BNP2TKI Bersama PADMA Indonesia dan Suara Jarmas Sosialisasi PMI di Tambolaka

  • Bagikan
Direktur Padma Indonesia, Martinus Gabriel Goa saat memaparkan materinya tentang PMI

NTT-News.com, Tambolaka – Badan Nasional Penanggulangan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PNP2TKI) bekerja sama dengan PADMA Indonesia dan Suara Jarmas mitra PADMA Indonesia di Sumba menyelenggarakan kegiatan sosialisasi  program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sumba Jumat, 19 Juli 2019 Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Kegiatan yang dibuka oleh Assisten 3 Assisten Administrasi Pemerintahan  SBD Bernardus Bulu, SH dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen diantaranya pelajar SMA/SMK se-SBD, Mahasiswa, LSM, PPTKIS/P3MI, Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Agama, TNI/Polri dan insan Pers.

Tiga narasumber yang membawakan materi dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu: Kasubdit Sosialisasi  BNP2TKI Pujiono, SH, MH, Kadis Nakertrans SBD: Yustinus Bili Kandi, S.Sos, Dikrektur PADMA Indonesia/Direktur PARINAMA ASTHA (ParTha) Gabriel Goa.

Atas nama Bupati SBD, Assisten III Bernard Bulu mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini karena masalah PMI merupakan masalah yang menjadi pembicaraan dimana-mana di Indonesia ini baik di media sosial maupun media cetak. Khusus untuk SBD, angkatan kerja terus meningkat dari tahun ke tahun.

Data tahun 2016 hampir mencapai 20.000 pengangguran terbuka. Yang paling besar adalah lulusan SD, urutan kedua lulusan SLTA baru diurutan ketiga lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini karena tidak didukung dengan penyiapan lapangan pekerjaan.

“Ini merupakan beban pemerintah kabupaten, lapangan kerja yang tersedia hanya 3 yaitu rekrutmen CPNS, tenaga kontrak dari APBD dan swasta yang masih sangat terbatas di SBD ini,” ungkapnya.

Baca Juga:  Jangan Fokus Soal Mutasi Kajati NTT, Banyak Kasus Korupsi yang Dibekukan

Lebih lanjut Assisten III ini berharap adanya investor-investor yang masuk ke SBD, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ada. Sedangkan tenaga kerja yang terpaksa keluar SBD untuk mencari peruntungnya disebabkan oleh hutang adat yang membelenggu, tetapi tidak didukung dengan kemampuan dan ketrampilan yang cukup sehingga menjadi masalah di tempat kerjanya.

Selain itu adanya perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja yang ilegal yang mengumbar janji-janji manis, sehingga terjadi banyak penipuan dalam pengiriman tenaga kerja dari SBD.

Bernard Bulu juga berharap agar secara bersama-sama mengeleminir terjadinya human trafficking, Pemerintah bersama LSM-LSM agar bergandengan tangan untuk mencegah terjadinya pengiriman tenaga kerja ilegal.

“Secara bersama-sama mari kita arahkan masyarakat jika ingin mencari kerja keluar, untuk mengikuti yang prosedural, agar mereka mendapat perlindungan dari negara. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas tenaga kerja, kita dukung terus pengiriman tenaga kerja kita ini asal sesuai prosedur yang sudah diatur oleh negara,” tuturnya lebih jauh.

Direktur BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti mengatakan persoalan migran harus dilihat secara komprehensif bukan parsial semata. Pemerintah hadir untuk menjamin masyarakatnya dengan mengeluarkan mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2017. Didalam UU tersebut sudah diatur secara tegas perihal perekrutan tenaga kerja yang legal serta hukuman bagi yang menyalahi aturan.

“Keputusan Pemprov dengan mengeluarkan moratorium adalah salah satu upaya untuk menjaga dan melindungi tenaga kerja NTT, dan kami harapkan bisa diadopsi oleh pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama” ungkapnya.

Baca Juga:  KPK Harus Awasi Praktek KKN Pemberian Award terhadap Penyelenggara Negara

Perihal BLK yang sering menjadi perbincangan di SBD, Servulus mengatakan BLK adalah instrument semata yang menunjukan negara melalui pemerintah hadir untuk melindungi masyarakatnya. Apabila dirasa belum optimal maka perlu ditelusuri lebih jauh.

“Bisa jadi belum optimalnya BLK karena keterbatasan peralatan pelatihan. Misalnya mesin las. Kita juga harus sadari bahwa persoalan di pemda banyak dan bukan hanya semata masalah migran. Bagi saya pemerintah sudah mempunyai itikad baik, tetapi terkendala,” ujarnya lebih jauh.

Gabriel Goa dalam pemaparan materinya menegaskan pentingnya peran multi pihak guna mengatasi masalah kasus human traffiking yang sering melanda NTT. Peran keluarga, tokoh masyarakat, perangkat desa, gereja, pemuda serta LSM sangat dibutuhkan untuk meredam adanya PMI yang ilegal.

Khusus untuk CSO agar melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi migran sebelum keberangkatan, pelatihan vokasi bersama pemerintah dan bekerja sama dengan pemdes membuat Perdes tentang perlindungan PMI.

Gabriel Goa juga menekankan peran CSO dalam pendampingan psikologis bagi migran yang terkena permasalahan,  bekerja sama dengan Rumah Perlindungan Trauma Center(RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak(RPSA),Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) atau Rumah Aman lainnya, memberikan pendampingan psikologi guna mempersiapkan kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pendampingan psikologi  dalam kasus TPPO.

Gabriel juga mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali BLK sebagai media pembelajaran dan persiapan tenaga kerja yang profesional.

Baca Juga:  OTT di SBD, Viktori-Jos Diminta Tepati Janji Kampanye Selesaikan Masalah Korupsi

“Pemkab SBD agar bekerja sama dengan BNP2TKI provinsi untuk mencari job order di masing-masing wilyah tujuan tempat MPI akan bekerja.  Ini penting supaya tidak sia-sia skill dan ketrampilan yang sudah diajarkan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua panitia penyelenggara Octavianus Dapa Talu agar adanya output yang dicapai melalui kegiatan sosialisasi ini. Sehingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan BLK profesional di Tambolaka bisa diwujud nyatakan untuk melayani PMI asal Sumba sekaligus mencegah PMI Ilegal yang rentan menjadi korban Human Trafficking.

“BLK profesional juga bisa bekerja sama dengan Sekolah Hotel Sumba dan SMK-SMK yang ada di Tambolaka  SBD untuk persiapan PMI di bidang pariwisata dan bidang-bidang profesional  lainnya,” tutupnya.

Sedangkan Okta Talu menuturkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan pahlawan devisa negara hingga saat ini terus mengalami persoalan terhadap pekerja migran itu sendiri baik fisik maupun pshykis. Oleh karena itu negara seharusnya memberikan pengayoman dan perlindungan mulai dari pembekalan, sampai dengan penempatan serta perlindungan hukum.

“Menurut data rilis BPS tahun 2017 PMI di luar negeri mencapai 3,5 juta orang dengan mayoritas sebagai pekerja domestik, pekerja perkebunan, dan pekerja kontruksi. Total remitansi atau uang yang dikirim ke Indonesia yang dihasilkan PMI pada 2017 sebesar US$ 8,79 miliar. Jika dihitung rata-rata remitansi yang dihasilkan PMI, sebesar US$ 2.513 per individu,” tandasnya.

Penulis : */Rey M

  • Bagikan