100 Hari Kerja Tanpa APBD Bupati dan Wakil Bupati TTU Tunjukkan Tren Positif

  • Bagikan
Bupati dan Wakil Bupati TTU saat menggelar Konferensi Pers 100 Hari Kerja

NTT-News.com, Kefamenanu – 100 hari kerja Bupati Drs. Juandi David dan Wakil Bupati Drs. Easabius Binsasi, di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT menunjukkan tren positif.

Setelah di lantik program 100 hari kerja ini dijalankan tanpa menggunakan APBD namun membuat Kota Kefamenanu tampak berubah. Program 100 hari kerja Bupati dan Wabup TTU itu, yakni pembenahan Ibu Kota Kefamenanu menjadi indah, menarik, dan bersih.

Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Drs. Juandi David dalam konferensi pers di Hotel Victory satu Kefamenanu, yang didampingi Wakil Bupati Eusabius Binsasi, Penjabat Sekda, Fransiskus Fay dan Kepala Dinas Kominfo, Kristoforus Ukat.

Baca Juga:  Bupati Ray: Purna Praja IPDN harus Kreatif dan Inovatif

Bupati Timor Tengah Utara Kepada Awak Media mengatakan Program kegiatan 100 hari kerja pihak Pemerintah tidak menggunakan APBD.

Dikatakannya semua atas terobosan Bupati dan Wakil Bupati dengan melibatkan seluruh unsur baik Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan BUMN, BUMD.

“Program 100 hari kerja itu adalah Upaya Bupati dan Wakil Bupati, melibatkan Media masa, pihak-pihak pengusaha teman-teman di birokrat, Pegawai Negeri, dan BUMN, BUMD,” Jelas David. Senin, (14/06/2021).

David menambahkan semua terobosan ini tentu membuat masyarakat senang walaupun tidak menggunakan APBD, 100 kerja Bupati dan Wabup TTU ada hasilnya meskipun tidak terlalu sempurna.

Baca Juga:  Bupati TTU & 30 Anggota DPRD Tidak Terima Gaji Selama 6 Bulan

“100 hari kerja ini dapat saya gambarkan bahwa kita fokus di penataan Kota tanpa menggunakan APBD tahun 2021 hanya dengan swadaya dari semua komponen yang ada di Kefamenanu,” tambahnya.

Pada Kesempatan itu Bupati Juandi juga mengatakan, selain program pembenahan kota pihak pemerintah juga telah menyelesaikan beberapa persoalan yang di hadapi Masyarakat TTU.

Salah satunya adalah menerbitkan 1.145 sertifikat tanah bagi masyarakat di wilayah SP 1 dan SP 2 di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, yang bermasalah sejak tahun 2001 lalu.

Baca Juga:  Raymundus, Bupati Yang Peduli Kasus Human Traficking

“Sertifikat itu sudah dari tahun 2001 proses tidak tau dapat-dapat tapi setelah kita, kita upayakan sudah terealisasi pada tanggal 22 april itu kita sudah bagikan kepada orang di Ponu terutama SP 1, SP 2 1145 sertifikat yang sudah kita bagi,” Jelas Juandi.

Pihaknya juga telah mengaktifkan kembali 4 titik posko covid 19 di wilayah Kabupaten TTU guna mencegah terjadinya penyebaran covid 19 di wilayah tersebut.

Fridus Ciompah

  • Bagikan