD, Ratu Wula. (JEP)
