Albert Riwu Kore Tak Ada Kaitan dengan Kredit Christa Jaya, Sertifikat Rachmat Belum Jadi Agunan

0
228
Albert Riwu Kore

NTT-News.com, Kupang – Dugaan penggelapan 9 sertifikat oleh terdakwa Notaris senior Albert Wilson Riwu Kore, ternyata tidak berdasarkan hukum. Notaris Albert Riwu Kore justru tidak ada kaitan dengan kredit di BPR Christa Jaya. Malah terungkap pula bahwa sertifikat milik Rachmat, SE, pun belum menjadi agunan (jaminan) untuk kepentingan kredit, seperti yang disinyalir Bank Christa Jaya Pratama.

Dalam press rilis yang diterima Sabtu (13/8/2022) malam, Kuasa Hukum Terdakwa, Dr Yanto Ekon menjelaskan, sembilan sertifikat yang diduga digelapkan itu diserahkan oleh pemiliknya, Rachmat SE, kepada Notaris (PPAT) Albert Riwu Kore, guna membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada tahun 2019 antara pemilik Rachmat SE dan Bank Christa Jaya Pratama.

“Bukan BCJ (Bank Christa Jaya Pratama) yang menyerahkan 9 SHM itu,” tegas Yanto Ekon.

Namun selang beberapa waktu, pemilik Rachmat SE kembali mendatangi kantor Notaris Albert Riwu Kore dan meminta agar SHM itu dikembalikan. Dijelaskan pula bahwa, belum ada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) saat 9 sertifikat itu diserahkan ke Notaris Albert Riwu Kore, yang kemudian diambil kembali oleh Pemiliknya Rachmat SE.

Baca Juga: PH: Notaris Albert Riwu Kore Tidak Memeuhi Unsur Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat

Yanto juga menegaskan, sembilan SHM tersebut masih menjadi milik Rachmat SE dan tidak sebagai barang jaminan atau agunan bagi Bank Christa Jaya Pratama. Sebab sesudah menyerahkan sembilan sertifikat itu ke Notaris Albert Riwu Kore, pihak pemberi kredit yakni BPR Christa Jaya Pratama dan calon kreditur Rachmat SE tidak bertindak atau memenuhi syarat untuk pembuatan APHT yang menjadikan SHM itu sebagai jaminan ke Notaris (PPAT), Albert Riwu Kore.

“Menurut Pasal 13 ayat (5) UU Hak Tanggungan bahwa, suatu barang menjadi agunan atau jaminan, setelah didaftarkan dalam buku tanah hak tanggungan oleh BPN. Sedangkan yang terjadi pada 9 SHM itu masih atas nama Rachmat SE dan belum dilekatkan pembebanan hak tanggungan yang didaftarkan dalam buku tanah hak tanggungan,” jelas Yanto.

Dengan demikian, Yanto menyebutkan telah terbukti bahwa unsur pidana yang dilekatkan Penyidik Mapolda NTT kepada Notaris Albert Riwu Kore dan juga stafnya yang menyerahkan sembilan sertifikat (SHM) kepada pemiliknya Rachmat SE, tidak memenuhi unsur penggelapan seperti yang dipakai pada KUHP.

Baca Juga: Penetapan Tersangka untuk Albert Riwu Kore Langkahi Perintah Undang-Undang

Selain itu, ditegaskan Yanto terkait tidak adanya APHT atau menjadikan SHM tersebut sebagai jaminan kredit, maka menurut Undang-undang Perbankan jo peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Bank Christa Jaya Pratama belum dirugikan karena belum bisa mencairkan pinjaman atau kredit ke Rachmat SE.

Sebaliknya, apabila Bank Christa Jaya sudah cairkan pinjaman atau kredit ke Rachmat SE tanpa adanya penandatangan APHT dan pembebanan hak tanggungan pada 9 SHM, maka dipastikan merupakan pelanggaran terhadap UU Perbankan. “Sebab tidak mengikuti langkah-langkah perkreditan,” tegas Yanto.

Baca Juga: Protes atas Penetapan Tersangka Albert Riwu Kore, Ratusan Notaris di NTT Turun ke Jalan

Selaku PH Albert Riwu Kore, Yanto Ekon berharap, dalam prapenuntutan, JPU dapat memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk membuktikan bahwa 9 SHM itu telah dibebani hak tanggungan sehingga menjadi hak dari BPR Christa Jaya Pratama.

“Bukti pembebanan hak tanggungan itu mencakup APHT dan Pendaftaran Hak Tanggungan 9 SHM itu dalam buku tanah hak tanggungan,” katanya. (*/rey)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini