Perwakilan FM-NTT saat menemui pimpinan Ombudsman RI Perwakilan NTT
NTT-News.com, Kupang – Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan pelayanan publik di bidang Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) berada dalam tiga besar substansi pelayanan yang di keluhkan masyarakat di seluruh Kabupaten di NTT.
Dalam tiga tahun terakhir, kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, jumlah laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman NTT menempatkan BPN dalam tiga besar substansi pelayanan yang paling banyak dikeluhkan terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang agraria serta percepatan penanganan aduan masyarakat.
Berdasarkan data, potensi konflik pertanahan yang belum terselesaikan di NTT tercatat diantaranya, Kasus Paumere di kabupaten Ende, Naunu dan Manusak di kabupaten Kupang serta pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT MSM di Sumba Timur.
“Dalam rangka pelayanan publik di bidang pertanahan, salah satu hal yang harus diperhatikan BPN berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan percepatan penanganan laporan masyarakat,” tambah Darius.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang telah disepakati dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Ombudsman RI dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang nomor 4/SKB/I/2018, 01/ORI-MOU/I/2018.
Selain yang dilaporkan langsung ke Ombudsman NTT, masih banyak juga informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan pelayanan BPN, seperti yang terjadi di BpN Sumba Barat dan BPN Sumba Barat Daya yang mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya atas sertifikat tanah yang telah diusulkan beberapa tahun lalu hanya dengan alasan berkas hilang di meja pegawai BPN. (rm)
Kuasa Hukum Pelapor Mantan Kacab Bank NTT Oeba
NTT-News.com, Kupang – Helda Manafe Pelloundou secara resmi dipolisikan oleh Mantan Kepala Cabang (Kacab) Bank NTT Oeba, Charolin O. T. Ndaomanu terkait dugaan Carolin melakukan pembobolan rekening milik Helda Manafe Pelloundou.
Pelaku yang diduga menipu warga NTT
NTT-News.com, Kupang – Pengusaha Jambu Mette warga negara India diduga menipu dan merusak perekonomian petani Jambu Mette di NTT.
Menurut Penasihat Hukum DC Commodity, Dr.Tommy Singh,SH,LL.M kepada wartawan mengatakan Shreejit, warga India, bersama istri Emily Siberu, diduga menipu Ramachandran Dinesp, Direktur DC Commodity, Perusahaan yang berbasis di Dubai, UEA, sebesar Rp.5 Milyar.
“Penipuan dilakukan dengan cara menawarkan kacang mette berkualitas super dan memberitahukan kepada kepada klien saya, bahwa Ia memiliki gudang penampungan di beberapa kota seperti Larantuka, Lembata, Maumere dan Lombok,” ungkap Tommy.
Selain itu juga, Shreejit, mengatakan kepada Dineshp bahwa dirinya juga membina banyak petani jambu mette untuk menyuplai perusahaanya dan juga untuk lebih meyakinkan Ramachandran, Shreejit, warga negara India itu pun menyiapkan kontrak kerja yang belakangan diketahui bukanlah Perusahaan miliknya tapi milik Johannes Hamenda asal Surabaya.
Masih menurut Tommy kronologis awalnya Shreejit mengenalkan Johannes sebagai Clearing agent untuk mengirim Jambu mette, tapi belakangan ini Ia meminta agar uang pembelian dikirim melalui Johannes untuk mengelabui niat jahatnya, padahal Johannes sudah menjelaskan kepada penyidik bahwa ia hanya diminta oleh tersangka Shreejit warga India itu.
Akibat dari perbuatan tersangka, Shreejit bersama Istrinya menjadi tersangka karena menggunakan rekening istrinya untuk menampung hasil dugaan penipuan tersebut yang belakangan diketahui bahwa Istrinya tidak mengetahui apa -apa dan hanya disuruh oleh suaminya Shreejit tersangka warga negara India tersebut.
Merasa telah ditipu, Ramachandran Dineshp, Direktur DC Commodity, akhirnya melaporkan Shreejit dengan tuduhan pasal 372 dan 378 di Polda NTT sesuai LP No./B/56/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 dengan pihak pelapor Ramachandran Dinesp dan pihak terlapor Shreejit Shreedharanpillai dan Emily Reberu yang merupakan Istri dari Shreejit sebagai tersangka utama.
Lebih lanjut, PH DC Commodity, Dr.Tommy Singh,SH,LL.M, menjelaskan bahwa tersangka Shreejit ditahan sedangkan Istrinya tidak ditahan.
“Shreejit pernah dipidana di PN Larantuka dengan tuduhan menggelapkan uang perusahaan asing PT. Eka Prima tempat dimana Ia bekerja yang pada akhirnya hengkang dari NTT,” ungkap Tommy.
Tommy menambahkan, didalam kronlogis ini diketahui bahwa tersangka Shreejit menggunakan modus jual ekspor jambu mette, tapi ditengah jalan ia lari setelah mendapatkan uang dari pihak pembeli.
“Atas aksinya kini tersangka Shreejit masih ditahan di Polres Kupang Kota untuk penyelidikan lebih lanjut karena diduga menipu dan merusak harga jambu mette di NTT, ” ungkapnya.
Sementara itu, Dinesh mengharapkan dan meminta pihak penegak hukum di NTT agar menindak secara tegas Shreejit warga negara india ini karena kasus ini sdh menjadi issue besar dikalangan importir kacang mete dari luar negeri dan Dinesh terpaksa menghentikan impor kacang mette dari NTT yg sebelumnya bisa mencapai 5000 ton permusim.
“Kasus ini apabila tidak segera di selesaikan, bisa merusak perekonomian dan investasi di NTT,” kata direktur dan pemilik Perusahaan DC Commodity yg berbasis di Dubai, UEA tersebut.
Penulis: Hebat
Istri korban dugaan penganiayaan Ruben Rendi Gheda dan kelaurganya
NTT-News.com, Kodi – Kepala Desa (Kades) Tana Mete Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Wora Mahendok diduga melakukan tindak pedana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Ruben Rendi Gheda (Korban) hingga pingsan. Dugaan penganiayaan itu disampaikan istri korban Dorkas Ina Kaka, kepada awak media karena korban saat ini telah ditahan Polsek Walla Dimu dan ditetapkan sebagai tersangka.
Istri dan keluarga korban Ruben Rendi Gheda, yang berdomisili di dusun Waikabala Desa Tana Mete Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) melayangkan surat laporan kasus pengeroyokan dan penganiyaan ke Kapolda Nusa Tenggara Timur, lantaran suaminya yang tidak bersalah ditahan dan ditetapkan tersangka.
Dorkas merasa ada yang tidak benar dari urusan masalah yang ditangani Polsek Walla Dimu ini, karena suaminya yang dikeroyok oleh kepala Desa bersama Yakub Bani dan Rudolf Radu Dawa, yang sudah dilaporkan juga tidak digubris Polsek sedangkan laporan Kepala Desa ditindaklanjuti dan menahan korban pengeroyokan dan ditetapkan sebagai tersangka.
“Suami saya dikeroyok, dianiaya terus kami lapor di Polsek Walla Dimu tapi tidak ditindaklanjuti, sementara laporan kepala desa atas tuduhan penyerangan pasca pengeroyokan itu yang ditindaklanjuti, hukum ini benar-benar tajam kebawah dan tumpul keatas,” tugas Dorkas, Sabtu 16 Februari 2019 lalu, dengan nada ketus.
Dorkas mengisahkan, berawalnya dari utang piutang seekor Sapi antara Suaminya dan Ndara Pangga dengan jaminan dua unit sepeda motor yakni sepeda motor merk Yamaha Byson berwarna putih dan Honda Verza berwarna merah. Dalam perjalanan, dua unit sepada motor ini ditebus oleh orang lain.
“Mereka tebus sepeda motor yang merupakan jaminan untuk sapi pada orang lain dan ketika suami saya pergi untuk mengambil kembali sepeda motor ini kepala desa Tana Mete bersama Yakub Bani dan Rudolf Radu Dawa mengeroyok suami saya di rumah kepala desa Tana Mete” ungkapnya.
Tak terima Ruben dikeroyok hingga Pingsan, keluarga yang mendengar Ruben Rendi Gheda pingsan dikeroyok oleh kepala desa Tana Mete, mereka datang terjadilah saling lempar batu antara kedua belah pihak hingga Ruben yang masih belum sadarkan diri berhasil dilarikan untuk mendapatkan pertolongan medis.
Setelah hal ini terjadi, Ruben bersama keluarganya melaporkan kasus ini ke Polsek Walla Dimu, lalu korban langsung minta divisum dan sudah divisum oleh Puskesmas Walla Ndimu serta hasilnya sudah ditangan kepolisian sektor Walla Ndimu.
Dirinya merasa heran karena laporan mereka seperti tidak mendapat jawaban tetapi laporan kepala desa Tana Mete yang direspon dan melakukan penangkapan dan penahanan Ruben Rendi Gheda bersama 6 orang lainnya dan sudah dijadikan tersangka karena dianggap melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah kepala desa Tana Mete, Wora Mahendok.
Dominggus Ana Lete, keluarga korban yang mendampingi Dorkas Ina Kaka, juga merasa sebagai masyarakat biasa yang mempercayakan kepada pihak keamanan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil, namun terkesan dipitieskan.
“Oleh karena itu, mewakili Ruben dan keluarga saya mendapat kuasa untuk melayangkan surat laporan kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini pada Bapak Kapolda NTT untuk mendapatkan keadilan dari penyelesaian kasus ini,” tuturnya.
Penulis: Okta T
Editor: Rey Milla
Jalan dan Jembatan hasil Karya Kontraktor Ananias Bulu yang tidak rampung dikerjakan sejak 2017 lalu
NTT-News.com, Kadul – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Raba Ege, Matius Ngongo Bulu, Ananias Bulu sebagai penerima proyek pekerjaan jalan Wee Kamuru dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) diminta bertanggungjawab atas tidak adanya pekerjaan jalan dan jembatan di desa Raba Ege.
Demikian hal itu disampaikan masyarakat Desa Raba Ege yang mendatangi Kantor DPRD SBD setelah bertemu dengan Wakil Ketua DPRD SBD, Hemanus Djakadana di ruang kerjanya.
Menurut Yakobus, Plt Kades Matius Ngongo Bulu harus bertanggungjawab karena telah membuatkan laporan penggunaan dana desa. Sementara penggunaannya tidak sesuai yang diharapkan masyarakat banyak di Desa Raba Ege.
Demikian juga Kepala Dinas PMD harus bertanggungjawab karena dialah yang menilai layak tidaknya diterima laporan ini. Setelah menerima laporan pertanggungjawaban tersebut, Kepala Dinas PMD harusnya turun ke lapangan untuk melihat secara langsung hasil pekerjaan dalam laporan itu, sebab masyarakat juga telah melaporkan adanya kejanggalan pekerjaan yang tidak dituntaskan Ananias Bulu sebagai Kontraktor.
Yakobus menduga, ada ‘perseligkuhan’ kesepakatan antara Dinas PMD, Ananias Bulu dan Pemerintah Desa hingga proses pekerjaan jalan tersebut tidak rampung namun anggarannya sudah dicairkan 100 persen.
“Kami menduga adanya kerjasama antara pihak-pihak tertentu diantaranya Kontraktor Ananias Bulu, Pemdes dan Pemda dalam hal ini Dinas PMD,” ujar Yakobus.
Dia juga mengatakan, masyarakat yang pernah menanyakan masalah jalan tersebut malah dibentak oleh kontraktor Ananias Bulu.
Lukas, salah satu Kepala Dusun di Desa Raba Ege juga mempertanyakan tindakan kepala desa yang tidak melibatkan DPD dan juga tidak membahas proyek pengerjaan jalan tersebut dalam musyawarah masyarakat desa.
Menurutnya, pekerjaan jalan tersebut hanya sepihak dianggarkan oleh pemerintah dan melakukan pembayaran tanpa melihat hasil pekerjaan tersebut sudah rampung atau belum.
“Rupanya ada unsur pembiaran sehingga masih melakukan pembayaran padahal pekerjaan tidak habis. jembatan hanya dipalang kayu. Pekerjaan ini tidak pernah ada dalam pembahasan baik di musrebangdus maupun musrenbangdes,” kata Lukas dengan nada geram.
Sementara dalam perkerjaan fisik jalan tersebut, Lukas menyebutkan tidak adanya pemasangan papan informasi proyek.
“Sampai sekarang kami tidak tahu nama CV yang dipakai untuk mengerjakan proyek jalan tersebut, tapi yang mengerjakan jelas orangnya. Jika tidak ada penyelesaian cepat oleh DPRD kami akan datang lebih banyak dan langsung ke kejaksaan, masyarakat Raba Ege sudah ditipu mentah-mentah ini,” tegas Lukas.
Seperti diketahui berdasarkan pantauan awak media pada beberapa hari lalu, jalan dan jembatan yang dimaksud tersebut tidak pernah dikerjakan oleh kontraktor Ananias Bulu, bahkan jembatannya terbengkalai dan untuk sementara ini jembatan tersebut dipasang papan agar bisa dilewati oleh masyarakat. (*/jep)
Selfina Etidena (tengah) bersama paman dan kuasa hukumnya, Dedy Jahapay,SH (kanan) usai membuat laporan polisi di SPKT Polda NTT pada Senin (14/1/2019) sore.
(foto: Ryan Nong/Pos Kupang)
NTT-News.com, Kupang – Kasus pencekalan terhadap mahasiswa Alor, Selfin Etidena oleh Satgas anti human trafficking Dinas Nakertrans NTT berakhir pidana. Selain melaporkan Petugas Satgas TPPO yang bertugas di Bandara El Tari Kupang, Plt Kadis Nakertrans Sisilia Sona juga ikut di Dipolisikan.
Selfina didampingi kuasa hukumnya, Dedy Jahapay, SH membuat laporan di SPKT Polda NTT. Mereka diterima Bamin I SPKT, Brigpol Vrengqi Talan dengan bukti laporan Nomor : LP/B/10/I/2019/SPKT Tanggal 14 Januari 2019.
Kuasa hukum Selfina, Dedy Jahapay mengatakan, Sisilia dan petugas Satgas dipolisikan karena diduga kuat telah terlibat kasus perampasan kemerdekaan dan telah membuat perasaan tidak menyenangkan seperti diatur dalam pasal 333 KUHP dan 335 KUHP.
“Perbuatan Plt. Kadis Nakertrans jelas masuk unsur pidana. Mereka sudah bertindak sewenang-wenang. Saya akan kawal kasus ini hingga diproses tuntas,” ujar Dedy kepada wartawan, Senin (14/1/2018).
Dia menambahkan, selain laporan secara pidana, Sisilia juga dilaporkan secara perdata.
“Langkah perdata minggu depan saya daftar gugatannya. Soal indikasi malladministrasi, kita akan bawa persoalan ini ke Ombudsman RI dan Komnas HAM,” tegas Dedy.
Selfina dicekal Satgas Human Trafficking Nakertrans NTT pada 4 Januari 2019 lalu di Bandara El Tari Kupang. Saat itu, Selfina hendak berangkat ke Yogyakarta menggunakan pesawat Lion Air, karena tidak mampu menunjukan kartu mahasiswa. Setelah dilakukan berbagai upaya, Selfina juga belum bisa diberangkatkan ke tempat kuliahnya. (OK/L6/*rey)
Jalan dan Jembatan hasil Karya Kontraktor Ananias Bulu yang tidak rampung dikerjakan sejak 2017 lalu
NTT-News.com, Kupang – Masyarakat Desa Raba Ege meminta Penegak Hukum untuk memeriksa Ananias Bulu yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calo legislatif dari Partai Nasdem terkait pengerjaan Jalan Wee Kamura dengan panjang kurang lebih 2.800 meter di Desa Raba Ege Kecamatan Wewewa Barat tahun anggaran 2017 yang belum diselesaikan sampai saat ini.
Demikian hal itu disampaikan Ketua BPD Desa Raba Ege, Paulus Dapa Ole pada Jumat (11/01) kepada media di lokasi jalan Wee Kamura. Menurut Paulus, hal tersebut meresahkan Masyarakat Desa. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalur penghubung antara masyarakat desa Raba Ege menuju desa yang lain.
Paulus mengatakan bahwa pembuatan jalan Desa ini menggunakan APBDes dimulai dari pembukaan badan jalan sampai penyiraman sirtu. Sepanjang jalan harus dibangun 4 gorong gorong dan 1 jembatan penghubung karena melewati Sungai.
Namun demikian sampai saat ini, jalan tersebut dibiarkan begitu saja setelah badan jalan dibuka. Bahkan jembatan yang seharusnya dibangun, tidak selesai dikerjakan dan hanya tembok penahan saja yang dibangun sehingga masyarakat desa yang harus melewati jalan tersebut terpaksa memasang kayu sebagai jembatan penyeberangan sementara untuk melewati aliran Sungai.
Dikatakan Paulus, pihaknya selaku BPD Desa Raba Ege sudah berulang kali mepertanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa secara lisan terkait anggaran yang kurang lebih 191 juta rupiah. Dirinya bersama seluruh anggota BPD sudah menanyakan keterlambatan pengerjaan proyek jalan desa tersebut kepada penjabat yang menjadi PLT saat itu.
Bahkan dia juga sudah menanyakan kepada Kepala Desa terlantik. Namun dirinya tidak mendapatkan penjelasan yang baik. “Dana sudah diberikan semua kepada kontraktor bahkan langsung dibuatkan berita acara, tapi hasilnya seperti ini, jadi Penegak Hukum tolong segera turun dan periksa proyek ini,” kata Paulus.
“Sudah tiga kali saya menanyakan kepada penjabat namun tidak diindahkan, baru-baru saya juga baru ketemu kepala Desa di rumahnya, saya sampaikan keluhan masyarakat yang merasa dirugikan, dan menanyakan jembatan yang patah, kepala desa jawab, ya jembatan yang patah itu karena sudah patah memang, dia bilang semua dana itu sudah diserahkan kepada kontraktor atas nama Ananias Bulu pada saat itu,” kata Paulus menirukan ucapan Kepala Desa Raba Ege.
Dikatakan Paulus, dalam pengerjaan proyek jalan tersebut, BPD desa Raba Ege tidak dilibatkan dalam perencanaan anggaran pembuatan jalan tersebut, sebab pada masa perencanaan dirinya sebagai BPD saat itu dinonaktifkan oleh pemerintah desa Raba Ege.
Paulus mengaku, ketika dirinya ditetapkan kembali sebagai Ketua BPD, dirinya tidak mengetahui perencanaan anggaran pembuatan jalan tersebut. Walaupun demikian dirinya selalu mempertanyakan kejelasan pengerjaan proyek tersebut.
“Kami BPD bersama masyarakat sudah sampaikan ke BPMD dan Polres Sumba Barat saat itu, mereka jawab tunggu nanti kami akan turun periksa, tetapi sampai hari ini kami tidak melihat mereka turun di Desa Raba Ege. Selama ini kami BPD seolah-olah ada hanya untuk melihat saja tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan program, sehingga saya akan terus menanyakan demi kesejatheraan masyarakat Desa Raba Ege,” tegasnya.
Warga lain, Paulus Ngongo Malo, mengatakan dirinya sangat mendukung tindakan BPD yang sudah berinisiatif mempertanyakan pengerjaan jalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BPD memiliki perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Soal proyek yang tidak terselesaikan tersebut, dirinya mengaku kecewa. sebab, dengan anggaran yang besar pengerjaan tersebut belum kunjung selesai. Hal ini, kata dia akan sangat merugikan masyarakat kecil.
“Kami masyarakat sangat mengharapkan kendaraan untuk bisa melalui jalan Wee Kamura yang dibuat pada saat itu untuk memuat hasil pertanian dan melancarkan perekonomian masyarakat yang ada di pelosok. Waktu itu belum ada badan jalan tapi sesuai RAP yang mereka katakan bahwa jalan ini sampai sirtu. Tetapi ketika terlaksana bapak lihat saja ini macam bukan sirtu saja. Ini juga pasti tidak sesuai keinginan pemerintah pusat yang menyalurkan dana demi kesejahterakan masyarakat desa,” kata Paulus.
Ngongo Bora selaku pemilik lahan pertanian yang hasil buminya di tebang pada saat pembukaan badan jalan mengatakan bahwa dirinya turut merancang pembuatan jalan Wee Kamura ini. Ia memberikan lahannya dengan cuma-cuma tanpa meminta sepeser pun kepada aparat desa maupun yang mengerjakan proyek jalan desa.
“Tanah milik saya ini memiliki potensi pendapatan yang cukup tinggi. Dengan melihat keuntungan kedepannya, saya mengorbankan sekitar 40 pohon dan tanaman lainnya untuk ditebang demi membuat badan jalan. Sementara hasil jual dari isi lahan itu bisa mencapai 2 juta permusim panen. Saya sangat menyayangkan bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan kerugian masyarakat,” ujarnya dengan nada sesal.
Ia mengharapkan supaya lembaga terkait dapat melihat tindakan pemerintah yang sudah meresahkan kami masyarakat yang ada di Desa Raba Ege.
“Kami mengeluarkan air mata demi keberhasilan pembuatan jalan desa supaya tercapai, namun apa boleh buat kami masyarakat kecil tidak bisa berbuat apa-apa, hasil pengerjaan ini tidak sesuai yang kami harapkan, kami sudah korbankan lahan hanya untuk memudahkan kendaraan untuk bisa beroperasi supaya bisa memuat batang Keladi, Kemiri dan masih banyak lagi hasil bumi yang bisa kami gunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk kasih sekolah anak,” papar Ngongo Bora. (Jep)
Ilustrasi Tertangkap selingkuh
NTT-News.com, Kupang – Calon Anggota Legislatif (Caleg) OAM dari Partai Nasdem Kabupaten Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur (NTT) tertangkap saat bersama istri orang, YD yang diduga merupakan seligkuhannya.
Keduanya digerebek dan ditangkap Polisi dan Suami dari pasangan selingkuh OAM. Mereka ditemukan tengah asyik di dalam kamar 211 di Hotel Nelayan – Kupang. Saat dilakukan penggrebekan oleh pihak Polres Kota Kupang yang disaksikan oleh VT (Suami YD).
Kasatreskrim Polres Kupang Kota, Bobby Mooynafi mengungkapkan, penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian resort Kota Kupang pada Senin (24/12) tepat jam 20:30 hingga pukul 21:00 Wita lalu. Saat dilakukan penggerebekan, pria berinisial OAM hanya mengenakan celana pendek. Sementara, YD hanya menutupi tubuhnya dengan handuk.
Keduanya lansung di gelandang menuju Polresta Kupang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Polisi mengamankan Barang Bukti yang berupa sprei dan tisu.
“Sesuai hasil visum, mereka berhubungan badan, layaknya suami istri. Saat ini penyidik telah memeriksa saksi diantaranya suami YD. Hasil pemeriksaan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” bebernya.
Kini Kedua tersangka dikenakan pasal perzinahan, pasal 284 KUHP, dengan ancaman penjara 4 tahun. Namun keduanya tidak ditahan, tetapi dikenakan hukuman wajib lapor sambil menunggu pelimpahan berkas ke pihak kejaksaan untuk disidangkan. (*/rey)
Kapolda NTT saat menggelar Konferensi Pers di Mapolda NTT
NTT-News.com, Kupang – Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) memantau sejumlah kelompok di daerah itu yang diduga mengarah ke arah faham radikalisme.
Kapolda NTT, Inspektur Jenderal Raja Erizman mengatakan, bahwa selama ini ada beberapa kelompok yang diduga mengarah ke Radikalisme yang menjadi perhatian dari Polda NTT. “Ada beberapa kelompok yang jadi perhatian kami,” kata Irjen Raja Erisman kepada wartawan di Kupang, Senin, 24 Desember 2018.
Pernyataan Kapolda ini terkait dengan statmen Menteri dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bahwa radikalisme sudah masuk di NTT.
Kelompok- kelompok tersebut, menurut dia, sudah mengarah ke radikalisme, sehingga tim Satuan tugas (Satgas) radikalisme dan terorisme terus memantau pergerakan kelompok tersebut.
“Saya tidak bisa menyampaikan nama kelompok itu, karena masih dalam pemantauan,” katanya.
Dia juga meminta kepada masyarakat agar waspada di daerahnya masing-masing, dan melaporkan ke polisi, jika ada hal-hal yang mencurigakan. “Jangan main hakim sendiri, tapi laporkan ke polisi,” katanya.
Wakapolda NTT, Brigadir Jenderal Joni Asadoma mengatakan statmen Mendagri bisa dibenarkan, tapi belum pada tahap lebih lanjut, sehingga ini lebih pada peringatan bahwa bibit radikalisme sudah tersebar di seluruh Indonesia.
“Analisa saya, Mendagri sengaja bicara itu, agar kita tetap waspada. Ini peringatan agar kita waspada,” katanya.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan faham radikalisme sudah mulai marak dan menyebar di NTT, sehingga warga diminta waspada. “Hati-hati, faham radikalisme sudah masuk NTT,” katanya. (*/rey)
Kepala Divisi Pengawasan Bank NTT , Kristofel Adoe didampingi Kepala Divisi Korsec dan Kualitas Layanan Bank NTT
NTT-News.com, Kupang – Manajemen Bank NTT mempersilahkan pihak-pihak yang merasa adanya dugaan ‘Money Laundry’ yang terjadi di Bank NTT Oeba Kupang untuk mempidanakan atau melaporkan ke Polisi dengan disertai bukti-bukti yang kuat.
“Saya memberikan ruang kepada mereka untuk melaporkan hal itu kepihak berbajib,” kata Kepala Divisi Pengawasan Bank NTT , Kristofel Adoe didampingi 3 orang dari jajaran pimpinan Bank NTT dalam jumpa pers di Aula Lantai 5 Bank NTT pusat, Jumat (21/12/18) sore.
Pada kesempatan itu, Adoe membantah adanya pembobolan dan pencucian uang di Bank NTT. Menurutnya, setelah mendapat laporan dari nasabah, pihaknya melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya pencairan dana sebesar Rp 500 juta dari rekening nasabah Helda Pelladou.
Namun setelah dipertemukan antar dua pihak dan diklarifikasi ternyata merupakan masalah pribadi pinjam-meminjam antar dua belah pihak. “Itu masalah pinjam meminjam pribadi. Di luar Bank NTT.
Dijelaskan, pencairan dana sebesar Rp 500 juta sebenarnya dilakukan oleh nasabah sendiri. “Pada tanggal 17 Maret 2016, ibu Helda datang pada siang hari menjelang sore i tuk mencairkan uang dan kas telah ditutup. Tapi ibu Helda telah menandatangani slip penarikan. Slip itu dititip dan dicairkan Kepala Kantor Kas Oeba, CN esok harinya dan diantar ke rumah nasabah oleh CN,” jelas Adoe.
Nasabah dan CN, lanjut Adoe, punya hubungan keluarga dan hubungan bisnis pinjam-meminjam uang. “CN meminjam uang nasabah untuk dipinjamkan lagi dengan bunga 10 persen,” katanya.
Total dana yang dipinjam CN dari nasabah ibu Helda, kata Adoe, sebesar Rp 1.930.000.000. “Dari total dana itu, sisanya sebesar Rp 750 juta. Lalu CN menyerahkan rumah di RSS Baumata senilai Rp 300 juta,” kata Adoe.
Sisanya Rp 450 juta, lanjut Adoe, diminta kepada Bank NTT untuk menyelesaikannya dengan cara memberikan pinjaman kepada CN. “Tapi kami tidak bisa berikan pinjaman lagi kepda CN karena CN sudah pinjam untuk bayar rumah di RSS Baumata,” jelasnua.
Karena masalah tersebut, kata Adoe, CN telah dipecat sebagai Kepala Kantor Kas Bank NTT Oeba. “Kami copot jabatannya dan kami skors. CN baru bekerja kembali tapi jabatannya tetap dicopot,” tuturnya.
Seperti dilansir suaraflobamora.com, dikatakan bahwa ada pembobolan rekening dan pencucian uang milik nasabah di Kantor Kas Bank NTT Oeba Kupang senilai Rp 490 juta oleh oknum Kepala Kantor Kas Bank NTT Oeba, Kota Kupang, CN.
Hal itu dikatakan nasabah Kantor Kas Bank NTT, Helda Manafe Pelladou melalui Kuasa Hukumnya, Ferdy Tahu Maktaen, SH kepada wartawan di bilangan Oepoi, Kota Kupang, Kamis (20/12/18).
“Ini bukan lagi dugaan, tapi benar-benar ada pembobolan rekening klien saya senilai Rp 300 juta pada tanggal 18 Maret 2018. Selain itu, uang klien saya juga dialihkan dalam 2 rekening deposito senilai Rp 190 juta tanpa sepengetahuannya. Ini kejahatan perbankan berupa pembobolan rekening nasabah dan pencucian uang milik masabah,” tandas Maktaen.
Menurut Ferdy Maktaen, kliennya merupakan nasabah prioritas Kantor Kas Bank NTT Oeba Kupang. “Karena itu penyetoran uang ke rekeningnya dijemput oleh pegawai dan Kepala Kantor Kas Bank NTT Oeba,” jelasnya.
Pembobolan rekening milik kliennya bermula ketika petugas Kantor Kas Bank NTT menjemput penyetoran uang kliennya senilai Rp 300 juta pada tanggal 17 Maret 2016. “Biasanya setelah uang disetor, petugas bank langsung mengembalikan buku rekening klien saya. Namun saat itu buku rekening klien saya baru diantar beberapa hari kemudian,” ujar Maktaen.
Mencurigai ada yang tak beres, kliennya kemudian mendatangi Kantor Kas Bank NTT dan meminta print rekening koran. “Saat memperhatikan rekening koran tersebut, klien saya kaget karena uang senilai Rp 300 juta yang disetor pada tanggal 17 Maret 2016, telah ditarik dari rekeningnya sehari kemudian pada 18 Maret 2016. Padahal klien saya tidak pernah menarik uang tersebut,” kisah Maktaen sambil menunjukan copian rekening koran milik kliennya. (rey)
